KPK ‘GELEDAH’ UNSRAT, REKTOR DIGOYANG DEMO

Manado, MS

UNIVERSITAS Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, ‘membara’. Institusi perguruan tinggi terbesar di Nyiur Melambai, kembali didera sederet problematik. Selasa (13/2) kemarin, Universitas besutan Prof Dr Ir Ellen Kumaat, digoyang aksi demo mahasiswa.

Dihari yang sama, civitas akademika Unsrat dikejutkan dengan kehadiran tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak ayal, dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan di salah satu kampus ternama di wilyah Indonesia Timur itu, sempat menyita perhatian publik.

Mengingat, Unsrat juga tengah hangat-hangatnya dengan dinamika suksesi pemilihan rektor (pilrek). Berbagai spekulasi dan asumsi liar pun sempat berkembang. Tersiar kabar, korps anti rasuh tengah membidik sejumlah kasus dugaan korupsi di tubuh Unsrat, termasuk soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kelebihan bayar biaya administrasi dosen dan pegawai yang mencapai angka sekitar Rp10 miliar tersebut.

Apalagi, BPK telah merekomendasikan Tunjangan Ganti Rugi (TGR) dalam temuan yang didapati dalam pengelolaan anggaran Unsrat tahun 2015 tersebut. Dua kejadian yang hampir berkenaan itu, diawali aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himapros) Kedokteran Gigi Unsrat bersama dengan Forum Dokter Gigi Muda (FDGM).

Dari pantauan harian ini, demo dilakukan di depan gedung Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (PSPDG), sekitar pukul 07.30 WITA. Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut rektorat untuk segera menyelesaikan perpanjangan akreditasi prodi kedokteran gigi.

Alasannya, kendala itu yang menyebabkan 76 mahasiswa dari prodi kedokteran gigi tidak dapat diwisuda pada bulan Febuari 2018 ini. Masing-masing 64 Mahasiswa Pre-Klinik dan 12 Mahasiswa Klinik (Co-aas).

Tak hanya itu, mahasiwa juga menuntut adanya perubahan di tubuh PSPDG. "Kami menuntut adanya 'revolusi' di tubuh PSPDG Unsrat," tegas Koordinator lapangan (Korlap), Iwan Wawointana dalam orasinya.

"Kami melihat ada banyak masalah di dalam tubuh PSPDG Unsrat, mulai fasilitas yang tidak sesuai dengan UKT, Tenaga Pengajar yang kurang, UKT tidak sesuai dengan akreditas kampus. Dan banyak lagi kegundahan dari teman-teman. Kami ini korban," sambung Ketua Forum Dokter Gigi Muda (FDGM).

Senada didendangkan drg. Hiskia Sembel. Ia mengkritisi kualitas serta kehadiran dari dosen tetap di PSPDG. “Apakah mereka itu (Dosen tetap, red) masih digaji atau tidak? Soalnya jarang masuk. Ini tentu sangat merugikan mahasiswa.
Fasilitas Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) juga ikut disoroti. “RSGM juga tidak memadai. Bagaimana mau berkembang,” semburnya.

Aksi demo yang direncanakan akan berlanjut ke gedung pusat, batal. Itu setelah Rektor Unsrat, Ellen Kumaat bersama beberapa dosen menemui pendemo. Pertemuan dilakukan di salah satu di Program Studi Pendidikan Dokter Gigi.
Di hadapan pengunjuk rasa Kumaat berjanji untuk menindak-lanjuti aspirasi dari para mahasiswa tersebut. “Kita tetap berusaha. Perpanjangan akreditasi sementara berproses. Tapi memang untuk program studi kedokteran gigi, kita kekurangan tim asesor," jelasnya. “Namun yang pasti ini akan diselesaikan,” timpalnya.

Dari amatan harian ini, Kumaat kelihatan agak gusar karena Dekan Kedokteran, Prof Dr dr Adrian Umboh, SpA, tidak hadir dalam pertemuan itu. Kumaat terlihat meminta, beberapa petinggi di fakultas kedokteran untuk menghubungi dekan via telepon, namun sejumlah dosen mengaku tak tersambung.

Rektor pun menjamin akan melakukan pertemuan lanjutan. Karena rektor mengaku harus buru-buru untul mengikuti kegiatan di luar daerah.

Sementara Ketua Program Studi Kedokteran Gigi Unsrat, Prof dr P L Suling juga mengakui adanya kendala untuk memperpanjang akreditasi prodi kedokteran gigi yang telah berakhir sejak Oktober 2017 lalu. "Kami mengakui kesalahan ada di pihak prodi karena tidak mampu membuat borang tepat waktu," aku Levi.

Petemuan itu juga turut dihadiri Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan, Prof Jimmy Posangi, Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dr. James Siwu, dosen fakultas kedokteran program studi kedokteran gigi, dan alumni fakultas kedoteran program studi kedokteran gigi.

Usai pertemuan itu, mahasiswa nampak masih merasa kurang puas. " Kami harap di pertemuan selanjutnya rektor bisa memberikan solusi konkrit mengenai tuntutan yang telah kita sampaikan tadi," tutup Iwan Wawointana.

Rektor sendiri ketika coba diwawancarai usai melakukan pertemuan dengan pengunjuk rasa, enggan untuk berkomentar. Ia bergegas naik ke kendaraan. Staf rektorat yang mendampingi rektor pun tak memberi ruang kepada wartawan harian ini untuk melakukan konfirmasi, dengan alasan rektor akan mengikuti kegiatan di Bali. “Maaf rektor lagi buru-buru. Rektor akan menghadiri kegiatan di Bali,” singkatnya sambil menutup pintu kendaraan rektor.

‘GERATAK’ KANTOR PUSAT, REKTOR DIDUGA IKUT DIPERIKSA KPK
Menariknya, tak lama berselang, Unsrat dihebohkan dengan kedatangan KPK. Tim penyidik yang berjumlah 4 orang, menyambangi Kantor Pusat Unsrat sekitar jam 09.00 WITA. Tiga pria dan satu wanita.

Dari informasi yang dirangkum harian ini, tim penyidik yang datang mendadak itu sempat membuat pihak rektorat terkejut. Apalagi, ketika tim penyidik membawa surat perintah penyelidikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kelebihan bayar biaya administrasi dosen dan pegawai yang mencapai angka sekitar Rp10 miliar tersebut.

Tak hitung tiga, penyidik langsung melakukan ‘penggeledahan’ di sejumlah ruangan. Bahkan tim penyidik dikabarkan sempat meminta keterangan terhadap sejumlah petinggi Unsrat. Bahkan, rektor juga disebut-sebut ikut diperiksa.

Proses penyelidikan, pemeriksaan serta penggeledahan, yang dilakukan tim penyidik KPK di kantor pusat berlangsung sekitar 7 jam lebih. Sebab tim penyidik yang membawa sejumlah barang yang diduga hasil penggeledahan, baru keluar dari gedung pusat sekitar pukul 16.15 Wita atau sekitar pukul 4 sore.

Sayang keempat tim penyidik KPK itu, enggan untuk dimintai keterangan. Saat coba dikonfirmasi terkait penyelidikan yang dilakukan di Unsrat, mereka hanya tersenyum dan buru-buru meninggalkan wartawan. Nampak seorang tim penyidik lelaki yang mengenakan batik, menjinjing sebuah tas. Sedangkan tiga lainnya, membawa map berwarna merah serta sejumlah bawaan lainnya.

Menariknya, menurut sumber, Rektor Ellen Kumaat, yang sebelumnya, sempat menyatakan akan buru-buru untuk mengikuti kegiatan di Bali usai menerima aksi demo, sempat terlihat meninggalkan kantor pusat sekitar pukul 13.00 Wita atau jam 1 siang. Itu kian menguatkan rumor yang berkembang bahwa rektor juga ikut dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK.

Namun hal itu ditampik, Juru Bicara Unsrat Manado, Hesky Kolibu. Ia tak menepis adanya kedatangan KPK di kantor rektorat Unsrat untuk memeriksa hasil temuan BPK terkait TGR Rp10 miliar tahun 2015. “Tidak ada pemeriksaan rektor. Rektor sudah berangkat ke Bali untuk mengikuti acara nasional,” tepisnya.

“Kedatangan KPK ke Unsrat untuk klarifikasi soal laporan masyarakat tentang hasil audit BPK tentang kelebihan bayar dosen-dosen di Unsrat untuk tahun anggaran 2015. Masalah yang berhubungan dengan kegiatan di Unsrat tahun anggaran 2015. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk hasil kedatangan KPK,” terangnya kepada wartawan.

Lanjut Kolibu, sesuai penjelasan KPK ada yang perlu dibayar, tapi ada yang tidak perlu dibayarkan. Karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari dosen tersebut. “Contohnya dosen itu digaji untuk membuat modul, buku ajar, itu tidak boleh lagi dibayarkan. Jadi kalau ada yang sudah menerima itu harus dikembalikan. Kita kan dosen 1.800,” ucap dia.

Menurutnya, KPK masih melakukan sinkronisasi data terkait masalah tersebut. Pihaknya pun akan menunggu apa yang akan KPK lakukan selanjutnya. “Kita akan menunggu apa yang mereka (KPK, red) akan lakukan. Tapi pada intinya Unsrat sangat kooperatif dan terbuka bagi KPK,” terangnya lagi.

Disinggung soal adanya berkas yang disita KPK, Kolibu mengaku tidak mengetahuinya. “Kalau soal itu, saya tidak tahu,” katanya.

Ia pun memastikan proses perkuliahan dan agenda universitas masih berjalan seperti biasa. “Hari kamis lusa (besok, red) akan ada wisuda. Jadi seluruh kegiatan tetap berjalan. KPK hanya memeriksa data-data sesuai laporan yang mereka terima,” kuncinya.

DEPROV BAKAL PANGGIL REKTORAT UNSRAT
Polemik di Fakultas Kedokteran (Faked) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, ikut disikapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut. Utamanya menyangkut belum diperpanjangnya akreditasi prodi kedokteran gigi, yang menyebabkan 76 mahasiswa belum bisa diwisuda pada bulan Febuari ini.

Suara keras didendangkan Komisi IV DPRD Sulut. Penyambung lidah rakyat itu berjanji akan memanggil hearing pimpinan dekan Faked maupun rektorat di Unsrat Manado. “Kami akan panggil pimpinan fakultas dan rektor untuk hearing terkait masalah ini,” lugas Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda, saat dihubungi harian ini, Selasa (13/2) kemarin.

Ia menegaskan, pimpinan universitas harusnya tanggap dan cekatan untuk memikirkan nasib puluhan mahasiswa tersebut. “Jangan sampai karena sibuk suksesi Unsrat lalu sampai hak-hak mahasiswa dikorbankan. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Karena ini jelas merugikan mahasiswa,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Pimpinan rektorat diminta harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Karena pihak rektorat dan pimpinan universitas yang bertanggung jawab dengan persoalan ini. Sekali lagi jangan korbankan mahasiswa. Masalah ini harus secepatnya dituntaskan,” tegasnya lagi.

Karinda juga memastikan akan ‘menguliti’ sejumlah persoalan lain yang melingkupi perguruan tinggi andalan Sulut itu. “Kita juga akan minta klarifikasi soal laporan-laporan warga terkait dugaan pungli dan kejanggalan lainnya yang disinyalir masih merajajela di Unsrat,” kuncinya.

Sikap Karinda itu menyikapi aksi demo ratusan mahasiswa Faked Unsrat yang dilakukan Selasa (13/2) kemarin. Salah satu keluhan mereka yaknu terkait adanya 64 Mahasiswa Pre-Klinik dan 12 Mahasiswa Klinik (Co-aas) yang tidak bisa diwisuda gara-gara akreditasi tidak diperpanjang.

PENGAMAT IKUT ANGKAT SUARA
Dua kejadian yang terjadi bersamaan di Unsrat Selasa (13/2) kemarin, juga mengundang perhatian dari pemerhati pendidikan dan politik Sulut, Taufik Tumbelaka.

Terkait aksi demo mahasiswa, jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menilai aksi itu bisa suatu kebetulan, karena terjadi jelang suksesi pilrek Unsrat. “Tapi dapat juga dianggap tidak kebetulan. Itu karena atmosfer pilrek lagi meninggi,” ungkapnya.

Pun begitu, dirinya meyakini kampus adalah dunia intelek. “Kan mahasiswa melek aturan dan melek demokrasi. Kalau memang aspirasinya demi kepentingan mahasiswa, itu baik. Asal jangan ada muatan lain yang ada kaitannya dengan pilrek,” ujarnya sambil tersenyum.

“Karena orang bisa beranggapan berbeda. Karena rektor akan maju kembali (Pilrek, red). Dekan Fakultas Kedokteran juga dengar-dengar akan maju juga. Jadi jangan sampai aksi yang benar-benar untuk memperjuangkan nasib sesama mahasiswa, dimanfaatkan oleh pihak lain,” sambung Bung Taufik sapaan akrabnya. Baginya, belum diperpanjangnya akreditasi prodi kedokteran gigi yang menyebabkan puluhan mahasiswa belum bisa diwisuda, bukan kelalaian rektor semata. Banyak pihak yang dinilai harus bertanggung-jawab. Seperti pimpinan fakultas kedokteran dan pimpinan terkait lainnya. “Tapi yang selalu kena rektor. Karena sebagai penanggung jawab utama. Itu memang harus segera diselesaikan, sebab menyangkut nasib mahasiswa,” urainya.

Lanjut Taufik, Pilrek Unsrat dinilai mirip dengan Pilkada. Beragam intrik politik kans dilakukan bakal calon untuk bersaing memperebutkan kursi nomor satu dari perguruan tinggi negeri terbesar di Sulut itu. “Dinamikanya cukup tinggi. Pilrek tapi rasa pilkada. Kelihatannya akan banyak yang berkepentingan yang main disitu. Jadi itu perlu pengawasan bersama, agar Pilrek Unsrat akan berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku, bebas dari intervensi serta muatan politis,” timpalnya.

Sementara terkait pemeriksaan KPK di Unsrat, dinilai bukan suatu kebetulan atau berkaitan dengan Pilrek. “Kalau itu saya kira beda konteksnya. Karena itu sudah masuk rana hukum. Apalagi, sudah ada temuan BPK soal kelebihan bayar biaya administrasi dosen dan pegawai sekitar Rp10 miliar di Unsrat,” beber Taufik.

“Malah BPK sudah merekomendasikan untuk TGR atas temuan tahun 2015 itu. Jadi ini saya rasa tidak ada kaitanlah dengan Pilrek,” sambungnya.

Meski begitu, lanjut Taufik asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. “Kita juga jangan cepat ambil keputusan atau mengvonis itu suatu tindakan korupsi. Tunggu saja hasilnya nanti (Pemeriksaan KPK, red). Karena setahu saya sempat ada beda interpretasi aturan yang digunakan Rektorat kala mengambil kebijakan itu,” imbaunya.

“Tapi kita tetap mendukung upaya dan langkah yang dilakukan KPK. Kalau memang terbukti ada tindakan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, tentu harus diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas putra gubernur pertama Sulut itu. (kharisma kurama/arfin tompodung)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.