Jaksa dan personil DPUPR Kotamobagu saat turun melakukan MCA di jalan Veteran, Molinow.

Kejari Kotamobagu “Pasang Mata” di Proyek DPUPR

Kotamobagu, MS

Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) RI nomor 7 tahun 2015 dengan salah satunya pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dipercaya bisa mencegah tindak pidana korupsi di tubuh pemerintah. Pasalnya, pada proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah, Aparar Penegak Hukum (APH) sudah masuk untuk ikut mengawasi.

Seperti yang terlihat di Kota Kotamobagu. Paket pekerjaan bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dipasangi mata oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu. Sebut saja paket pekerjaan jalan Veteran yang menghubungkan Kelurahan Molinow dan Kelurahan Matali yang telah didampingi oleh jaksa Kejari Kotamobagu, pada saat Mutual Cek Awal (MCA), Selasa (13/3), bersama personil Bina Marga DPUPR Kotamobagu, dan pihak pelaksana yakni PT Cahaya Abadi Lestari dengan nilai kontrak Rp9,2 miliar.

Kepala DPUPR Kotamobagu, Ir Sande Dodo melalui Kepala Bidang Bina Marga, Claudy N Mokodongan mengungkapkan, dalam pelaksanaan MCA bersama Kejari dan pelaksana berjalan lancar.

“Jadi ketika turun MCA lalu ada addendum, kita tidak khawatir karena langsung dilihat oleh pihak Kejari. Sehingga, pada proses pekerjaannya bisa berjalan lancar,” ungkap Claudy.

Claudy menambahkan, TP4D sebelumnya juga telah bersama-sama dengan DPUPR Kotamobagu untuk melakukan MCA pada paket pekerjaan Jalan Siliwangi yang menghubungkan Kelurahan Kotobangon hingga Desa Bungko.

“Kalu di Bina Marga, ada dua paket pekerjaan yang dikawal TP4D. Pengawalan ini nantinya akan terus berlanjut hingga proses pencairan termin. Sehingga, kita bisa jauh dari jeratan hukum,” tambah Claudy.(yadi mokoagow)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado