Foto bersama usai FGD yang digelar GAMKI Sulut di Kantor Komisi Yudisial

‘Kutuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan’

FGD GAMKI Sulut Luncurkan Petisi

 

Manado, MS

Gaung perlawanan atas tindak kekerasan terhadap perempuan mengencang. Para pemerhati intens berembuk. Jaringan-jaringan pun makin menyatu. Tumpukan pegiat masalah perempuan, sontak layangkan petisi.

Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan tersebut, kali ini diinisiasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulawesi Utara (Sulut). Itu diwujudkan lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk, ‘Strategi Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan’, Rabu (29/11), di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Manado.

Kegiatan itu dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 25 November dan 16 hari kampanye gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. “Lewat FGD kemudian keluarlah petisi sebagai kesepakatan bersama peserta yang hadir yakni mengutuk segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Memberikan diri sebagai wujud keprihatinan solidaritas bersama sebagai peserta kampanye 16 HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan),” kata Ketua GAMKI Sulut, Meidy Tinangon.

GAMKI Sulut berkomitmen bersama mitra kerja untuk siap mengawal dan menjadi garda terdepan dalam memerangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan ini dinilai adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. “Karena pada hakekatnya manusia tidak terkecuali adalah ciptaan Tuhan Yang Maha memiliki hak dasar untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang aman, damai dan tentram di muka bumi ini,” terang Tinangon.

FGD tersebut pula menghasilkan kesepakatan untuk membentuk forum koordinasi dan komunikasi lintas sektor. Harapannya ke depan, wadah ini bisa bersinergi sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab sesuai ranah tugasnya masing-masing. “Dalam upaya bersama untuk edukasi, advokasi dan represif responsive gender dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan,” tuturnya.

Mereka pula mendesak agar pengambil kebijakan mulai dari provinsi  hingga tingkat kabupaten/kota untuk memberikan perhatian khusus terkait persoalan tersebut. Selain itu, dapat membuat dan menetapkan kebijakan dengan perspektif gender yang konkrit. “Sebagai contoh, rumah penampungan (shelter), rumah aman bagi korban tindak kekerasan, PPT rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan visum gratis dan lain-lain,” tutupnya.  

Hadir saat itu budayawan, jurnalis, Dinas Pemberdayan Perempuan dan Anak Provinsi beserta Kota Manado, Dinas Kesehatan Kota Manado, Swara Parangpuan Manado, Penghubung Komisi Yudisial, Lembaga Bantuan Hukum, mahasiswa, sekolah setara, pemuda Katolik dan DPC GAMKI Minahasa Selatan. (**)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.