JOKOWI ‘ISTIMEWAKAN’ GOLKAR, PDIP ‘CEMBURU’

Jakarta, MS

 

Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali bergemuruh. Kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi), merestui  menteri merangkap jabatan di partai politik (parpol), jadi penyulut. Sederet elit banteng moncong putih bereaksi.

Nada sumbang beraroma cemburu pun membahana. Itu menyusul sikap Jokowi yang masih memperkenankan Idrus Marham menjabat sebagai Korbid Hubungan Legislatif Eksekutif Golkar, meski telah diangkat menjadi Menteri Sosial (Mensos).

Idrus menyusul jejak Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang masih diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar. Tak hanya itu, salah satu pengurus Beringin lainnya, Nusron Wahid juga masih merangkap jabatan sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar serta Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Keputusan Jokowi itu dianggap terkesan mengistimewakan Golkar. Mengingat dua elit PDIP yang duduk di kursi Kabinet Kerja Jokowi-JK, harus dicopot dan dinon-aktifkan dari kepengurusan partai karena memenuhi kebijakan Jokowi di awal kepemimpinannya yang melarang menteri merangkap jabatan parpol.

Padahal, PDIP sedari awal tidak sepakat dengan kebijakan Jokowi melarang seorang menteri rangkap jabatan pengurus partai politik karena dinilai akan mengurangi keuntungan politik yang akan didapatkan.

"Memang kalau sikap PDIP sejak awal tidak sependapat dengan sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan dengan alasan menteri fokus kerja," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/1) kemarin.

Dijelaskan Basarah, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial, namun dikuasai parlemen sehingga bukan presidensil murni dan banyak kebijakan pemerintah tergantung pada DPR.

Untuk itu menurut dia, kalau seorang menteri dari parpol memiliki dua tanggung jawab yaitu menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab kepentingan politik Presiden.

"Kalau Presiden melarang rangkap jabatan, justru Presiden mengurangi keuntungan politik yang didapatkan dari menteri yang berlatar belakang politik yang seharusnya dapat ditugaskan mengawal kebijakan pemerintahan," ujarnya.

Namun, dia mengatakan meskipun partainya berbeda pandangan, namun menghormati keputusan Presiden yaitu dengan menon-aktifkan Puan Maharani sebagai Ketua DPP bidang Politik PDIP ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pun begitu PDIP menghormati perubahan kebijakan Presiden yang memperbolehkan menteri di kabinet rangkap jabatan di parpol karena tidak ada norma atau keputusan presiden yang mengaturnya.

"Kalau Presiden bilang Mbak Puan boleh aktif di partai maka kami ikut keputusan tersebut. Namun, kalau hanya memberikan 'previlage' kepada Golkar, kami pun akan ikut karena menghormati semua hak prerogatif Presiden," sindirnya.

Basarah mengatakan kebijakan Presiden yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi logis, salah satunya partai-partai lain akan meminta kebijakan yang sama. “Itu sangat wajar karena sebuah kebijakan harus berlaku umum dan adil sehingga apabila ada satu menteri dari parpol tertentu boleh rangkap jabatan maka agar tidak ada diskriminasi menteri dari parpol lain mendapatkan perlakuan sama,” timpalnya.

Senada dilontarkan Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto. Ia meyakini Presiden Joko Widodo akan berlaku adil terhadap seluruh jajaran menteri di kabinetnya. "Saya yakin bahwa Bapak Presiden akan menerapkan equal treatment di lap terakhir ini. Saya pastikan Presiden yakin akan berlaku adil," katanya  Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

Bambang optimis, apabila Menko PMK Puan Maharani dan Mendagri Tjahjo Kumolo kembali mendapat tugas dari PDIP, Jokowi akan mengizinkan. "Jadi kalau kemudian ada menteri dari partai, misalnya dari PDIP, Mbak Puan, Mas Tjahjo, kemudian yang lainnya tentu dalam hal ini saya berpikir Bapak Presiden akan memberikan waktu untuk kembali ke partai," ujarnya.  "Tentu dengan pengaturan di dalam setelah kabinet dilakukan evaluasi dan kemudian bagaimana kinerja pemerintah tidak terganggu," pungkasnya.

SEJUMLAH PARPOL IKUT MENGKRITIK

Sederet parpol, baik partai pendukung maupun kubu oposisi di pemerintahan Jokowi-JK, ikut angkat suara. Mayoritas mengkritisi serta menyindir kebijakan Presiden Jokowi yang memperkenankan menteri merangkap pimpinan parpol.

"Kalau sudah menjadi menteri, jabatan-jabatan strategis di kepercayaan itu dilepas. Mungkin tidak ada aturan formalnya, tapi itu ada etika fatsun politik yang sudah disampaikan mestinya ditegakkan dijaga dan sebagai menteri pun saya pikir mesti tahu diri," kata Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1) kemarin.

"Karena kalau sudah ditunjuk menjadi menteri, dilantik entah masa jabatannya tinggal sebentar ataupun lama sekalipun itu tetap yang diprioritaskan adalah pengabdian untuk negara ini sehingga tentu urusan partai nomor sekian," imbuhnya.

Hanafi pun memberikan contoh kader partainya, Asman Abnur, yang diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan melepaskan jabatan di PAN. Selain itu, Hanafi mengapresiasi Puan Maharani yang juga menonaktifkan jabatannya saat ditunjuk sebagai Menko PMK.

Sindiran serupa dilontarkan Sekertaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana.  "Saya kira dalam rangka mempertahankan, kenapa Jokowi ini tingkat kepercayaan dan kepuasan publik ini sangat luar biasa saya kira memang menjamin konsistensi kemudian mempertahankan kepercayaan publik yang demikian besar pada Pak Jokowi itu rangkap jabatan harus dihindari," kata Dadang Rabu kemarin.

Dadang pun kemudian memberikan contoh Wiranto yang melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Hanura saat dirinya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam).

Wasekjen Hanura itu pun menilai ada kesan mengulur waktu yang tercipta dari rangkap jabatan yang dijalankan Airlangga dan Idrus. "Berbicara partai kita tentu ada konflik kepentingan. Makanya lebih baik lebih ideal semua menteri yang rangkap jabatan melepas salah satu. Saya kira saya masih percaya sama Presiden, masih konsisten. Tapi mungkin yang merangkap jabatan yang terkesan mengulur waktu," tuturnya.

"Saya kira itu tidak sehat bagi pemerintah di mana kita sudah komitmen untuk menjamin kabinet kerja berorientasi pada kepentingan yang lebih besar bukan kepentingan kelompok," tutupnya.

Kritik pedas dikumandangkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, pengangkatan menteri memang menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun ia mengingatkan janji Jokowi yang menghendaki pembantunya tak rangkap jabatan sebagai pengurus partai.

"Di pihak yang lain publik masih ingat dengan apa yang dulu dijanjikan dan ditegaskan Pak Jokowi untuk tidak boleh rangkap jabatan. Nah, gimana kondisinya silakan rakyat menilai," sindirnya. Pemenuhan janji Jokowi terhadap komitmen politiknya itu dinilai akan menjadi tolok ukur bagi publik dalam menentukan pilihan di pemilu 2019.

Sorotan tajam serupa didendangkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.  Jokowi dinilao seharusnya komitmen dengan perkataannya. "(Rangkap Jabatan Airlangga) Itu terserah presiden, dia sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan, ya kan? Kan bukan masyarakat (yang menetapkan)," ketusnya.

Menurut Fadli, Jokowi dari dulu ingin menterinya bekerja dengan fokus penuh. Ucapan yang pernah dilontarkan Jokowi terkait rangkap jabatan menteri, menurut Fadli tidak boleh diingkari.  "Presiden sendiri yang mengatakan agar fokus dan menurut saya itu bagus. Artinya, kalau rangkap jabatan, nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi. Kedatangannya sebagai menteri atau ketua umum partai politik atau sebagai politisi dari partai tertentu?" tutur Fadli.

Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal rangkap jabatan. Namun, andai Jokowi tidak komit dengan perkataannya, Fadli mengucap hal ini.  "Ya artinya (Jokowi) menelan ludah sendiri," timpalnya

Tanggapan berbeda datang dari Politisi Demokrat, Agus Hermanto. Wakil Ketua DPR itu tidak mempermasalahkan ada menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai, khususnya yang terjadi di Partai Golkar.

"Sebenarnya dalam Undang-Undang Kementerian Negara tidak diatur apakah itu rangkap jabatan. Sehingga, dalam hal ini tetap tidak dipermasalahkan apabila melakukan rangkap jabatan," kata Agus.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, adanya menteri yang rangkap jabatan sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Meski demikian, dia menambahkan, hal itu bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya yang melarang menteri rangkap jabatan di kabinetnya.

"Karena ini kewenangan di presiden, biarlah kami serahkan ke presiden mengatur. Yang penting (menteri) ditunjuk harus kompeten, bisa selesaikan permasalahan berbangsa dan bernegara," kuncinya.

ISTANA PASANG BADAN, AIRLANGGA AMAN

Posisi dua menteri dari Golkar yang merangkap jabatan di partai, tergolong aman. Meski menuai banyak kritik, sikap Presiden Jokowi, tetap kokoh. Itu tersirat dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham dinilai tak perlu dicemaskan.

"Itu nggak usah dikhawatirkan. Pasti sudah ada pertimbangan," singkat Moeldoko di Gedung Kridha Bakti, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (24/1) saat dikonfirmasi soal dinamika dua menteri Golkar yang merangkap jabatan pengurus partai.

Kicauan Moeldoko tetap selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya, terkait Airlangga. Orang nomor satu di Indonesia mengizinkan Airlangga merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, dengan alasan masa kerja kabinet tinggal tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Presiden belum lama ini.

Selain itu, Airlangga dinilai sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian. "Jangan sampai dalam kondisi ini berubah dengan yang baru belajar. Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang tidak mudah," ucap Jokowi.

Ditanyai apakah keringanan bagi Airlangga Hartarto untuk merangkap jabatan itu berarti larangan rangkap jabatan tak berlaku lagi, Jokowi enggan menjawabnya. Sementara terkait, politisi Golkar lainnya, Idrus Marham yang juga merangkap jabatan menteri dan pengurus partai, belum ada tanggapan dari Jokowi.

Sementara Airlangga sendiri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden. "Hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif beliau," singkatnya.

Terkait Idrus, Airlangga memastikan kinerjanya sebagai Menteri Sosial tidak akan terganggu di Kabinet Kerja Presiden Jokowi-JK. “Pak Idrus berfokus di kementerian. Jabatannya di Golkar portofolio saja,” kata Airlangga.

Sementara Idrus sendiri merasa tak masalah dirinya rangkap jabatan. "Saya kira enggak ada masalah, karena bidang saya itu kan terkait apa yang saya lakukan sekarang. Dan itu adalah hubungan antara lembaga eksekutif legislatif dan lembaga partai," paparnya. "Jadi itu keseharian memang sudah menjadi bidang tugas saya sehingga tidak ada masalah," tambah dia.

Idrus yakin, jabatan barunya di Partai Golkar tidak akan mengganggu tugasnya sebagai Menteri Sosial. "Oh enggak, itu kan kita artinya bahwa selama tugas itu memperkuat, itu artinya mendorong kami untuk mencoba agar supaya kegiatan kami baik di Kementerian maupun dalam konsolidasi lembaga akan semakin efektif dan produktif," kuncinya.(dtc/tmp/kmp)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado