Tersangka ditahan usai diperiksa.(foto: karisma)

Kejati Sulut Tahan Eks Kadis Pendidikan Sitaro

Tersandung Perkara Korupsi DAK

 

Manado, MS

"Sengat" hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) terus menelan korban. "Racunnya" langsung bereaksi saat terdapat cukup bukti dugaan korupsi. Hotel prodeo pun jadi hunian sementara para tersangka.

Teranyar, Kejati Sulut resmi menahan SWK, tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan  Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinas Pendidikan, Kabupaten Sitaro. Diduga, kasus tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 924.092.200. "Hari ini, Selasa tanggal 20 Februari 2018, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara  Nomor: PRINT- 01/R.1/Fd.1/02/2018, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah melakukan penahanan terhadap tersangka Dra SWK selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana DAK 2012 Kabupaten Kepulauan Sitaro," ujar Kepala Seksi Penerangan Jukum (Kasi Penkum) Kajati Sulut Yoni Malaka, Selasa (20/2) kemarin.

Dikatakan Yoni, penahanan akan dilakukan selama 20 hari. "Penahanan terhitung sejak hari ini sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 di Rutan Malendeng," kata Yoni.

Kepada media Yoni menjelaskan, langkah penahanan yang diambil oleh pihaknya telah sesuai dengan syarat-syarat. "Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka pada hari ini, saudari SWK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor PRINT-253/R.1/Fd.1/02/2018 tanggal 20 Februari 2018," terang Yoni.

"Sehingga penyidik telah memenuhi syarat-syarat penahanan yang diatur dalam KUHAP," sambungnya. 

Diketahui, tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dengan melakukan pungutan sebesar 12% dari dana DAK yang diterima setiap sekolah. Dengan demikian total dana yang dikumpulkan sebesar Rp.924.092.200.

Akibat sangkaan itu, tersangka diancam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(tr)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.