LAKRI Tantang Polda Sulut Segera Usut


Dugaan Mark Up Pengadaan Papan Monografi Desa di Boltim

 

Tutuyan, MS

Aroma mark up yang terkuak pada pengadaan sejumlah papan monografi desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memantik geliat kaum anti rasuah. Kali ini Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) angkat suara.

 

Andy Riady, salah satu pentolan LAKRI Boltim, mendesak aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) untuk segera turun tangan mengusut praktik berbau korupsi tersebut.

 

"Indikasi adanya mark up dalam pengadaan papan monografi desa itu sangat jelas, bahkan pihak Inspektorat pun sudah mengungkap kejanggalan tersebut. Untuk itu kami minta pihak Polda Sulut segera menyelidiki kasus ini," tantang Riady.

 

Selain itu, dia meminta aparat untuk mengusut jika ada keterlibatan instansi pemerintah terkait yang ikut memfasilitasi pengadaan papan monografi ini.

 

"Karena setahu saya pengadaan tersebut memang dibiayai oleh masing-masing desa melalui Dandes (Dana Desa) tahun anggaran 2016, tapi yang memfasilitasi pengadaannya yaitu pihak BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)," sembur aktifis yang terkenal vokal mengkritisi indikasi praktik korupsi di wilayah Boltim itu.

 

Indikasi mark up pada proyek pengadaan papan monografi di 80 desa yang tersebar di Kabupaten Boltim awalnya mencuat dari hasil penelusuran tim Inspektorat Daerah (Inspektoratda) besutan Meike Mamahit beberapa waktu lalu.

 

Dalam hasil audit terkuak jika pengadaan papan monografi di puluhan desa yang berbandrol miliaran rupiah ini mengalami persoalan, baik dari aspek peruntukan maupun harga satuan yang dinilai mengalami penggembungan.

 

"Hasil yang kami dapat, indikasi peruntukan anggaran pengadaan sampai pada besaran harga, bermasalah, sehingga pada saat itu kami sempat mengingatkan aparat desa agar tidak melakukan pembayaran," tutur Mamahit.

 

Warning pihak Inspektoratda ini ditindaklanjuti oleh sejumlah Sangadi yang langsung mengambil sikap tidak melakukan proses pembayaran. Tapi langkah itu tidak sepenuhnya dilakukan semua Sangadi, sebab ada sebagian yang sudah terlanjur membayar.

 

"Kami sama sekali tidak tahu menahu soal permasalahan pengadaan papan monografi ini, makanya sudah terlanjur membayar terlebih dahulu," ungkap sejumlah Sangadi yang enggan identitasnya dipublikasikan.

 

Mamahit sendiri mengaku, saat indikasi ‘aib’ pengadaan papan monografi desa terendus, pihak Inspektoratda langsung mengambil sikap untuk melakukan penyelidikan.

 

”Setelah dilakukan perhitungan ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan, misalnya dalam harga satuan yang mencapai 16 juta, padahal harga per unit papan monografi ternyata hanya berkisar 12 juta rupiah saja,” bebernya.

 

Hasil audit Inspektoratda menguatkan dugaan telah terjadi pengembungan anggaran sebesar Rp 4 juta. Bila selisih tersebut dikalikan dengan jumlah 80 desa, maka ada sekitar Rp 320 juta selisih dari harga yang sebenarnya.

 

"Hal lain yang perlu diingat, dandes itu tidak bisa dipergunakan untuk pengadaan papan monografi desa," tegasnya.

 

Belum diketahui pasti total anggaran yang digelontorkan seluruh desa dalam proyek pengadaan tersebut. Namun bila hasil audit Inspektorat yang menyebut harga per unit sebesar Rp 16 juta dikalikan dengan 80 desa, total pengadaan papan monografi yang diambil dari Dandes pada tahun anggaran 2016 berkisar  Rp1,2 Miliar. (pusran beeg)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado