Terdakwa JM saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor, Manado, Rabu (6/12) kemarin.(foto: rhandy)

Kontraktor Dinas Pertanian Talaud Dituntut 6 Tahun Penjara

Manado, MS

 

Satu lagi kasus korupsi masuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Manado. Kali ini, kasus yang diduga merugikan uang rakyat itu datang dari Kabupaten Talaud. Kontraktor proyek di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Talaud, JM alias Junedy, harus duduk di 'kursi pesakitan', Rabu (6/12) kemarin.

 

Junedy duduk sebagai terdakwa, karena diduga merugikan uang negara saat mengerjakan proyek pembangunan jalan produksi Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Talaud, Emnovry H Pansariang, menuntut Junedy dengan 6 tahun kurungan penjara. Tuntutan itu dibacakan Pansariang di hadapan Ketua Majelis Hakim, Lukman Bachmid, dan Hakim anggota Wenny Nanda dan Julien Mamahit. Tidak hanya tuntutan hukuman penjara selama 6 tahun, namun Junedy diwajibkan harus denda Rp100 Juta, subsidaer 2 bulan penjara.

 

Tak hanya itu, uang pengganti Rp50 Rupiah ikut ditambahkan pada tuntutan tersebut. "Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita," tandas JPU.

 

Usai mendengarkan pembacaan tuntutan? Hakim pun langsung menutup persidangan sampai pekan depan, dengan agenda pledoy atau pembelaan.

 

Diketahui sebelumnya, terdakwa Junedy terjerat dalam perkara ini, karena diduga melakukan korupsi sewaktu ia menjabat sebagai Direktur CV Sejahtera perusahan kontraktor. Pada tahun 2015, perusahaanya memenangkan proyek untuk pembangunan jalan produksi di Dinas Pertanian dengan anggaran Rp. 260.879.000 yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) KabupatenKeepulauan Talaud.

 

Pekerjaan pembangunan tersebut langsung dikerjakan dalam waktu 120 hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015. Namun, dalam proses pelaksanaannya ditemukan, beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dalam dokumen kontrak. Seperti timbunan tanah pilihan, yang tidak dikerjakan sepenuhnya dan mengakibatkan terjadi selisih pembayaran RP. 57.269.877.43. Tak hanya itu, jembatan tersebut kini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 secara berulang kali, karena tidak dipasangi alat Roller bergetar. Padahal dalam dokumen kontrak pelaksanaan ini harus dilakukan.

 

Atas hal tersebut terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU. No Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (rhendi umar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado