JPU Siapkan Langkah Jemput Paksa

Dituding PH Masuk Angin    

Manado, MS

Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) dalam menangani kasus dugaan korupsi pemecah ombak, Desa Likupang Dua, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun 2016 dengan terdakwa RMT alias Rosa, SHS alias Steven, RM alias Robby mendapat tantangan baru.

Hal ini terungkap dalam sidang pemerikaan saksi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Manado, Kamis (12/4) kemarin.

Dimana, ketika para Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa menyingung soal ketidakhadiran saksi Decky Lengkey di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendengar itu langsung menanggapinya. Tak tanggung-tanggung JPU siap mengambil langkah tegas dengan menempuh langkah jemput paksa, jika di panggilan ketiga ini, saksi tersebut masih memilih mangkir.

“Jadi yang sudah kita panggil tiga kali itu saudara David Lengkey, namun yang bersangkutan sampai saat ini belum memenuhi panggilan saksi,” ungkap JPU.

Menurut pantauan media, Hal ini juga sempat di ungkapkan Maikel Dotulong selaku PH Terdakwa dr. Rosa pada persidangan sebelumnya, Selasa (10/4) lalu. Bahkan Maikel yang saat itu ditemui usai persidangan mengatakan, jika jaksa tidak segera menghadirkan Saksi Dicky Langkey maka ada sesuatu dibaliknya. “JPU harus segera menghadirkan saksi Dicky Langkey, karena banyak hal yang akan kami gali kepada saksi Dicky,” kata Maikel dengan nada tegas.

 

“Kalo JPU enggan menghadirkan Dicky Langkey jangan-jangan JPU sudah masuk angin. Silahkan tanya ke Jaksa," ujar Maikel usai persidangan.

Patut diketahui, proyek pemecah ombak di Desa Likupang Dua, sumber dananya berasal dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan banderol Rp15 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut diduga kuat telah diselewengkan oknum-oknum tertentu, sehingga menurut dakwaan JPU telah terjadi kerugian negara Rp8,8 miliar lebih.

Tak hanya itu, selain pengerjaan tak sesuai bestek. Terkuak pula kalau penggunaan dana ternyata salah sasaran. Sebab, permintaan dana siap pakai yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut ke BNPB, yang menitikberatkan pada bencana, faktanya justru berbeda.

Dan ketiga terdakwa yang diduga kuat terlibat atas proyek tersebut, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses meja hijau. Sebagaimana telah didakwa JPU dengan bersandar pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (tr-2)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.