Vonnie Anneke Panambunan

JPU Kembali Panggil Oknum Bupati Minut

GERAK pengusutan dugaan korupsi pemecah ombak di Minahasa Utara (Minut), dipacu. Teranyar, perkara megakorupsi yang terindikasi menyeret sejumlah nama besar ini akan digelar secara maraton, Selasa (21/5) besok hingga Kamis (23/5).

Bahkan diakui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bobby Ruswin, pihaknya kembali memanggil Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP). “Fokusnya ke Helena Lumenta, Howard Hamarius, Vonnie Panambunan dan Alexander Panambunan,” terang Ruswin.

Terkait dengan pemanggillan Bupati VAP, Ruswin mengatakan, belum menerima surat pemberitahuan apakah orang nomor satu di Minut ini akan kembali absen. “Belum ada surat izin. Biasa sih pagi-pagi,” ungkap jaksa sarat prestasi ini.

Ruswin pun mengakui telah menyiapkan surat keterangan tertulis yang diminta majelis hakim terkait dengan saksi yang sudah lebih dari 3 kali mangkir dari persidangan. “Sudah kita siapkan,” singkatnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Vincentius Banar membenarkan terkait dengan sidang lanjutan yang akan digelar secara maraton ini. “ Ia benar, soalnya sudah mau memasuki libur lebaran biar cepat selesai. Untuk agenda masih dengan pemeriksaan saksi dari JPU,” ujar Banar yang juga Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati VAP telah dua kali dipanggil pihak JPU untuk bersaksi pada korupsi pemecah ombak di Likupang Dua Minut untuk terdakwa Rosa, Stevenson, dan Robby. Akan tetapi orang nomor satu di Tanah Klabat ini selalu absen dengan alasan tugas ke luar kota.

Patut diketahui,  sumber dana proyek pemecah ombak di Desa Likupang Dua ini berasal dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbanderol Rp15 Miliar. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut diduga kuat telah diselewengkan oknum-oknum tertentu sehingga menurut dakwaan JPU, indikasi kerugian negara sekitar Rp8,8 Milliar lebih.

Tak hanya itu, selain pengerjaan tak sesuai bestek, terkuak pula penggunaan dana ditengarai salah sasaran. Sebab, permintaan dana siap pakai yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut ke BNPB, yang menitik beratkan pada bencana, faktanya justru berbeda. Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) telah menyeret lebih dulu tiga orang terdakwa, yakni Rosa, Stevenson, dan Robby ke proses meja hijau. Kejati Sulut juga telah menetapkan oknum Direktur Tanggap Darurat BNPB, JT alias Tambunan sebagai tersangka.

Alhasil, sebagaimana telah didakwa JPU dengan bersandar pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 pasal 55 ayat 1 KUHpidana.(tr-2)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.