Koleksi KTA Bodong, Empat Parpol di Mitra Bermasalah

Ratahan, MS

Tahapan pendaftaran Partai Politik (Parpol) sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bergulir dinamis. Persoalan serius ditemukan dalam data keanggotaan yang dimasukkan Parpol.

Hasil penelitian berkas oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap adanya ratusan Kartu Tanda Anggota (KTA) 'bodong'. Umumnya persoalan terletak pada keanggotaaan ganda hingga status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam data keanggotaan Parpol tersebut.

Temuan itu terkuak saat lembaga penyelenggara Pemilu menyampaikan hasil penelitian berkas kepada masing-masing Parpol calon peserta Pemilu 2019 nanti. Hal itu diakui Ketua Divisi Hukum KPU Mitra, Ascke Benu.

“Data itu sesuai dengan penelitian oleh tim KPU dilapangan. Ada yang tak tahu menahu soal keanggotaannya adapula yang terdaftar ganda. Indikasinya seperti itu,” bebernya.

Akibat temuan itu, sebanyak empat Parpol diharuskan memperbaiki data keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak mencapai jumlah minimal sebanyak 116 anggota untuk kuota di Kabupaten Mitra.

Parpol tersebut yakni, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 118 data keanggotaan, Partai Keadilan Sosial (PKS) 41 data, Partai Garuda 193 data dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 12 data.

Sedangkan dari informasi, keanggotaan bodong tampaknya cukup banyak ditemui saat penelitian dilakukan pihak penyelenggara tersebut. Rata-rata mengaku tidak tahu menahu jika dirinya menjadi anggota parpol.

Tak hanya itu, keanggotaan ganda pun ditemui pihak tim penelitian KPU, atau terdapat nama warga yang tercatat sebagai anggota pada beberapa parpol. Selain itu kebanyakan dari mereka pun menyatakan hal sama, tidak tahu menahu. 

Sementara secara keseluruhan, untuk 13 paprol yang mengajukan dokumennya waktu lalu, nyaris hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saja yang memiliki 2 anggota yang diduga ganda. Rata-rata untuk masing-masing parpol, TMS paling banyak ada pada salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak sesuai dengan data anggota yakni sebanyak 1.715 data. Kemudian potensi keanggotaan ganda antar partai sebanyak 159 data dan keanggotaan ganda dalam satu partai sebanyak 71 data.

Selain itu ada partai yang menyertakan anggota berstatus PNS sebanyak 3 orang. “Hasilnya sudah disampaikan kepada masing-masing parpol dan diberikan kesempatan untuk diperbaiki hingga 1 Desember nanti,” ungkap Benu.

Menurut dia, jumlah perbaikan yang nantinya diganti disesuaikan dengan jumlah TMS. “Tapi itu diterapkan bagi parpol yang tak mencapai jumlah syarat minimal sebanyak 116 data,” pungkasnya. (recky korompis)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado