Jokowi Warning Dondokambey Cs

PEMBERANTASAN korupsi masih mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, warning keras disampaikan Jokowi bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, agar tidak melakukan aksi rasuah tersebut.

Penegasan itu disampaikan presiden merujuk sejumlah kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di daerah. Menurut dia, sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur kena korupsi. Selanjutnya, ada 64 bupati/walikota ditangkap karena korupsi.  “Belum lagi pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru (ada) 2," ungkap Jokowi di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Meski begitu, Presiden Jokowi bangga, karena Indonesia termasuk negara yang paling gencar memberantas korupsi.  "(Kalau) DPR, DPRD, saya tidak ngitung (berapa yang kena korupsi)," imbuh Jokowi.

Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta, kebanyakan pejabat itu kena kasus korupsi karena menerima suap. Tapi dia heran, masih saja ada pejabat yang tertangkap. "Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius. Tidak bisa ditunda lagi, sistem pemerintahan pelayanan administrasi semua harus dibenahi, termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan," tutur Jokowi.

Dia menekankan pentingnya deregulasi untuk mencegah perilaku korupsi. Dia meminta para pejabat daerah membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "Setelah ada PTSP, dicek, dikontrol apa betul pelayanan yang ada bisa cepat jangan di awal-awal cepat, setelah seminggu, 2 minggu balik lagi kalau tidak kita kontrol," ujar dia.

Menurut Jokowi, sejauh ini sudah ada 531 PTSP di tingkat daerah, kabupaten dan kota. Sebanyak 197 PTSP di tingkat kecamatan juga baru terbentuk.

Pengamat hukum dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Rolly Toreh SH menilai, warning Presiden Jokowi ini sangat tepat. Menurut dia, itu akan menjadi tanda awas bagi kepala daerah termasuk di Nyiur Melambai. “Makanya di Sulut saat ini, banyak daerah berlomba-lomba mewujudkan transparansi dalam pelayanan bahkan proses pengelolaan keuangan. Bagi kami, itu langkah yang tepat menyambut harapan presiden tersebut,” ujar Rolly.

Meski begitu, langkah pemerintah daerah ini diharapkan mendapat pengawasan ekstra. “Termasuk dari masyarakat. Supaya jalannya pemerintahan di suatu daerah, bisa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” kuncinya.(dtc/tim ms)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.