Demonstrasi warga Kairagi Manado di depan kantor DPRD Sulut, Kamis kemarin

Korban Penggusuran Kairagi Gugat Pemerintah

Klaim Tak Ada Bantuan Makanan dan Obat-obatan

 

Laporan : Arfin TOMPODUNG

Kisah pilu menyembul di balik aksi penggusuran rumah liar di lokasi Pameran Kayuwatu, Kelurahan Kairagi II Kecamatan Mapanget, 9 Agustus 2017 silam. Sejak tersingkir dari pemukiman, ratusan korban penggusuran mengaku seperti ditelantarkan pemerintah. Hampir tak ada bantuan makanan ataupun obat-obatan yang disalurkan. Kondisi itu memicu jerit lirih kaum korban. Mengadu ke Wakil Rakyat jadi satu-satunya harapan.

 

Kondisi tragis yang dialami para korban penggusuran terungkap dalam aksi demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/11) kemarin.

Ratusan massa yang didampingi Gerakan Indonesia Bersih (KIBAR) ‘menggugat’ sikap pemerintah yang dinilai telah membiarkan rakyatnya.

Di hadapan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Kristoforus Deky Palinggi dan anggota komisi, Julius Jems Tuuk, mereka mengeluh tentang tidak adanya bantuan makanan ataupun obat-obatan kepada 100 lebih Kepala Keluarga (KK) yang jadi korban penggusuran.

“Walaupun belum ada relokasi tapi setidaknya turunkanlah bantuan untuk mereka dari dinas sosial atau dinas kesehatan. Jangan hanya dibiarkan, setidaknya berikan bantuan makanan atau obat-obatan,” seru Presiden KIBAR, Andreas Lasut dengan berapi-api.

“Kami meminta kalau bisa dilakukan hearing bersama dengan eksekutif. Sudah satu bulan kami menyampaikan tapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” ketusnya mewakili suara para korban penggusuran.

Sekretaris Jendral KIBAR, Retno Ngesti Budi Utami menegaskan, masyarakat sudah dua kali turun melakukan demo terkait masalah penggusuran ini. Dalam rangka mendapatkan kejelasan status warga pasca digusur, supaya bisa direlokasi.

“Kami minta supaya tolong direlokasi untuk warga-warga kalau memang itu lahannya pemerintah. Kami meminta perhatian dari semua instansi terkait dinas sosial atau kesehatan bagaimana solusi karena masyarakat yang di sana sudah mengalami beberapa traumatik,” tegas Retno.

Ia menjelaskan, warga sudah beberapa bulan tinggal di tenda-tenda namun tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Bahkan masyarakat mengeluhkan adanya Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP) yang mengancam-ancam. “Kami minta supaya tidak ada lagi intimidasi ke masyarakat. Kami tetap akan melakukan jalur hukum jika masih ada ancaman. Selalu menakut-nakuti untuk penggusuran ulang,” pungkasnya.

“Padahal masyarakat di sana sudah tidak punya  rumah, cuma tinggal di tenda. Bagaimana mungkin mau digusur lagi. Kalau menggusur lagi berarti mereka mau membunuh massal dong,” sambungnya.

Menanggapi aspirasi itu, anggota Komisi I DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk menjelaskan, tugas DPRD memfasilitasi masalah sosial namun tidak ada satu pun yang diputuskan di lembaga legislatif. Kalau menyangkut hukum bisa berproses di pengadilan.

“Kalau masalah sosial tentu kita akan bantu tapi kalau mau duduki tempat itu kita tidak punya kewenangan,” terang Tuuk.

Menurutnya, terkait masalah hearing akan disampaikan ke pimpinan dewan. Hanya saja perlu bersabar untuk mengikuti mekanisme yang ada di lembaga legislatif. Keputusan politik membutuhkan proses karena bersifat kolektif kolegial. Di dewan ada banyak anggota dengan bermacam-macam pendapat.

“Meski saya dan pak Deky setuju tapi belum tentu yang lainnya setuju. Saya saja mengadvokasi warga di Bolaang Mongondow sudah berbulan-bulan belum juga ada hearing. Padahal saya orang dalam,” ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Dicky Palinggi meyakinkan para pendemo untuk bersabar dan mempercayakannya kepada mereka. Ia memastikan akan menyampaikan aspirasi itu dan mengawalnya. “Silahkan masukkan permohonan tertulis supaya diproses. Percayalah kepada kami tentu kami akan sampaikan ini,” tandasnya. (*)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado