Jenny Karouw

KEK Bitung Terancam Dihentikan

Kabar tak sedap menyeruak dari ‘pusat’. Megaproyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung, terancam dihentikan. Dinding sulit yang dihadapi pihak pengelola untuk melakukan pembebasan lahan pada kawasan tersebut, disinyalir jadi salah satu penyebab.

Fakta itu diungkapkan langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Ia menyebut, ada tiga KEK yang saat ini tidak jelas statusnya, termasuk KEK Bitung. Darmin mengaku mulai was-was terhadap sejumlah KEK yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini tidak pasti kapan diresmikan.

"Jadi saya mulai was-was terhadap KEK, yang sebenarnya sudah beberapa tahun, 2-3 tahun ini dirancang dan kita harapkan bisa diresmikan operasional. Paling tidak ada tiga KEK yang tidak jelas, kapan beroperasi," kata Darmin, di Jakarta, Senin (12/2) kemarin.

Karena itu dia menyarankan, bila dalam setahun masih tidak ada kejelasan maka proyek yang dimaksud untuk bisa dihentikan sebagai KEK. Namun dia tidak merinci KEK mana yang dimaksudnya itu.

"Kalau perlu, nanti kalau tidak ada perkembangan, waktu diperpanjang satu tahun yang lalu, saya sudah bilang kalau tidak ada perkembangan dalam setahun ya berhenti sajalah jadi KEK. Untuk apa kita menyimpan-nyimpan beberapa KEK yang tidak jelas kapan beroperasi," ucap Darmin.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, dirinya telah mengubah aturan terkait KEK dalam masalah lahan. Dia ingin, suatu proyek tidak diajukan menjadi sebuah KEK bila lahannya belum dibebaskan.

"KEK kalau diusulkan ke dewan nasional, kalau lahan belum jelas, nah nanti dulu. Urusin saja dulu lahannya, baru nanti kalau sudah mulai jelas. Misalnya kalau ada KEK yang mau mengembangkan 500 hektar lahan, sudah selesai lebih dari separuh, barulah kita proses," kata Darmin.

"Tapi kalau baru mau, akan, nah itu enggak usah. Enggak usah, itu urusi saja dulu lahannya. Kita sudah melihat sekarang, ada beberapa KEK tidak bisa terwujud, tidak bisa operasional, karena lahannya tidak selesai-selesai," sambungnya.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto, mengungkapkan tiga KEK yang dimaksud Darmin ialah Bitung, Tanjung Api-Api, dan Morotai. Ketiganya terkendala masalah lahan. "Yang Tanjung Api-Api sudah ada perkembangan baru, investornya sudah ada juga. Yang masih kurang itu Bitung sama Morotai," jelasnya.

Tambahnya, yang menjadi masalah utama dalam KEK tersebut ialah soal sertifikasi lahan dan membuat status hak pengelolaan lahan (HPL)-nya menjadi terhambat. "Sebetulnya lahannya masih ada, cuma masalah sertifikasi masih ada yang mengklaim di pengadilan. Luasnya 500 hektare, sudah ada tanah negara 96 hektare. Yang Morotai itu pembebasan sudah dilakukan 200 hektare, kendalanya sertifikasi juga dari total 1.100 hektare. Tapi untuk Morotai ini kita optimis bisa, Pemdanya sudah komit," tuturnya.

Sementara itu, Gubenur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Jenny Karouw mengatakan, optimis dan menerangkan untuk KEK Bitung tidak ada masalah lagi.

"Beberapa hal yang dipersyaratkan untuk ditetapkan siap beroperasi sudah dapat dipenuhi. Antara lain, pertama, kelembagaannya sudah siap di Badan Pengelolah (PT Membangun Sulut Hebat), Administrator di Dinas PM-PTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Bitung ,"urai Karouw.

Untuk sistem pengendali administrasi, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota telah menyerahkan kewenangan proses perizinan ke administrator. Kedua, infrastruktur dasar di gedung kantor, air bersih, listrik dan jaringan Telkom (Telekomunikasi) serta akses jalan masuk sudah tersedia.

"Ketiga, yang dalam proses adalah penguasaan tanah negara 92,96 hektare. Untuk tanah tersebut sudah jelas statusnya bahwa oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulut sebagai pemegang HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan proses sertifikasi sedang berproses karena sudah ada inkrah dari Pengadilan," ujarnya.

"Sedangkan tanah lainnya akan segera dibebaskan oleh Badan Pengelola. PT MSH sebagai Badan Pengelola dalam proses membahas bentuk kerjasama dengan mitra kerjanya. Target peresmian bulan Maret 2018," kunci Karouw. (dtc/sonny dinar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.