James Sumendap

JS Kans Pidanakan Pemkab dan KPU

Polemik beredarnya baliho Kolom Kosong (KoKo) yang mencatut logo pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) meluas. Langkah tegas langsung ditempuh petahana sekaligus calon tunggal bupati, James Sumendap. Dua lembaga negara itu dilaporkan ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Baliho KoKo yang terkesan dilegitimasi penyelenggara Pemilu dan pemerintah itu jadi salah satu alasan Sumendap melaporan indikasi pelanggaran ke pihak pengawal produk hukum pilkada tersebut. Apalagi, baliho bernuansa kampanye itu telah menjadi konsumsi publik.

Laporan tersebut bahkan dikabarkan akan dibawah ke ranah pidana. Itu terendus dengan adanya tembusan laporan yang ditujukan kepada pihak KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

Laporan pun resmi dilayangkan pihak James Sumendap yang tak lain merupakan calon petahana yang kini berstatus non aktif dari Bupati Mitra, melalui tim sukses yang ada. “Kita sudah melengkapi laporannya kepada pihak Panwas Pilkada Mitra tadi (kemarin, red),” ungkap Jeremia Damongilala selaku tim sukses dibenarkan Bung Hendra Paat, kemarin.

Ditambahkan Hendra, tembusan kepada pihak Polda Sulut juga dilakukan dikarenakan pemajangan baliho disejumlah tempat di Mitra sudah mengandung unsur pidana. “Selain itu, ada juga tembusan kepada pihak KPU Sulut dan Bawaslu,” bebernya.

Sementara, Ketua Panwas Pilkada Joby Longkutoy pun membenarkan adanya laporan dari pihak tim sukses James Sumendap dan Jocke Legi (JS-Ok) terhadap pemkab dan KPU selaku terlapor. “Mereka (tim sukses JS Ok) telah melaporkan pihak Pemkab dan KPU Mitra terkait adanya logo dalam baliho milik KoKo, sejak kemarin (Selasa 17/2),” ungkap Longkutoy didampingi Dolly van Gobel.

Menurut mereka, pihaknya akan memanggil pihak KPU maupun pihak Pemkab Mitra untuk dimintakan klarifikasinya. “Kami tentu akan memanggil lembaga tersebut dalam klarifikasinya terkait laporan yang dilayangkan oleh pihak pelapor. Besok (hari ini, red) mereka akan dihadirkan,” tukas keduanya.

Adanya laporan tersebut pun membuat pihak Pemkab maupun KPU Mitra angkat bicara, meski sebelumnya bersikukuh tak pernah melegalkan pencantuman logo daerah dalam baliho tersebut. “Kan kita pemerintah sudah harus netral dalam hal seperti ini (pilkada). Ini sudah pencatutan namanya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Robby Ngongoloy.

Terkait adanya laporan petahana kepada pihak pemkab sekaligus pemanggilan terhadap pimpinan aparat sipil negara itu, Ngongoloy mengaku siap mengikuti mekanisme yang ada, termasuk jika akan diperhadapkan dengan hukum pidana. “Kami siap tentunya. Namun sebaliknya, kami akan menyurati pihak panwas untuk dapat menindak hal ini, sebab pihak pemkab tak pernah merestui pencantuman logo tersebut. Harus dilakukan penelusuran siapa yang berani berbuat demikian dan kami (pemkab) sangat keberatan,” tukasnya.

Terpisah, pihak KPU Mitra Ascke Benu pun mengaku akan memenuhi pemanggilan panwas terkait hal ini. “Yang pasti itu bukan dari kami. Sebab semua baliho yang diterbitkan pihak KPU tentu harus melalui mekanisme yang ada. Mengenai surat pemanggilan saya belum lihat. Namun kalau memang ada, tentu kami akan memenuhi panggilan tersebut,” tukas Ascke. (recky korompis)


Komentar