Kejari Tomohon Dilaporkan ke Kejagung

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Tomohon dinilai kian tersudut. Usai ‘kekalahan’ atas gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Korps Adhyaksa Kota Sejuk, dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Teranyar, Komisi Kejaksaan ditugaskan untuk menindaklanjuti laporan itu.

Aksi melaporkan Kejari Tomohon dilakukan Nico Tumurang Cs, selaku Kuasa Hukum JI alias Jerry, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh pihak Kejari beberapa waktu yang lalu, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan mark up pengadaan komputer dan aplikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Online di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon, Tahun Anggaran (TA) 2013.

Menurut Tumurang, ada dua hal yang menjadi substansi laporan pihaknya di Kejagung.”Pertama soal kinerja Kejari dan kedua soal penetapan tersangka JI saat itu yang dinilai bermasalah,” jelas Tumurang.

Saat menyerahkan laporan, pihak Kejagung langsung melimpahkan hal itu ke pihak Komisi Kejaksaan.”Jadi komisi ini yang akan turun di Kejari Tomohon untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” terang Tumurang.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon Moh Noor HK, SH MH, mengaku legowo dengan putusan Majelis Hakim PN Tondano, yang mengabulkan gugatan praperadilan kedua yang dilayangkan JI bersama kuasa hukumnya. Ia pun ikhlas jika akan dilaporkan ke Kejagung.”Itu hak mereka. Silahkan saja,” aku Kejari kepada wartawan, usai paripurna mendengarkan Pidato Presiden RI, Selasa (16/8) di Kantor DPRD Tomohon.

Untuk diketahui, dalam sidang praperadilan kedua yang digelar di PN Tondano, Kamis (28/7), Majelis Hakim, menerima seluruh materi gugatan praperadilan yang dilayangkan JI, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara dugaan mark up pengadaan komputer dan aplikasi PBB Online TA 2013, di DPPKBMD Kota Tomohon.

Itu membuat JI terlepas dari status tersangka.”Dia sekarang sudah bisa menjalankan aktivitas normal. Intinya, semua materi praperadilan kita telah diterima Majelis Hakim,” aku Tumurang, usai sidang.

Dugaan kasus korupsi ini bergulir sejak tahun 2013. Saat itu, JI bertugas sebagai PPK. Indikasi kerugian negara mencapai Rp500 juta dari total anggaran sekira Rp900 juta.(victor rempas)

Komentar