Kasus Lahan, Bupati JWS Kembali Dipolisikan

‘PERSETERUAN’ Kompol Dessy Hamang dengan Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS), berlanjut. Lagi-lagi menyangkut sengketa lahan.    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Minahasa itu, kembali dipolisikan.

JWS dilapor oleh Kompol Dessy dengan sangkaan penyerobotan tanah di wilayah Koka Tombulu Kabupaten Minahasa. Laporan dilayangkan pelapor, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (14/6) kemarin.

Perwira menengah yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda itu mengaku keberatan dengan sikap atau perbuatan yang dilakukan terlapor.

Menurutnya, terlapor telah membuat pagar pengaman di lahan kepunyaannya. ‘’Lahan itu saya beli. Bukan minta. Beli pakai duit, dia kok seenaknya main pagar. Saya keberatan dong, jadi saya lapor,’’ jelas Dessy.

Dijelaskannya, aksi pemagaran di lahan miliknya itu, dilakukan oleh orang suruhan terlapor,  pada Selasa (13/06) lalu, sekitar pukul 11.00 WITA, hingga pukul 12.00 WITA. ‘’Dan saya punya bukti fotonya. Saya punya foto-foto saat orang suruhan terlapor membuat pagar di lahan milik saya,’’ ungkap mantan Kasubag Humas Polresta Manado itu.

Ia pun merasa heran dengan tindakan yang dilakukan terlapor. Mengingat lahan yang dipagari terlapor itu masih sementara berproses hukum di Polda Sulut. “Masih berproses hukum kok terlapor seenaknya membuat pagar pengaman,” sindirnya.

Dessy mengaku berani melaporkan persoalan ini karena merasa memiliki bukti kepemilikan yang otentik. “Sertifikat tanah itu ada pada saya, ada juga akte jual beli. Dan itu ditanda tangani oleh terlapor dan istrinya,’’ beber Dessy.

‘’Seharusnya terlapor menjadi contoh. Dia seharusnya menghormati proses hukum. Negara kita kan negara hukum. Apalagi dia seorang publik figur. Biarkan dulu kasusnya berproses dulu, kalau memang saya kalah, saya nanti akan berikan tanah itu. Kan kasus ini masih proses. Laporan saya yang satu kan, dia terlapor dipanggil waktu lalu, tidak mau datang. Ini malah berulah,’’ imbuhnya.

Ia pun berharap agar laporan dengan nomor STTLP/443.a/6/2017/SPKT itu akan segera diproses secara hukum. “Supaya perkara ini akan segera tuntas,” kunci Dessy.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulut, Komisaris besar (Kombes) Polisi Ibrahim Tompo ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu kemarin membenarkan adanya laporan dari Kompol Dessy Hamang tersebut. "Laporan sudah diterima, dan akan proses lebih lanjut," tandasnya.

Sekedar diketahui Kompol Dessy juga telah melaporkan JWS atas dugaan penyerobotan lahan  medio 2014 silam. Laporan yang dilayangkan Kompol Dessy itu pun masih sementara berproses di Polda Sulut.

Kompol Dessy mengaku telah membeli lahan yang sebelumnya milik JWS di Koka pada 20 November 2008 lalu. Transaksi jual beli nomor 101 tahun 2008, atas tanah seluas 30.075 meter persegi disebut sesuai register desa nomor 569/277. Ia mengaku terkejut setelah sertifikat terbit, luas tanah hanya tersisa 23.000 meter.

Atas dasar itu, Kompol Dessy melaporkan JWS ke Mapolda Sulut. Namun JWS telah menampik semua tudingan yang tertuang dalam laporan yang dilayangkan Kompol Dessy ke Mapolda tersebut.(rhendi umar)

Banner Media Sulut

Komentar