JOKOWI: BERSIHKAN PREMANISME DAN PUNGLI DI JALAN

Jakarta, MS

Penyakit premanisme dan pungutan liar (pungli) tetap marak di jalanan. Mulai dari preman hingga oknum di lembaga kepolisian dan dinas perhubungan terendus terlibat dalam permainan nakal itu. Kondisi ini menyesakkan hati Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Lagu geram pun didendangkan ke telinga Kapolri dan Menteri Perhubungan (Menhub). 

Momen istimewa tercipta antara Presiden Jokowi dengan 70 supir di Istana Negara, Jakarta. Saat menerima para ‘petarung jalanan’ itu, Presiden terkejut mendengar laporan soal banyaknya pungli dan aksi premanisme di jalan.

"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para supir ternyata sangat banyak (pungli dan premanisme). Kaget dong," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5).

Saat berdialog dengan para pengemudi, Jokowi mendengar langsung banyak laporan mengenai aksi premanisme dan pungli. Salah satu pengemudi truk mengaku kerap menghadapi preman yang meminta uang saat membawa barang.

Tak hanya dilakukan oleh preman, pungli juga dilakukan oleh oknum polisi. Namun oknum polisi disebut meminta uang yang terbilang kecil ketimbang oknum dinas perhubungan setempat.

 

KAPOLRI DAN MENHUB DIMINTA SEGERA BERAKSI

Nada keluh para supir langsung direspon Presiden Jokowi. Menindaklanjuti laporan, Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin untuk turun ke lapangan. Ia juga mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera beraksi. Jokowi ingin pungli dan aksi premanisme dibersihkan.

"Ini langsung saya perintahkan Kapolri, Wakapolri segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, premanisme di jalan sangat meresahkan pengemudi. Sedangkan pungli bisa memicu tingginya harga barang yang seharusnya tidak terjadi.

"Premanisme dan pungli ini mengakibatkan adanya cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu. Dan itu dirasakan sopir truk sangat mengganggu, sangat mengganggu sekali," ucap dia.

Ia menginginkan, oknum-oknum yang terlibat dalam pungli ditindak tegas.

"Disikat semuanya," tegas Jokowi.

Presiden membantah masih adanya praktek pungli ini akibat dari tidak efektifnya Satgas Saber Pungli. Menurutnya, tugas Saber Pungli memang banyak sehingga aksi pungli terhadap pengemudi di jalan mungkin tidak tersentuh.

"Kalau Saber Pungli kan semuanya dari urusan KTP di kelurahan atau urusan sertifikat di BPN. Ini (pungli terhadap pengemudi) kan sangat khusus sekali jadi saya rasa ini langsung ditangani oleh polri," terang dia.

 

KAPOLRI BERI ULTIMATUM
Langkah cepat langsung diderap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menjawab perintah Presiden Jokowi untuk segera membersihkan premanisme dan pungli di jalan. Jenderal Tito mengultimatum jajarannya agar memberantas aksi pungli, terutama yang dilakukan oleh oknum anggota. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam Polri) pun diminta tegas melakukan penangkapan.

"Pungli di jalan oleh preman tangkap, oknum Polri (terlibat) Propam akan tangkap," tandas Tito dalam Rapat Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/6).

Tito menyampaikan, fokus penanganan pungli dilakukan lantaran dirinya mendapat keluhan dari Presiden Jokowi. Jajaran Polri diminta bekerja maksimal memberantas oknum yang terlibat.

"Kalau enggak ditangkap berarti dia (Propam) tidak kerja," lugasnya.

Instruksi juga telah diberikan kepada jajaran reserse kriminal di tiap-tiap wilayah. Menurut Tito, jelang lebaran masyarakat perlu mendapat jaminan keamanan maksimal.

"Copet, calo ditangkapi saja, kelompok begal harus dibersihkan dari sekarang," perintah Tito.

Ia menambahkan, potensi konflik kelompok masyarakat, seperti kasus Ahmadiyah dan Syiah perlu diantisipasi sedini mungkin. Identifikasi persoalan di wilayah tugas kepala satuan menjadi prioritas agar perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah berjalan lancar.

"Ini tolong stakeholder di daerah selain di NTB dan Jatim mungkin di daerah lain yang memiliki problema seperti ini, mungkin saat hari raya bisa jadi potensi konflik, negara wajib beri perlindungan kepada setiap warga negara," pintanya.

 

TAMBAH SATGAS DENSUS 88 DI SEMUA PROVINSI

Gerak maksimal untuk mengatasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dipecut Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain memerintahkan jajaran memberantas premanisme dan pungli, mendorong kerja Divpropam Polri untuk menindak tegas anggota nakal di lapangan, Satuan Tugas (Satgas) Densus Antiteror 88 juga akan ditambah di seluruh provinsi di Indonesia. Tito menyebut, saat ini Satgas Densus 88 hanya ada 16 provinsi.

"Saya ingin perkuat Satgas Densus yang selama ini hanya 16 Satgas. Saya ingin jadi 34 Satgas, di tiap provinsi," jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).

Ia menyatakan rencana penambahan itu dilatarbelakangi rentetan aksi teror yang terjadi di beberapa daerah. Program pemberantasan terorisme memang menjadi salah satu program prioritas Polri di tahun 2019.

Selain itu, program prioritas Polri lainnya ialah membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilu, penanganan gangguan kejahatan dan ketertiban masyarakat, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

"Prioritas pemilu, penangan terorisme, potensi konflik sosial, kasus narkoba, kasus meresahkan masyarakat seperti begal perampokan. Dan perkuat penanganan kasus transactional crime seperti human trafficking, kejahatan lingkungan," papar Tito.

Untuk itu, Tito mengusulkan anggaran sebesar Rp 126,8 triliun di RAPBN 2019. Dia berharap usulan itu bisa diakomodir oleh pemerintah.

"Kami harap usulan kami dipenuhi. Tapi semua kembalikan pada pemerintah dan DPR. Tentu Polri ingin anggaran tersebut ideal, tapi disesuaikan dengan kemampuan negara kalau punya prioritas lain. Apapun yang diberikan pemerintah pada Polri tentu kami kerja maksimal dengan berapa biaya yang diberikan," tuturnya. (mrd/dtc)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.