JS: Tunjangan Dewan Akan Dikaji Agar Tak Berimplikasi Hukum

TUNJANGAN bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), akan dikaji secara komprehensif agar tidak akan berdampak hukum dikemudian hari.

Demikian diungkap Bupati Mitra, James Sumendap (JS). Orang nomor satu di daerah berjulukan Patoka Esa itu, mengaku tak mau gegabah untuk segera menetapkan alokasi anggaran tunjangan untuk para wakil rakyat tersebut.

Meski ada  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menjadi payung terhadap pengangaran tunjangan untuk legislatif. “Kita ingin ada pertimbangan dan kajian yang matang agar tidak bermasalah hukum nanti,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Dari hasil kajian sementara oleh tim penjabaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD,tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD sebesar Rp15 juta.

Sedangkan  Wakil Ketua DPRD Rp14 juta dan anggota sebesar Rp9,5 juta. Itu disertai dengan tunjangan transportasi para anggota DPRD diluar pimpinan DPRD sebanyak Rp8 juta.

“Ini berdasarkan kajian awal dari tim penjabaran terkait dengan jumlah tunjangan yang akan diberikan. Itu mengaju PP/18 tahun 2017 serta untuk penjabaran Perda tentang Hak keuangan dari teman-teman di dewan,” kata JS, Senin (16/10) kemarin.

Ia pun sempat mencontohkan tunjangan DPRD yang dialokasikan pemerintah provinsi. Bila anggaran  yang ditetapkan Pemprov diikuti oleh kabupaten/kota lainnya, maka dianggap dapat menyalahi ketentuan.

“Kalau di provinsi besarannya sekira Rp35 juta sampai Rp45 juta. Jika daerah lainnya mengambil perhitungan yang sama, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam kajian yang mereka lakukan. Itu yang menjadi salah satu kajian kami,” terang sosok yang disebut-sebut akan dua periode menahkodai Mitra.

Karena lanjut JS,  di PP khususnya pada Pasal 17, penetapan tunjangan DPRD disebutkan harus sesuai dengan harga setempat serta kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. “Maka dari itu, saya tidak mau dikemudian hari ketika terjadi pemeriksaan dari pihak auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red),  kemudian menjadi temuan, karena harga sewanya lebih tinggi dari harga yang berlaku di daerah setempat,” urainya lagi.  “Kalau pun akan dipaksakan justru itu akan berdampak dan sangat beresiko. Itu yang saya tidak mau,” sambung JS.

Tim kajian Pemkab Mitra akan turut melibatkan para anggota DPRD, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat. “Makanya dengan adanya kajian dari tim ini, supaya bisa terhindar dari temuan BPK yang dapat berujung pada TGR (Tuntutan Ganti Rugi,red).  Atau yang lebih berat lagi ada implikasi hukum. Kan akan sangat disayangkan,” bebernya.

Kajian secara menyeluruh dan sesuai aturan dinilai  akan memberikan hal positif bagi penyaluran tunjangan sehingga dewan dapat terhindar dari masalah hukum. “Mari ketika melihat ini secara rasional sesuai dengan aturan yang ada dan ini harus diantisipasi. Jangan justru kemudian hari berurusan dengan TGR.  Siapa yang mau dipenjara karena pemberian tunjangan ini? Awalnya enak namun akhirnya bikin susah,” tukas JS. (recky korompis)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.