JWS Agendakan Rolling Jabatan di Injury Time

Pejabat Tak Sejalan Kans Tersingkir

 

Gaung perombakan struktur birokrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Minahasa bergema. Wacana rolling jabatan yang diserukan Bupati Drs Jantje Wowiling Sajow (JWS) jadi penyulut. Aksi rombak kabinet di penghujung masa kepemimpinannya sebagai bupati itu kans menyasar sejumlah besar elit-elit birokrat, tak terkecuali di jajaran eselon II. Sederet pejabat yang tak lagi loyal dipastikan tersingkir.

 

Perihal wacana rolling jabatan ini disampaikan Bupati usai melantik 19 Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pejabat Struktural Eselon III dan IV, di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (16/1) kemarin.

"Februari mendatang akan ada rolling besar-besaran di semua golongan jabatan, termasuk eselon dua. Yang pasti mutasi jabatan ini akan mengacu pada penilaian kinerja pejabat. Yang tak mau bersinergi mohon maaf," tegasnya.

Bagi Bupati, mutasi pejabat di tiap instasi pemerintah adalah bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karir pegawai. "Ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi mutasi ini merupakan kepentingan organisasi daerah, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu," paparnya.

Pelaksanaan mutasi jabatan, lanjut dia, dilakukan dengan mempertimbangakn beberapa aspek yang meliputi kompentensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas srta tanggungjawab kepada negara. "Artinya diharapkan para pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi untuk meningkatkan etos kerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi kabupaten Minahasa," lugas Bupati.

Adapun 19 pejabat yang dilantik kemarin masing-masing terdiri dari pejabat administrator sebanyak 3 orang, pejabat pengawas 3 orang dan penjabat pengawas fungsional 13 orang. Semuanya merupakan pegawai Inspektorat Daerah Minahasa.

Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Surat Bupati Nomor: 421/BM/X-2017 perihal izin/rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional P2UPD Kabupaten Minahasa dan telah mendapat persetujuan Mendagri melalui Surat Nomor: 821/10322/OTDA tertanggal 30 November 2017.

Bupati berharap, pejabat yang baru dilantik ini mempertahankan integritas, profesional, netral dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik. "Yang paling penting juga yaitu mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.

Diketahui, agenda rolling ini sendiri tak menyalahi aturan sebab Bupati tidak berstatus sebagai petahana atau calon kepala daerah di Pilkada. "Jadi undang-undang Pemilu itu hanya melarang bupati yang berstatus petahana untuk tidak melakukan rolling. Kalau bupati Minahasa sejauh ini tak berstatus sebagai bakal calon, jadi tidak masuk dalam kategori yang dilarang undang-undang tersebut," jelas Ketua Panwaslu Minahasa, Donny Rumagit. (jackson kewas)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado