Vincentsius Banar

JPU ‘Paksa’ Eks Kadisnaker Bitung Dihukum 2 Tahun


Manado,Ms

Pengusutan perkara korupsi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bitung Tahun Anggaran 2015, tetap mengencang. Teranyar, Pledoy (pembelaan) yang diajukan terdakwa mantan Kadisnakertrans Ferry R Bororing untuk meminta keringanan hukuman tak membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Bitung menyurut.

Sebaliknya JPU yang diketuai Mustari Ali malah tetap berkomitmen untuk tetap bertahan pada posisi tuntutan 2 tahun penjara yang telah resmi dilayangkan dalam persidangan.

Pada persidangan resmi yang digelar pada Kamis (13/7), JPU di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Arkanu dan Hakim Anggota Vincentsius Banar dan Wenny Nanda menegaskan jika pihaknya tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pihaknya.

"Kami selaku JPU, tetap berkomitmen tetap pada tuntutan yang telah kami ajukan sebelumnya, dan meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman, sesuai dengan apa yang kami telah ajukan" tandas JPU.

Sebelumnya diketahui, terdakwa Ferry yang dijerat hukum dalam perkara korupsi di Disnakertrans Kota Bitung Tahun Anggaran 2015, telah melayangkan pledoi (pembelaan) secara pribadi, yang intinya memohon keringanan kepada Majelis Hakim atas tuntutan 2 tahun penjara yang diajukan JPU, disertai Uang Pengganti sebesar Ro140 juta, dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan.

Saat mengajukan pledio pribadi, terdakwa Ferry mengemukakan bahwa anak-anaknya masih bersekolah dan dirinya adalah tulang punggung keluarga. Selain itu, terdakwa mengaku baru sekali terlibat kasus korupsi. Dan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Terdakwa sendiri diketahui harus tersandung dalam persoalan hukum, karena nekad menyelewengkan dana Kementerian yang dikucurkan sebesar Rp1,2 miliar, dengan perincian Rp725 juta untuk kegiatan Padat Karya Infrastruktur, dan Rp486 juta untuk kegiatan peningkatan tenaga kerja mandiri dalam wirausaha baru.

Ketika menjabat sebagai Kadis, terdakwa Ferry tidak merealisasikan dengan baik dana kegiatan Padat Karya yang pelaksanaannya berlokasi di Kelurahaan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu. Akibatnya, Negara harus mengalami kerugian hingga mencapai angka Rp130 juta lebih.

Guna mempertanggungjawabkan itu semua, JPU telah menuntut pidana terdakwa dengan menggunakan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999. (rhendi umar)

 

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado