Lalai di Audit Rinci, ASN Siap Disanksi Tegas

Kotamobagu, MS
Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Adnan Massinae menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk bersikap kooperatif selama audit rinci yang saat ini tengah dilakukan oleh tim auditor BPK RI. Pasalnya, audit rinci yang akan berlangsung selama 40 hari atau hingga 19 Mei mendatang ini, sudah merupakan inti dari audit untuk mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

“Saya imbau kepada seluruh jajaran ASN, baik itu kepala SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, PPK, PPTK dan pemegang barang untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan audit rinci. Ini sudah inti dari pemeriksaan,” tegas Adnan, Senin (16/4) kemarin.

Adnan menambahkan, imbauan ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Pada saat audit interim kedua lalu, sudah ada ASN yang telah diberikan sanksi karena tidak berada di Kotamobagu saat tik auditor membutuhkan klarifikasi.

“Kita sudah berikan sanksi berupa teguran lisan. Tapi, kalau masih ada yang demikian di audit rinci, sanksinya bisa lebih berat sanksinya,” tegas Adnan.

Sebelumnya, Audit LKPD tahun 2017 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu sudah dimulai Selasa (10/4). Hal itu dibuktikan dengan digelarnya entry meeting antara jajaran Pemkot Kotamobagu dan tim audit BPK RI yang dipimpin Ketua Tim, Tutus.

Dalam entry meeting tersebut, Ketua Tim BPK RI, Tutus menyoroti sikap kooperatif dari jajaran Pemkot untuk audit rinci ke depan. Tutus meminta agar ada koordinasi dengan tim auditor ketika akan melakukan tugas luar atau ada halangan tertentu.

“Ada penurunan dari interim kesatu ke interim kedua. Saat kita meminta data dan staf untuk pemeriksaan, orangnya tidak ada. Kita harapkan ke depan, para pihak terkait untuk berkoordinasi jika ada tugas luar, sehingga kita bisa mengatur agenda auditnya,” ungkap Tutus.

Tutus juga mengungkapkan, pada audit rinci ini, pihaknya akan menggunakan aplikasi. Sehingga, data dan dokumen yang diminta oleh Tutus cs diminta untuk tidak parsial, atau data lengkap.

“Pemeriksaan yang kita lakukan itu terhitung sampai tanggal 31 Desember. Jadi, kita mengharapkan agar setiap jajaran dapat menyediakan data dan dokumen hingga per 31 Desember,” tambah Tutus.(yadi mokoagow)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.