Jemmy Kumendong.

Keluar Tanpa Izin Disanksi Nonaktif

Berkaca Problem Bupati Talaud

Manado, MS

Warning dilayangkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey kepada bupati/walikota dan penjabat negara lainnya. Mereka yang keluar tidak mengantongI izin maka bakal diberikan sanksi penonaktifan.

Peringatan ini berkaca dari kasus Bupati Kepulauan Talaud yang ke Luar Negeri (LN) tanpa izin dan kini tengah ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Republik Indonesia (RI) yang kabarnya bakal berujung non-aktif sementara.

Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Jemmy Kumendong mengingatkan, agar bupati/walikota dan pejabat negara lainnya di Provinsi Sulut yang hendak ke luar negeri harus mengacu pada aturan yang ada.

"Itu diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tahun 2016 tentang Izin Luar Negeri. Di samping itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 76 ayat 2, itu menyampaikan bahwa gubernur, bupati/walikota yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus minta izin," kata Kumendong, kepada sejumlah wartawan, Rabu (6/11) kemarin.

"Di Undang-Undang itu juga disebutkan kalau tidak minta izin bagi Gubenur, Bupati/Walikota dapat dinonaktifkan selama 3 bulan," sambungnya dan menerangkan izin untuk keluar negeri diajukan 1 bulan sebelum berangkat.

Teruntuk bupati/walikota, izin ditujukan ke gubernur dan gubernur merekomendasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Setelah Mendagri memberikan izin, dia harus disampaikan ke Sekretariat Negara (Setneg). Kemudian diberitahukan ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mendapatkan ‘exit permit’. "Alurnya panjang. Makanya kalau harus keluar negeri, direncanakan dengan baik," tukasnya.

Kumendong mengingatkan, pejabat yang keluar negeri dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus dipertanggungjawabkan dengan baik untuk apa dia pergi. Itu pun harus diteliti pihak Kemendagri tujuan apa dia harus keluar negeri.

"Dia (bupati/walikota) pejabat negara punya alasan yang jelas meninggalkan daerah yang dia pimpin," ucapnya.

Disinggung kasus Bupati Talaud, Menurut sepengetahuan Kumendong, yang bersangkutan keluar negeri karena merupakan undangan dan menggunakan dana perjalanan dinas dari APBD. Kumendong juga menegaskan Bupati Talaud hingga saat ini tidak ada izin disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

"Tidak ada izin dari Bupati Talaud. Informasi yang didapat dia (Bupati Talaud, red) keluar negeri tidak menggunakan APBD. Tetapi, menggunakan dana APBD atau tidak, tetap dia harus melapor karena dia pejabat negara. Juga harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku," tandasnya.(sonny dinar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado