Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

Kemendagri Peringkatkan Hindari Kongkalikong

Pemprov ‘Dipush’ Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Manado, MS

Gerak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), terus mendapat dorongan. Meski menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengisyaratkan untuk terus melakukan peningkatan dalam mengelola keuangan. Terutama menghadang terbukanya cela kongkalikong.

 

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumule Tumbo mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 di seluruh daerah termasuk Sulut harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Hal itu karena keberhasilan pencapaian prioritas itu sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

 

Dia juga mengingatkan, Pemprov Sulut dapat terus memperhatikan pelaksanaan zona integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah (pemda) harus dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya lebih baik dari tahun ke tahun,” kata Sumule pada sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019 di Auditorium Mapalus, Rabu (6/6) kemarin.

 

Diungkapkannya, terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan pemda. Pertama, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemudian menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. Terakhir, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

 

Sumule menuturkan, Permendagri Nomor 38 tahun 2018 memuat hal pokok. Misalnya, fokus anggaran yang memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik. “Hindari kongkalikong dengan menaati proses penyusunan, pembahasan dan penetapan sesuai regulasi tersebut,” tandasnya.

 

Ditambahkan, regulasi juga mengatur mengenai dukungan APBD dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, alokasi APBD untuk pemberian hibah. “Ada juga fleksibilitas dalam pemberian bansos dan hibah, dan yang terakhir adalah menetapkan secara bertahap transaksi non tunai,” imbuhnya.

 

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen, mengapresiasi pihak Kemendagri atas penyampaian materi sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. "Ini adalah kesempatan yang berharga. Semua Informasi yang disampaikan Kemendagri sangat penting karena dapat mencegah kesalahan dalam penganggaran," katanya.

 

Lanjut Silangen, setiap anggaran yang digunakan bagi pembangunan di Sulut selalu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga mampu mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Hal itu terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulut. "Perkembangan Sulawesi Utara terus menunjukkan progres baik. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulut hingga Mei 2018 mencapai 6,68 persen atau lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 6,32 persen. Kemiskinan juga turun dari 8,10 persen menjadi 7,90 persen. Adapun Inflasi mencapai 0,55. Semua pencapaian ini lebih tinggi dari indikator nasional. Ini harus kita pertahankan," imbuhnya. (sonny dinar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.