JOKOWI PASANG BADAN LAWAN PANSUS ANGKET KPK

Jakarta, MS

Hasrat untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menggebu. Gempuran Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bagi armada Agus Rahardjo Cs, dinilai kian masif. Setelah ‘menampar’ KPK dengan sederet temuan Pansus, kini wacana pembekuan terhadap lembaga antirasuah didengungkan.

Aksi bercorak pelemahan KPK ini memunculkan reaksi perlawanan dari berbagai pihak. Petinggi negara turut bernyanyi membela laskar pemburu koruptor itu. Wacana usulan pembekuan KPK yang disampaikan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat, tuai sorotan pedas.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menjamin, tidak akan membiarkan KPK dilemahkan. "Korupsi kejahatan yang luar biasa, harus kita berantas," ujar Jokowi, Minggu (10/9).

Menurut Jokowi, KPK merupakan lembaga yang dipercaya rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi. Karena itu, KPK harus diperkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air. "Saya tak akan membiarkan KPK diperlemah," tandas Jokowi.

Hal serupa disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Dia menegaskan posisi pemerintah adalah mempertahankan keberadaan KPK. Pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal KPK. "Tidak semudah itu membekukan sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang, di atas UU itu ada TAP MPR," ungkap JK di sela-sela kegiatannya pada KTT OKI di Kota Astana, Kazakhstan, Minggu (10/9).

Wapres menjelaskan untuk mengubah sebuah undang-undang, harus ada persetujuan antara pemerintah dan DPR. "Kalau pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan itu (KPK) jadi tidak mungkin terjadi kalau antara DPR dan pemerintah tidak sepaham," aku JK.

"Kita tetap ingin dan saya kira DPR juga tetap ingin suatu KPK yang kuat namun prosedurnya tentu harus teratur," sambung dia.

Pernyataan anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat, dinilai semakin jelas menguak motif dibentuknya Pansus Angket KPK. "Pembekuan KPK itu semakin menguak motif yang sebenarnya dari pembentukan pansus hak angket dan rangkaian panjang upaya pelemahan KPK. Karena tidak ada alasan DPR kemudian mengatakan KPK itu A, KPK itu B," beber peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, Minggu (10/9).

Menurut Miko, pembentukan Pansus Angket KPK bermasalah. Karena itu, lanjut Miko, sulit untuk tidak menyebut jika pembentukan hak angket KPK bertujuan untuk pembubaran KPK. "Semua barikade-barikade hukum diterobos oleh DPR. Jadi sulit sekali saya untuk tidak mengatakan memang niatnya untuk membubarkan KPK," terang Miko.

Miko melanjutkan jika memang tujuan Hak Angket KPK untuk upaya memperkuat pemberantasan korupsi harusnya DPR tidak hanya fokus ke KPK tapi juga institusi lain dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. "Sebenarnya saya ingin mendorong kepada DPR tidak hanya berfokus kepada KPK tapi juga sudah mulai nyasar institusi kepolisian dan kejaksaan jika keinginannya memperkuat pemberantasan korupsi tapi hal yang terjadi saat ini jauh dari itu," urai Miko.

Senada dengan Miko, politikus muda, Tsamara Amany menganggap usulan pembekuan KPK merupakan wacana yang sangat berbahaya. Dia menilai bahwa kinerja KPK 100 persen sukses jadi bagaimana bisa diusulkan untuk dibekukan. "Karena bagaimana mungkin saat lembaga yang memberantas para koruptor yang pengusutan sangat sukses. Pengadilan menilai KPK sangat sukses 100 persen yang di Lapas Sukamiskin yang divonis koruptor oleh pengadilan itu. Kok bisanya diwacanakan dibekuan," nilai Tsamara.

Berbeda dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia menyebut hal itu masih sebatas wacana dan meminta masyarakat tidak perlu takut. "Kalau menurut saya biarkan itu jadi wacana dan tidak perlu takut," ujar Fahri, Minggu (10/9). Menurut Fahri, isu pembekuan KPK harus disikapi dengan kepala dingin bahwa pemberantasan korupsi memang harus dipikirkan secara serius. "Nggak perku takut sebab KPK itu bisa diperkuat dengan memperbaiki apa-apa yang ada di dalamnya, membersihkan dari orang yang punya masalah, regulasi yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan UU dan konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini. "Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil," kata Henry, Jumat (8/9) lalu.

GERINDRA CS TOLAK PEMBEKUAN KPK

Panggung politik nasional bereaksi. Usulan pembekuan KPK yang disampaikan politisi PDIP yang juga anggota Pansus Hak Angket untuk KPK Henry Yosodiningrat, memunculkan penolakan. Sejumlah pimpinan partai besar di tanah air menyatakan menolak usulan pembekuan KPK.

Sekjen Partai Hanura, Sarifuddin Sudding menyatakan partainya tidak sejalan dengan wacana itu. "Saya kira tidak mungkin lah ya. Saya kira kita Hanura tidak satu pandangan ketika KPK akan dilakukan pembekuan," tegas Sudding, Sabtu (9/9).

Sudding setuju jika hak angket bertujuan menguatkan KPK. Antara lain dengan rekomendasi perbaikan. "Kita kan hanya sepakat bahwa KPK ini kan perlu penguatan dan dengan pola manajemen yang lebih baik," ucapnya.

Demikian juga disampaikan eptinggi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Bahkan, mereka menyebut Henry tak paham maksud dan tujuan pembentukan Pansus. "Menurut saya, itu adalah rekomendasi yang di luar rencana Pansus awalnya. Tapi saya memaklumilah, Pak Henry ini kan baru ikut di Pansus, dia nggak ngerti," ujar anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa, Sabtu (9/9).

Desmond mengatakan usulan Henry melenceng dari kerja Pansus yang ingin memberantas pribadi-pribadi di tubuh KPK yang abuse of power. Jika benar rekomendasi Pansus adalah pembekuan KPK, Gerindra dengan tegas menolak. "Kalau itu sampai dibekukan, itu sesuatu yang menurut saya, kami di Gerindra pasti menolaknya," tegas dia.

Desmond menyebut oknum yang sewenang-wenang di KPK harus disikat. Namun, untuk pembekuan, menurutnya, itu sangat tidak tepat. "Kalau ini dibekukan, kita lihat, apakah semua orang di KPK kotor semua melakukan abuse itu? Menurut saya, tidaklah. Yang tidak layak, menurut saya, memang harus diberhentikan, tapi tidak membuat KPK dibekukan," kata Desmond.

Hal senada dikemukakan Sekjen Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate. Ia menyebut, usulan tersebut bertolak belakang dengan kehendak rakyat yang menginginkan negara bebas korupsi. "Kalau misalnya pikiran untuk membekukan KPK, membubarkan KPK, itu menurut NasDem berlawanan dengan arah kehendak rakyat. Kita kan ingin supaya negara kita bebas korupsi," ucap Johnny G Plate, Sabtu (9/9).

Justru kerja Pansus dinilai Johnny, bukan untuk melemahkan KPK. Hak angket seharusnya memperkuat KPK. Dia menegaskan sebenarnya yang menjadi fokus perbaikan pansus bukan lembaganya, melainkan aspek internalnya. Mulai dari tata kelola, manajemen SDM, personel, hingga sistem. "Kita menunggu rekomendasi pansus apa saja sisi yang menurut pansus perlu diperbaiki KPK. Ini bukan soal lembaganya ya, ini soal mungkin tata kelola, manajemen SDM, personel, sistem, dan seterusnya yang ada di dalam KPK. Jadi bukan membubarkan lembaga," tuturnya.

‘RAKYAT BISA MELAWAN’

Pernyataan Politikus PDIP Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan sebagai tindak lanjut temuan Pansus Hak Angket untuk KPK, bakal memunculkan perlawanan dari rakyat. Hal itu disampaikan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

"Suara keras itu selalu dari mereka-mereka yang memang sejak awal anti-KPK. Mereka yang diberi panggung bicara di DPR, dan sebagainya, lalu DPR sendiri bicara begitu. Tapi itu tidak apa-apa, politik. Kalau zaman Pak Harto dulu kan nggak bisa begitu. Sekarang orang bisa, dan rakyat bisa melawan, kan gitu. Itu satu, segi positifnya," tanggap Mahfud MD, Sabtu (9/9).

Namun, secara substansial Mahfud berpendapat, tidak ada alasan sama sekali untuk membekukan lembaga antirasuah. Justru, Pansus sendiri lah yang telah melanggar banyak hal. Antara lain soal subjek dan objek angket terhadap KPK, yang juga pernah diutarakan Mahfud di muka pansus. Berikutnya, soal materi angket yang terus bertambah dan kini tertuang dalam poin temuan pansus. Padahal seharusnya tidak demikian cara kerjanya. "Tapi memang panitia angket ini seperti angkot. Ada masalah baru gitu diangkut lagi di situ. Saya (pikir) kayak orang angkot yang nyetop di jalan, ada apa, dinaikkan, ada apa dinaikkan. Masalahnya kan begitu, mulai dari Miryam S Haryani, berpindah ke soal barang, berpidah ke soal penahanan, berpindah ke soal Agus Rahardjo, berpindah ke Novel, macam-macam lah. Itu namanya angkot," sebut Mahfud yang kini menjadi Dewan Pengarah UKP Pancasila.

Mahfud berkeyakinan pada akhirnya rekomendasi pansus tidak akan berguna. Ia menyebut ini sebagai pernyataan politisnya sebagai rakyat. "Dan itu percaya sama saya, ndak ada gunanya. Ya paling nanti karena mereka punya kekuasaan ketok palu, paling ya disahkan, 'Ini rekomendasinya.' Nanti kan paling masuk tempat sampah juga. Dan kita boleh mengatakan begitu, rakyat boleh mengatakan, ini kan politik. Hak politik kita boleh mengatakan itu paling masuk tempat sampah juga. Biar saja itu dihimpun sampah-sampah itu dimasukkan angkot kemudian lalu nanti jadi keputusan. Nggak akan ada gunanya. Percaya dengan saya," lanjutnya.

Ia kemudian membandingkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan KPK. "Tapi kan KPK itu faktanya dia seperti dikatakan Prof Romli, di ILC seminggu lalu, KPK ini secara internasional dikagumi. Semua survei tentang integritas institusi, KPK selalu paling tinggi, paling dipercaya. Sementara DPR paling tidak dipercaya. Dari situ saja kita bisa ambil kesimpulan sendiri, nggak usah pakai angkot-angkotan begitu," pungkasnya.

PDIP ‘DISERANG’

Politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyebut ucapan politikus Henry Yosodiningrat soal pembekuan KPK harus disikapi tegas oleh PDIP. Meski PDIP telah meralat, tetapi Tsamara mempertanyakannya. "Itu perlu dipertanyakan komitmen partai nasionalis terhadap pemberantasan korupsi. Walaupun PDIP sudah meralat tapi jangan hanya sekadar ralat tapi harus ada tindakan nyata," beber Tsamara di D'Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Tsamara ingin agar ada tindakan nyata dari PDIP terhadap Henry. "Harus dengan tindakan kalau perlu jangan KPK yang dibekukan tapi Pansus Hak Angket yang dibekukan sambil nunggu keputusan MK. Nanti kalau KPK tidak bisa diangket ya harusnya memang semua partai politik harus menaati apa yang harus diputuskan oleh MK," terang dia.

"Sangat ironis, saya kasihan dengan Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini sedang bangun besar-besaran loh dari Sabang sampai Merauke dan banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Ini artinya kita sangat butuh KPK untuk memastikan uang negara tidak ada yang korup, kalau ada yang korup bisa ditangkap," kata dia.

Selanjutnya, peneliti ICW Donal Fariz mempertanyakan tujuan yang melatarbelakangi sikap partai berlambang banteng ini. "Ada apa dengan PDIP begitu ngotot membekukan KPK? Dan sejak awal gigih mendorong revisi UU KPK. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. PDIP partai berkuasa, tetapi kerja partainya sangat ngotot untuk mulai dari membatasi usia KPK, kewenangan penyadapan dahulu di draft revisi UU KPK, begitu," ungkap Donal Fariz, Sabtu (9/9).

Walau hanya keluar dari mulut Henry Yoso, namun ICW menilai pernyataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari status keanggotaan fraksi PDIP yang melekat padanya. Ditambah pula rekan satu fraksinya, Masinton yang seringkali menunjukkan sikap 'memusuhi' KPK. "Dia sebagai orang PDIP tentu tidak bisa bicara sebagai personal. Tetapi kan bisa dianggap sebagai seorang PDIP. Karena itu kan sikap banyak kader PDIP. Seperti Henry Yoso, Masinton Pasaribu, sikap-sikapnya kan begitu seperti memusuhi KPK kan. Jadi sikap-sikap kader PDIP di DPR seakan memusuhi KPK," kata Donal.

Jika terus berlanjut, Donal menduga masyarakat akan 'menghukum' PDIP pada gelaran pemilihan presiden (pilpres) 2019. Seperti halnya elektabilitas Partai Demokrat yang anjlok akibat banyak kadernya terlibat kasus korupsi. "Kami, ICW meyakini masyarakat akan menghukum PDIP di 2019 karena sejak awal gencar mendorong revisi UU KPK, kemudian juga sangat kuat mendorong pansus KPK, dan sekarang ini juga terlibat dengan wacana untuk membekukan KPK. Nah, ini pertanyaan besarnya 'Ada apa dengan PDIP?' dan sangat ngotot untuk berseberangan dengan kerja-kerja KPK," pungkasnya.

Menyikapi itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut partainya tidak menginginkan adanya pembubaran dan pembekuan KPK. Namun PDIP menginginkan adanya perbaikan di internal KPK. "Pertama sejak awal sikap partai PDIP jelas tidak ingn KPK dibubarkan, dibekukan, tetapi ingin diperbaiki," kata Masinton, Minggu (10/9).

Bagi dia, sejak awal pembentukan Pansus KPK, fokus kerja PDIP adalah pada perbaikan dari internal KPK yang disebut dilakukan oleh oknum lembaga antirasuah itu. "KPK dibutuhkan tapi perlu perbaikan sistem dan orang-orangnya," tegasnya.

Pernyataan dari anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan, dianggap olehnya sebagai pernyataan dari sikap pribadi dan bukan sikap resmi partai. "Apa yang disampaikan bukan sikap resmi, tetapi pandangan pribadi anggota," kata dia.

"PDIP tetap konsisten dan KPK harus fokus pada pemberantasan korupsi," sambungnya.

Demikian juga Sekjen DPP  PDIP  Hasto Kristiyanto. Ungkap Hasto, wacana pembekuan KPK yang disuarakan oleh salah satu anggota pansus hak angket DPR soal KPK  dari fraksi partainya, Henry Yosodiningrat, bukan merupakan sikap partai. "Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kunci Hasto, Sabtu (9/9).(dtc/kmp/tmp)

 

Komentar