Foto bersama usai sosialisasi Tax Amnesty pihak KADIN Sulut bersama KPP Pratama Manado.(Foto.Ist)

KADIN Sulut Bantu Sosialisasi Tax Amnesty

Laporan : Sonny DINAR

Program nasional Tax Amnesty, bergema kencang di seluruh penjuru Tanah Air. Upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi ini, menuai dukungan segenap elemen masyarakat, khususnya di Nyiur Melambai. Peran strategis pun diambil Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Utara (Sulut), dalam mensosialisasikan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ini.

Diakui, belum membaiknya ekonomi global saat ini, menjadi kendala Indonesia sulit mencari pinjaman dana dari negara lain. Di sisi lain, kebutuhan dana pembangunan nasional saat ini meningkat signifikan, karena pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, serius mengejar rencana pembangunan infrastruktur nasional. Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi solusi alternatif.

Penjabaran Tax Amnesty merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Diharapkan, program ini menutup celah penyimpangan pajak dan meningkatkan penghasilan negara dari sektor pajak secara signifikan.

"Masalah amnesti pajak memang suatu program yang jadi trending topik di Indonesia. Intinya menambah penerimaan dan bagaimana menarik uang-uang dari luar negeri untuk masuk kembali ke Indonesia," ujar Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado Denny Ferly Makisanti, usai mensosialisasikan Tax Amnesty, bersama KADIN Sulut, Senin (26/9) kemarin.

Dijelaskannya, bagaimana orang mendeklarasikan harta dan sebagainya yang nantinya akan berakibat pada perputaran uang akan lebih lancar."Nah di sana akan mengurangi pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan di Indonesia. Itu akan memperkuat ekonomi dalam negeri kita. Kalau banyak uang yang masuk, kan kualitas kegiatan usaha dan sebagainya dari sektor-sektor itu akan bergerak semua," paparnya.

"Untuk Sulut memang kelihatan lebih bagus. Karena perkembangan penerimaan sampai dengan sekarang, dengan yang ditargetkan sampai 31 Desember (akhir tahun) di angka 126 miliar rupiah. Sekarang di  Sulut sudah 110 Miliar rupiah lebih," sambungnya.

Ditambahkannya, dalam jangka pendek, Tax Amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam Undang-Undang (UU) ditegaskan, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. "Ini bukan kewajiban, tapi hak untuk dilaksanakan," pungkasnya.

Sosialisasi Tax Amnesty tersebut, mendapat dorongan penuh KADIN Sulut. Diharapkan adanya kegiatan ini, masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat pemahaman tentang Tax Amnesty yang selama ini masih menjadi mimpi buruk bagi sejumlah kalangan."Agar masyarakat mendapat informasi sehingga mereka merasa tidak ada ketakutan lagi untuk menyampaikan aset mereka," terang Wakil Ketua KADIN Sulut Bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Daniel Pesik.

Bertempat di Kantor KADIN Sulut, Pesik menerangkan, UMKM tidak perlu risau. "Ternyata pajak dikenakan cuma 0,5 persen, itu untuk penghasilan di bawah 4,8 miliar rupiah. Rata-rata kan UMKM di Sulut penghasilannya hanya  berkisar 1 miliar rupiah atau 2 miliar rupiah," sebut Pesik.

"Inilah kesempatan torang buka semua. Ajakan dari KADIN kepada  dunia usaha UMKM, mari jo torang sama-sama laporkan aset-aset yang ada supaya torang nda ada beban dikemudian hari. Inikan meringankan beban yang slama ini torang sambunyi. Torang buka akhirnya torang enteng dan beban-beban itu torang lepas," kunci Pesik.(*)


Komentar