KOALISI KEUMMATAN SIAP HANTAM JOKOWI

Prabowo, Amien dan Elit PKS Temui Rizieq 

Jakarta, MS

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais melakukan ibadah umrah bareng di Mekkah, Arab Saudi. Di sana dua tokoh oposisi ini bertemu pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Sebuah kekuatan politik untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) pun dikonkritkan.

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif mengungkap, Prabowo dan Amien Rais bersilaturahmi ke kediaman Habib Rizieq sekitar Pukul 14.15 waktu setempat.

"Prabowo dan Amien Rais mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturrahmi mengunjungi saudara muslim yang sedang dizolimi dan terkucilkan (Hijrah). Bahkan Prabowo mengatakan ini sama dengan pengalaman dulu dia di Yordania," kata Slamet, Sabtu (2/6) malam.

Ia menuturkan, pertemuan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan.

Dalam pertemuan tersebut Prabowo didampingi oleh Waketum Gerindra Sugiono dan Prasetyo, serta Fuad Bawazier. Sedangkan Amien Rais ditemani oleh anaknya yang juga Waketum PAN Hanafi Rais.

"Selain silaturahmi dalam pertemuan tersebut juga membicarakan secara umum berbagai persoalan bangsa saat ini," tegas Slamet.

Pertemuan diakhiri dengan solat Ashar berjemaah yang diimami langsung oleh Rizieq.

 

RIZIEQ INGIN KOALISI UMAT SEGERA DEKLARASI

Dua tokoh, Prabowo Subianto dan Amien Rais dipastikan telah berkunjung ke tempat tinggal Habib Rizieq Syihab di Mekkah, Arab Saudi. Pertemuan itu dilakukan di sela ibadah umroh bersama antara Prabowo dan Amien Rais.

Dalam pertemuan itu, Rizieq meminta kepada Gerindra dan PAN segera berkoalisi jelang Pilpres 2019.

"Lebih khusus Habib Rizieq Syihab mengharap dan meminta kepada Gerindra dan PAN untuk segera merealisasikan keinginan umat untuk segera deklarasi terbuka koalisi Gerindra, PAN, PKS, PBB dalam waktu dekat, serta membuka pintu juga kepada partai lain terutama yang berbasis massa Islam," beber Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Rizieq juga berkomentar tentang rekomendasi capres yang dilakukan oleh alumni 212. Selain nama Rizieq, ada nama Prabowo Subianto yang masuk rekomendasi.

"Berkenaan dengan rekomendasi Rakornas PA 212, Habib Rizieq Syihab mengatakan semua capres dan cawapres yang direkomendasikan semua bagus dan layak memimpin bangsa Indonesia," tutur Slamet lagi.

 

GERINDRA: DEMI UBAH NASIB BANGSA

Partai Gerindra siap menindaklanjuti permintaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab untuk dibentuknya koalisi keummatan dari Gerindra-PAN-PKS-PBB. Koalisi tersebut dibentuk untuk mengubah nasib bangsa.

"Mohon doa dan dukungannya agar harapan Habieb Rizieq, harapan PA 212, dan seluruh rakyat Indonesia agar koalisi ini bisa segera mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres 2019. Sehingga bisa mengubah nasib bangsa yang sekarang lagi dalam kondisi yang memprihatinkan," pinta anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Minggu (3/6).

Andre pun mengucapkan apresiasi atas dorongan Habib Rizieq agar koalisi keummatan ini mendukung sang ketum Prabowo Subianto di perhelatan Pilpres 2019. Menurut dia, dorongan itu juga sesuai dengan hasil Rakornas Persaudaran Alumni (PA) 212, pada Selasa (29/5).

"Mengenai dukungan untuk mendukung Pak Prabowo sebagai capres, tentu kami sangat apresiasi. Apalagi hal ini sesuai dengan hasil Rakornas PA 212 minggu lalu," ujarnya.

Andre mengatakan, komunikasi antara Gerindra dengan PKS dan PAN sudah terjalin dengan baik. Ke depan, Gerindra akan mengajak PBB terlibat dalam komunikasi intensif demi mewujudkan koalisi keummatan.

"Selama ini komunikasi kan sudah berjalan antara Gerindra, PKS, dan PAN. Tinggal dimatangkan kerangka kerja samanya. Sehingga koalisi keumatan yang di inginkan oleh Habib Rizieq dan juga umat Islam ini bisa terwujud. Dan tentunya kami juga akan berkomunikasi dan mengajak PBB ikut bersama-sama," tuturnya.

 

RIZIEQ DORONG KOALISI KEUMATAN, GOLKAR: JOKOWI BERBUAT UNTUK UMAT


Gerindra-PAN-PKS-PBB siap menindaklanjuti arahan Habib Rizieq Syihab membentuk koalisi keummatan di Pilpres 2019. Golkar mengingatkan agar koalisi keummatan tak memaknai 'umat' secara sempit.

"Insyaallah Pak Jokowi akan tetap menang. Kan Pak Jokowi selama ini juga berbuat untuk umat juga," ucap Wasekjen Golkar Sarmuji kepada wartawan, Minggu (3/6).

Sarmuji meminta 4 partai koalisi tersebut untuk tidak memaknai kata umat dengan kelompok tertentu saja.

"Jadi umat jangan dimaknai secara ekslusif hanya kelompok itu-itu saja. Jangan mendefinisikan ummat secara terbatas," imbuh dia.

Meski begitu, Sarmuji mengapresiasi pembentukan koalisi arahan Imam Besar FPI itu. Menurutnya, arahan dari Habib Rizieq seolah memberikan jawaban bagi masyarakat atas manuver-manuver yang selama ini dilakukan Gerindra-PAN-PKS-PBB.

"Secara prinsip koalisi bisa dibentuk atas dasar apa saja. Yang penting adalah kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Bagus jika koalisi Gerindra, PKS, PAN, PBB segera terbentuk biar masyarakat tidak bertanya-tanya lagi apa sebenarnya ujung dari banyak manuver selama ini," ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Sarmuji pun berharap koalisi keummatan segera mengumumkan pasangan capres/cawapres yang diusungnya. Sebab, hingga sejauh ini belum ada kejelasan dukungan sikap dari keempat parpol tersebut.

"Lebih bagus lagi jika koalisi ini segera mendeklarasikan siapa calon presidennya. Biar pemetaan politik menjadi lebih jelas. Tidak seperti sekarang ini ribut terus, tapi tidak segera jelas siapa yang mau diusung," kata Sarmuji.

 

HANURA MENGKRITISI

Gerindra-PAN-PKS-PBB menyambut baik arahan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab membentuk koalisi keummatan untuk mendukung Prabowo Subianto Pilpres 2019. Partai Hanura menilai hal ini sudah direncanakan Prabowo.

"Jadi umrah plus-plusnya Prabowo sudah terang benderang, yaitu meminta Rizieq mundur dari rekomendasi 212," sebut Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah, kepada wartawan, Minggu (3/6).

Menurut Inas, Prabowo punya maksud lain saat berangkat umrah dan bertemu Rizieq di Mekah, Arab Saudi. Habib Rizieq diminta 'mundur' dari daftar capres/cawapres rekomendasi Persaudaraan Alumni (PA) 212.

"Kelihatannya Rizieq bersedia mundur, dengan syarat bahwa dia menjadi pimpinan koalisi yang dia namai koalisi ummat," jelasnya.

Namun, Inas sangsi apakah keempat parpol yang didorong Habib Rizieq sepakat mengikuti perintah tersebut. Dia menyayangkan apabila Ketum Gerindra, PAN, PKS, dan PBB mau mengikuti arahan Habib Rizieq.

"Yang menjadi persoalan adalah apakah ketum 4 parpol yang nantinya masuk dalam koalisi tersebut mau diperintah oleh Rizieq? Kalau memang seperti itu, maka marwah partai-partai tersebut berada di ketiak Rizieq," nilai Inas.

Gerindra, PKS, PAN dan PBB menyambut baik dorongan Habib Rizieq itu. Hanya saja berbeda dengan tiga parpol lainnya, PAN mengatakan keputusan soal pasangan capres/cawapres koalisi keummatan akan menemukan kesulitan.

 

PDIP SAMBUT KOALISI KEUMMATAN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik Koalisi Keummatan yang dibentuk Gerindra, PKS, PAN dan PBB. Hasto menilai kemunculan koalisi baru baik untuk proses demokrasi khususnya Pilpres 2019.

"Itu kan wajar namanya koalisi, berserikat, bersama itu kan dijamin konstitusi," tegas Hasto ketika dimintai tanggapan soal Koalisi Keummatan usai rakor PDIP di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (3/6).

Hasto mengatakan PDIP justru mengharapkan lahirnya koalisi-koalisi penantang Joko Widodo di Pilpres 2019. Sebab, saat ini PDIP bersama sejumlah partai sudah berkoalisi mengusung kembali Jokowi.

Dia menilai kemunculan Koalisi Keummatan merupakan hal yang positif untuk demokrasi di Indonesia. Selain lebih kompetitif, masyarakat punya alternatif pemimpin di masa mendatang.

"Agar demokrasi ini sehat sehingga ada kompetisi sehat bagi bangsa. Kami harap koalisi lain segera terbentuk," aku dia.

Meski begitu, Hasto enggan mengomentari soal 'umrah politik' antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan elite PKS. Menurut Hasto umrah merupakan proses beribadah kepada sang pencipta.

"Justru kalau umrah dimaknakan politik kepentingan politik itu malah terjadi pergeseran, berarti tidak menghayati umrah. Jadi nggak ada umrah politik," tandas Hasto. (mrd/dtc)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.