Christ Pusung


Kapolres Pastikan Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Berlanjut

Tondano, MS

Kecemasan masyarakat bakal tersendatnya pengusutan sederet kasus dugaan korupsi yang sementara dilidik polisi dijawab Kapolres Minahasa yang baru, AKBP Christ Pusung. Dalam wawancara usai acara Kenal Pamit Kapolres Minahasa di aula Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, Senin (18/9) malam, perwira menengah itu memastikan tidak ada kasus yang akan dihentikan ketika dirinya mulai bertugas nanti.

"Semua proses penyelidikan yang sementara jalan saat ini pasti dilanjutkan, tidak ada yang akan mandek," tegas Pusung menjawab sejumlah wartawan.

"Saya juga sudah koordinasi dengan kapolres yang lama, pak Syamsubair, bahwa memang ada sejumlah kasus korupsi yang sementara jalan. Intinya semua kasus yang terindikasi melanggar hukum pasti dilanjutkan prosesnya," tambah dia.

Mantan Kapolres Palu itu pun menyebut bahwa dalam proses hukum semua sudah ada aturannya. "Artinya jika dalam proses penyelidikan sudah ada yang menjurus pada pelanggaran hukum pasti kita proses lebih jauh sesuai mekanisme hukum yang berlaku," timpalnya.

Disentil soal sejumlah dugaan kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) yang getol diungkap penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor), Pusung menyebut bahwa proses penyelidikannya tetap berlanjut. "Dana desa itu hal yang sangat sensitif. Selama bertugas di Polres Palu ada tiga hukum tua yang saya tahan karena terlibat dugaan penyelahgunaan dana desa. Jadi untuk Minahasa prosesnya pasti saya lanjutkan," lugas mantan personil Brimob yang pernah tergabung dalam Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror itu.

Namun dia menegaskan, prioritas penanganan hukum bukan hanya mencakup kasus korupsi saja namun berlaku untuk semua jenis pelanggaran hukum. Utamanya yang bersentuhan dengan gangguan kamtibmas.

"Proses penegakan hukum harus berjalan seimbang. Artinya semua pelanggaran pasti kita tindak, bukan cuma korupsi saja," tuturnya.

Selang beberapa bulan terakhir, penyidik Tipikor Polres Minahasa memang sedang gencar-gencarnya mengungkap sejumlah dugaan kasus yang terindikasi menjurus pada tindak pidana korupsi. Sebut saja dugaan korupsi tiga unit Embung. Salah satunya bahkan sudah sementara berproses yaitu dugaan korupsi pembangunan Embung di Desa Wasian, Kakas Barat.

Selain itu polisi juga getol mendalami sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan ADD/DD di sejumlah desa, seperti pembayaran ganda tunjangan dan penghasilan aparat pemerintah desa, kejanggalan pembayaran pajak desa, SPPD hukum tua, hingga dugaan pemotongan dana desa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Disatu sisi, dengan adanya peralihan jabatan Kapolres ini membuat banyak masyarakat khawatir penanganan dugaan kasus korupsi akan tersendat. "Semoga proses penyelidikan tidak berhenti hanya karena Kapolres diganti. Sebab ini merupakan langkah maju yang telah dilakukan aparat kepolisian. Buktinya tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat, jadi jangan sampai prestasi itu redup," tutur Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tondano, Mikson Wakulu.

Senada diungkap Herry Plangiten, warga Tondano. Menurut dia, peralihan komando di institusi Polres Minahasa tak lantas dijadikan alasan untuk menghentikan proses penyelidikan kasus.

"Apalagi masyarakat kan sudah tahu kasus-kasus apa saja yang sekarang sementara didalami, jadi polisi harus konsisten menuntaskannya. Kalau dalam penyelidikan ada indikasi melanggar hukum ya ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku, apalagi kasus korupsi," tantang Plangiten. (jackson kewas)

Komentar