KEABSAHAN SK HANURA DI PEMILUKADA SANGIHE DIPERTANYAKAN

Tahuna, MS

Sinadia: Kepengurusan Hanura sudah tidak ada masalah

Keabsahan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam keikutsertaan di Pemilukada Sangihe tahun 2017 mendatang dipertanyakan, dimana ada dugaan kalau Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura yang dimasukan saat pendaftaran ke kantor KPU dianggap tidak sah.

Diketahui, dalam Pemilukada Sangihe Partai Hanura mengusung pasangan calon (paslon) Jabes E Gaghana SE ME dan Helmut Hontong SE (Me-Gaghaho) yang berkoalisi dengan Partai Golkar dengan jumlah lima kursi.

Menyembulnya persoalan ini pasca mendaftarnya pasangan Me-Gaghaho di KPU Sangihe, 22 September lalu. Penyebabnya, SK rekomendasi yang ditandatangani oleh pengurus DPP hanya ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) saja, sehingga hal ini mengundang tanda tanya dari masyarakat. Bahkan oleh pihak tertentu dijadikan senjata kalau paslon ini bakal terganjal dan tidak boleh ikut bertarung dalam Pemilukada Sangihe.

JABES: REKOMENDASI HANURA SAH

Terkait dengan keabsahan SK Hanura, Jabes E Gaghana SE ME saat dikonfirmasi Media Sulut mengatakan kalau soal rekomendasi dari partai Hanura yang berasal dari DPP tidak masalah dan tidak perlu dipersoalkan karena semuanya sudah tidak ada masalah. "Memang soal keabsahan SK sempat menjadi berita hangat, namun perlu ditekankan kita tidak usah terusik dengan info yang dianggap menyesatkan, yang sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum yang hanya mencari-cari kesalahan orang lain,“ tegas Gaghana.

KPU SANGIHE SAHKAN REKOMENDASI HANURA

Ketua KPU Sangihe Elysee P Sinadia SPd Paud didampingi komisioner Tommy Mamuaya ketika dikonfirmasi mengatakan, memang banyak pihak yang mempertanyakan perihal keabsahan SK dari DPP Hanura ini, termasuk dari beberapa pengurus partai politik (parpol) yang ada di Sangihe mengenai  SK dari DPP Hanura yang hanya ditandatangani oleh Plt. "Perlu kami jelaskan soal SK DPP Hanura dalam merekomendasi paslon Me-Gaghaho itu sudah dinyatakan sah, alasannya karena kepengurusan dari DPP Hanura sudah masuk di web KPU, atau secara resmi sudah terdaftar di KPU, termasuk didalamnya tugas kepartaian oleh Ketua Umum bapak Wiranto, karena beliau diangkat menjadi Menteri, maka sesuai dengan surat pak Wiranto seluruh kegiatan dari partai Hanura diberikan kewenangan kepada Plt, dan itu terdaftar di web KPU, “ tandas Sinadia. 

Berbicara terdaftarnya kepengurusan DPP Hanura di web KPU pusat tentunya sudah melalui tahapan-tahapannya sehingga tidak mungkin kalau ada kepengurusan partai terdaftar di web KPU lantas belum  melewati berbagai tahapan itu perlu dipertanyakan. "Misalnya harus melalui Menkumham,  jadi semua terkait dengan Partai Hanura, sudah tidak ada masalah," jelas Sinadia.

Terkait dengan informasi yang mencuat akhir-akhir ini kalau keberadaan paslon Me-Gaghaho  keikutsertaannya dalam Pemilukada Sangihe,  bakal terancam karena SK dari DPP tidak ditandatangani oleh Ketua Umum  dibantah Sinadia. "Sekali lagi hal itu sudah tidak ada masalah, karena dasarnya kepengurusan dari DPP Hanura sudah masuk dan terdaftar resmi di web KPU,“ kata Sinadia.(rindu makikui)

Banner Media Sulut

Komentar