Hangky Arther Gerungan

Kadin Sulut Pertanyakan Realisasi Program Prona

PROGRAM reformasi agraria terus digenjot pemerintah. Salah satunya melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau pengurusan sertifikat tanah gratis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menargetkan penyelesaian tujuh juta sertifikat tanah pada tahun 2018 di seluruh Indonesia. Tak heran dalam berbagai kunjungan di berbagai daerah, Presiden selalu menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Teranyar pemberian 2.405 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1). Jokowi pun mendorong seluruh kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantor wilayah (kanwil) maupun di kantor kabupaten untuk menuntaskan target penyelesaian tujuh juta sertifikat di tahun 2018 ini.

Program Presiden Jokowi itu pun mendapat support penuh dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara (Sulut), Hangky Arther Gerungan (HAG). Salah satu pengusaha sukses asal Kakas itu menilai program Jokowi itu sangat membantu masyarakat.

“Program Presiden Jokowi dalam mereformasi agraria itu sangat baik. Khususnya yang program Prona. Karena itu sangat membantu serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah,” ungkapnya.

Pun begitu, HAG sapaan populernya, masih mempertanyakan realisasi pelaksanaan program prona di Sulut. “Saya dapat informasi, instansi terkait (BPN, red) di Sulut ditargetkan oleh Kepala BPN Indonesia untuk menyelesaikan 40 puluhan ribu sertifikat tanah di tahun 2017 lalu. Apa itu sudah terealisasi?,” ungkapnya bertanya-tanya.

“Jarang saya dengar ada pembagian sertifikat gratis. Apakah warga Sulut tidak ingin mendapatkan sertifikat gratis?. Atau pihak berwenang yang tidak mau mengambil kesempatan buat permudah atau meringankan rakyat sulut untuk mendapatkan sertifikat gratis ,” sambung HAG dengan nada kritis.

Ia pun berharap warga Sulut tidak menyia-nyiakan peluang yang diberikan Presiden untuk memperoleh sertifikat tanah dengan gratis di tahun 2018 ini. Pemerintah daerah juga didorong untuk ikut membantu masyarakat. Terutama dari pihak Kanwil BPN Sulut sebagai instansi yang berwenang. “Jangan sia-siakan kesempatan dari bapak Presiden Jokowi ini. Karena program ini demi kebaikan masyarakat Sulut,” tandasnya.

Diketahui, pada tahun 2017 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR) dan Kepala BPN RI, Sofyan Djalil menargetkan Kanwil BPN Sulut untuk menyelesaikan sertifikasi 43 ribu bidang tanah di Bumi Nyiur Melambai. Jika target itu, terealisasi maka tahun 2018 ini, Kanwil BPN Sulut mendapat ‘jatah’ 63 ribu lahan.

Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Infrasruktur BPN/ATR Kanwil Sulut, Deany Keintjem, pada 2017 silam. Deany pun mengakui, dalam kurun waktu 57 tahun terakhir (1960-2014), dari jumlah lahan sebanyak 1.824.202 bidang, yang terdaftar dan bersertifikat baru mencapai 423.827 bidang atau hanya sekira 23,3 persen.

Tapi hingga 2016, sudah ketambahan sekitar 20 ribu bidang tanah yang bersertifikat. Jadi persentasenya bidang tanah terdaftar mencapai di angka sekitar 25 persen. Sedangkan bila dilihat dari luas tanah sebesar 1.207.069 hektare (ha), yang bersertifikat belum mampu mencapai setengahnya, yakni hanya sebanyak 589.993 ha atau sekira 48,8 persen.

Sementara Menteri ATR dan Kepala BPN Sofyan Djalil mengaku masih ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang belum bersertifikat. Untuk itu pemerintah menargetkan tahun 2025 sertifikat tanah secara nasional sudah rampung.(ant/tim ms)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.