Mohhamad Assagaf

Kewenangan SMA Dikembalikan, Boltim Suport MK

KEWENANGAN pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat bakal dikembalikan ke kabupaten/kota. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu, memantik sambutan positif penghuni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Ketetapan ini disebut, sudah menjadi nyanyian rindu masyarakat. 

Kabar tentang peralihan kewenangan itu diungkap, Bupati Boltim, Sehan Landjar melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Mohammad Assagaf. Selaku pemerintah daerah, ia menyambut baik atas putusan MK yang mengembalikan lagi kewenangan pengelolaan SMA sederajat ke kabupaten/kota.  “Kewenangan pengelolaan SMA sederajat bakal dikembalikan lagi ke setiap kabupaten kota,” ungkapnya kepada Media Sulut, Minggu (16/7) kemarin.

Menurutnya, sejak adanya penyerahan kewenangan Oktober 2016 lalu, sebagaimana ketentuan yang ada, membuat guru-guru SMA sederajat mengalami beragam kesulitan. Terutama saat melakukan berbagai proses pengurusan. Khusus di Boltim, para guru SMA harus bolak balik Boltim-Manado untuk mengurus sesuatu di dinas pendidikan provinsi. “Hal itu sangat berdampak terhadap pelayanan di proses kegiatan belajar mengajar (KBM),” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boltim, Yusri Damopolii ketika dimintai tanggapannya mengatakan, selaku instansi yang membidangi, sangat menyambut baik adanya putusan MK tentang kewenangan SMA sederajat akan dikembalikan lagi ke kabupaten/kota. Keputusan itu baginya merupakan harapan dari masyarakat.

“Dari aspek pelayanan dan kebutuhan akan sangat membantu setiap SMA sederajat karena yang lebih mengetahui kendala dan permasalahan adalah pemerintah setiap kabupaten kota dimana SMA sederajat itu berada,” ujarnya.

Sejumlah kepala sekolah (kepsek) baik SMA maupun SMK yang meminta namanya tidak ditulis ketika dikonfirmasi mengatakan, sebagai kepsek sangat menyambut baik putusan itu. ”Yah, mendengar keputusan tersebut kita menyambut baik dengan adanya putusan kewenangan pengelolaan SMA sederajat bakal dikembalikan lagi ke pemerintah kabupaten kota. Alasannya karena sejak adanya penyerahan kewenangan ke provinsi, selaku kepala sekolah tentunya hal itu sangat berdampak terhadap pelaksanaan KB,” kata salah satu Kepsek.

“Ketika ada urusan ke dinas provinsi, selain harus menyiapkan waktu, kita juga diperhadapkan dengan biaya atau ongkos perjalanan bolak balik Boltim-Manado. Hal itu berdampak terhadap proses pelaksanaan KBM karena kami sendiri selaku kepala sekolah juga mempunyai jam mengajar di setiap kelas,” ungkapnya.(pusran beeg)

 

Banner Media Sulut

Komentar