Moh Noor HK (Ist)

Kejari Tomohon Tunggu Audit BPKP

Tomohon, MS

Bongkar Sederet Kasus Dugaan Korupsi

Aksi pemberantasan korupsi di Kota Tomohon, massif dilakukan. Lembaga Korps Adhyaksa enggan meloloskan tindakan penyimpangan yang berbau praktek korupsi kolusi dan nepotisme. Sayang, sepak terjang lembaga elit pemburu pelaku rasuah ini, masih terganjal. Belum turunnya audit terkait kerugian negara, jadi pemicu persoalan.

Demikian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon Muh Noor HK, SH MH, belum lama. Diakui Kajari, ada beberapa kasus yang terus diseriusi  pihaknya. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan laporan valid soal jumlah kerugian negara.”Iya, ada beberapa kasus yang sementara kita upayakan untuk diungkap. Namun, harus tunggu hasil audit dari pihak berkompeten yakni BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Mohon masyarakat bersabar,” aku Noor.

Terkait komitmen tanpa pandang bulu yang dilakukan pihaknya, Noor mencontohkan dugaan gratifikasi yang menyeret oknum mantan Kepala ESDM Kota Tomohon yang sementara bergulir.”Saat ini sementara dalam proses persidangan khususnya keterangan saksi. Ini menjadi salah satu target kami untuk diungkap,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk perkara pembangunan pasar bunga Tomohon yang sudah dalam tahap putusan terhadap empat terdakwa.”Jadi, tidak ada yang kami tutupi. Jika terbukti salah, harus menanggung resiko sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Intinya, kata Noor, terkait dugaan-dugaan kasus korupsi di Kota Tomohon, semuanya tetap diproses sesuai mekanisme.”Tunggu saja hasilnya,” jelas Noor yang berhasil membawa Kejari Tomohon meraih predikat terbaik se-Sulut versi Kejati Sulut.

Soal ‘kekalahan’ pihaknya dalam dugaan kasus penyimpangan pengadaan komputer di Dinas DPPKAD lewat upaya pra peradilan ke-2 oknum PNS Kota Tomohon, Noor mengaku legowo.”Kita harus menaati setiap putusan hukum,” kunci dia.

Untuk diketahui, beberapa kasus yang sementara diseriusi Kejari Tomohon termasuk dugaan penyimpangan proyek Malimbukar, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Daerah serta dugaan gratifikasi di Dinas ESDM.(victor rempas)

Banner Media Sulut

Komentar