KPK Enggan Beber 14 Nama Yang Kembalikan Uang Korupsi e-KTP

SEKITAR 14 nama disebut telah mengembalikan uang dugaan korupsi e-KTP. Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan membeber ke-14 nama tersebut. Lembaga antirasuah berdali, mereka bersikap kooperatif.

"Untuk 14 nama, memang tidak kita buka semuanya karena mereka adalah orang-orang yang mengembalikan uang dan memberikan keterangan secara kooperatif pada KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Namun dalam proses persidangan nanti, Febri menyebut nama-nama itu akan diungkap. Jaksa KPK nantinya akan mengkonfirmasi kembali pengakuan mereka di hadapan majelis hakim."Namun dari persidangan demi persidangan kita akan melihat siapa saja pihak yang relatif punya itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut," kata Febri.

Dalam kasus ini, jaksa pada KPK mendakwa eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Penyimpangan pengadaan e-KTP dimulai dari anggaran, lelang, hingga pengadaan e-KTP. Dalam perkara ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto memperkaya diri sejumlah USD 3.473.830.

Dalam perkara itu, KPK menyebut Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berpesan agar tak ada pihak-pihak yang membela tersangka korupsi. "Setiap kali ada tersangka korupsi kok dibelain? Itu kurang tepat," katanya di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu. Agus meminta tak ada yang menghalang-halangi KPK dalam memberantas korupsi. Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama menghilangkan budaya korupsi di Indonesia.(dtc/tmp) 

Banner Media Sulut

Komentar