Kekerasan Perempuan Masih Tinggi, Perspektif Aparat Hukum Disoal

Manado, MS
Angka kekerasan terhadap perempuan di Bumi Nyiur Melambai bermain di garis atas grafik. Kondisi ini diperparah dengan proses penyelesaian kasus yang masih ‘jauh panggang dari api’. Perspektif para penegak hukum dalam menangani kasus jadi titik persoalan serius. Fakta ini diungkap Swara Parangpuan (Swapar) Sulut.

 

Hari Kartini, 21 April 2017, diperingati Swapar Sulut dengan peluncuran Catatan Tahunan (Catahu) yang merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga non pemerintah ini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A) Sulut, Unit PPA Polda Sulut, RS Bhayangkara Manado dan data pantauan media yang dilakukan Swapar.  

 

“Data kasus yang didampingi P2TP2A Provinsi Sulut, 131 kasus. Dengan rincian, kekerasan seksual 54 kasus (41%), KDRT 46 kasus (35 % fisik dan psikis) serta kekerasan lainnya 31 kasus. Kasus selesai berjumlah 86 kasus (66%), dalam proses 45 kasus (34%),” beber Direktur Swapar, Sitti Nurlaili (Lily) Djenaan melalui Bidang Publikasi dan Kampanye, Nurhasanah, Kamis (20/4). 

Data lain diungkapkan. Menurut catatan Unit PPA Polda Sulut, kasus kekerasan seksual ada 42 kasus. Dengan rincian cabul/persetubuhan 28 kasus, trafficking 5 kasus, pemerkosaan 9 kasus. KDRT (fisik dan penelantaran) 15 kasus, perbuatan tidak menyenangkan 2 kasus, pembunuhan 1 kasus.

 

Sementara data perempuan korban kekerasan yang dilayani oleh RS Bhayangkara untuk layanan visum selama tahun 2016, kekerasan seksual 263, kekerasan fisik 165. 

 

“Untuk data kekerasan terhadap perempuan pantauan media yang dilakukan Swara Parangpuan selama 2016, berjumlah 345 kasus. Kasus kekerasan seksual 269 kasus (78%), dengan rincian perkosaan 172 kasus, pelecehan seksual 38 kasus, trafficking/eksploitasi seksual 32 kasus, percobaan perkosaan 15 kasus, kontrol seksual 12 kasus. KDRT (fisik dan psikis) 76 kasus (22%),” urai Nurhasanah. 

 

Swapar sendiri mencatat, selama tahun 2016 telah mendampingi 78 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan rincian, kekerasan seksual 27 kasus (35%), kekerasan fisik  (KDRT) 22 kasus (28%), kekerasan psikis (KDRT) 29 kasus (37%).

 

“Dari 27 kasus kekerasan seksual, 6 kasus perkosaan yang didampingi sudah selesai hingga putusan pengadilan dengan hukuman 4-10 tahun penjara,” terangnya.

  

Dijelaskan, dalam melakukan pendampingan, Wapar memberikan layanan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dari awal korban melapor, melakukan konseling, mendampingi proses hukum hingga korban mandiri.

 

Diakui, sederet kendala masih menghadang Swapar dalam melakukan pendampingan. Antara lain, di tingkat APH (Polisi, Jaksa, Hakim) belum semua memiliki perspektif korban, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan terkait hak perempuan korban seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 

“Dampaknya, respon untuk menyelesaikan kasus kekerasan perempuan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah lain, rolling jabatan yang cepat sehingga penyelesaian kasus tertunda karena harus dipelajari lagi oleh pejabat yang baru. Sering juga ada perbedaan penerapan pasal dalam sebuah kasus antar APH,” ungkap Nurhasanah. (rikson karundeng)

 

Banner Media Sulut

Komentar