Tampak situasi hearing Komisi I DPRD Minut dengan sejumlah Sekdes yang mengaku dizolimi dalam penerimaan PNS.

Kasus Sekdes Bodong Mengencang, Para Kreator Dibidik


DPRD Minut Rekom Aparat Hukum Usut Tuntas

 

Laporan : Risky POGAGA

 

Polemik soal Sekretaris Desa (Sekdes) fiktif di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus menyeruak ke permukaan. Kasus yang terjadi sejak tahun 2010 lalu ini terendus 'dimainkan' oknum tertentu. Sejumlah Sekdes yang merasa haknya dirampas, tak henti berteriak. Wakil Rakyat pun siap melangkah ke jalur hukum. 

 

Terindikasi, masalah Sekdes fiktif Minut ada 'Iven Organizer' (IO) yang mengatur sehingga bisa ada penerimaan PNS dari jalur Sekdes tahun 2012. 96 orang terakomodir jadi PNS jalur Sekdes ini. Padahal ada 24 Sekdes yang sejatinya sudah bekerja tapi tidak diakomodir. 

 

Senin (14/8) kemarin, perwakilan dari 24 Sekdes tersebut, mengikuti hearing bersama Komisi I DPRD Minut di ruangan komisi guna menyampaikan uneg-uneg, dan meminta ada ganti rugi hak akibat tidak diakomodirnya ke-24 Sekdes tersebut. 

 

Frida Wehantow, salah satu Sekdes yang tak diangkat mengatakan, ia meminta ada titik terang dari pertemuan dengan dewan ini sebab sampai sekarang hak mereka tidak diberikan. Padahal bila ditelusuri, mereka yang 24 Sekdes ini yang seharusnya diterima karena sudah bekerja sebelum ada penerimaan PNS dari Sekdes. 

 

"Kami tidak tahu kenapa ada pengangkatan Sekdes dari desa-desa fiktif, seperti Watutumou 4, Desa Viola dan lain sebagainya. Padahal desa-desa tersebut tak ada di Minut. Kami hanya minta keadilan di sini dan kami menuntut hak kami sebab kami juga sudah merasa didzolimi," ungkap Wehantow, yang juga Sekdes Kolongan Tetempangan.

 

Sementara itu, usai rapat dengar pendapat dengan sejumlah Sekdes, Ketua Komisi I DPRD Minut Stendy Rondonuwu mengatakan, dewan pada prinsipnya siap melakukan penyelidikan. Selanjutnya jika sudah ditemui ada yang mengatur semua ini, dewan akan memberikan rekomendasi ke aparat hukum guna ditelusuri lebih jauh, siapa-siapa yang terlibat. 

 

"Dugaan dewan, dalam kasus ini ada semacam IO yang mengatur sehingga ada desa-desa fiktif bisa diakomodir untuk menjadi Sekdes PNS," jelas Rondonuwu, kemarin.

 

Lebih jauh dikatakannya, bila diamati masalah ini bisa diungkap secepatnya, siapa saja IO yang terlibat. Jika dilihat dari permukaan, masalah Sekdes Fiktif murni ada unsur pidana dan bisa melibatkan banyak orang. 

 

"Bila masalah ini diusut oleh pihak yang berwajib, kami dewan siap bersaksi, sesuai batasan yang kami ketahui," tegas Rondonuwu sembari menyebutkan pekan depan Komisi I akan memanggil instasi terkait seperti BKD, Dinsos, PMD, Asisten I Pemkab Minut dan Kabag Pemerintahan, untuk diadakan rapat dengar pendapat. 

 

Di satu sisi, personil Komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan menyatakan, masalah Sekdes 'bodong' ini bisa saja dimanipulasi data administrasinya. Contohnya, bila ada tetangga, yang satu sehari-hari sebagai Sekdes kemudian yang lain hanya petani di kebun, tiba-tiba dalam pengangkatan PNS yang petani sudah diangkat melalui jalur Sekdes. 

 

"Nah, kalau seperti itu kan aneh! Makanya pembuktian di lapangan tidak bisa dimanipulasi," ujarnya. 

 

"Dalam kasus ini dewan sudah tentu akan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk diusut," beber Nelwan. (***)

 

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado