Perbincangan serius menyedot perhatian tersaji di Komisi C DPRD Manado. (foto : devy kumaat)

LEGISLATOR: PEMBANGUNAN TANPA IMB DIHENTIKAN


Tuntut Optimalisasi Pengawasan Pemerintah

 

Manado, MS

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi salah satu aspek vital dalam proses pembangunan. Menghindari persoalan dan konflik, pihak pengembang atau pemilik bangunan diharapkan mematuhi regulasi tersebut. Itu menjadi catatan kritis sejumlah wakil rakyat di Kota Manado, Rabu (15/3) kemarin.

Hal itu mencuat dalam pertemuan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perangkat Daerah (PD) terkait, pihak rumah makan Dego-Dego serta warga di sekitar pembangunan salah satu gedung bertingkat di Kawasan Wakeke, Kelurahan Wenang Utara Kota Manado.

Diakui pemilik Deysi Maitimo bersama instansi terkait, pembangunan itu belum mengantongi IMB. Itu diakui Deysi dihadapan legislator dan sejumlah warga (tetangga) yang sebelumnya mengadukan proses berdirinya bangunan bertingkat yang ditengarai akan dijadikan hotel. Gedung yang direncanakan berdiri 6 lantai yang sudah mencapai 40 persen itu, telah memunculkan perdebatan sengit antar peserta pertemuan dengan mengeluarkan aturan-aturan berupa Perda dan regulasi lainnya.

“Apa yang telah diminta pihak yang keberatan termasuk pembuat bangunan tersebut dapat dipenuhi. Di sini, kita turut memediasi perkaranya dan pula bukan hendak menghambat adanya investasi di Kota Manado,” kata Ketua Komisi C, Lily Binti selaku pimpinan rapat, Rabu (15/3) kemarin.

Sejurus dengan itu, masing-masing personil komisi memberikan saran dan pendapatnya seputar mekanisme baik dari aturan dan keharusan yang perlu disiapkan. Diantaranya, personil Komisi C lainnya, Stenly Tamo,. “Mengapa belum memiliki IMB, namun kegiatan pembangunan tetap berjalan. Saat ini, siapapun warga yang ingin membangun, sudah jelas diatur dalam Perda. Demikian juga dengan persetujuan dari pihak tetangga yang harus dipenuhi,” tutur Tamo.

“Pihak pengembang harus mendapatkan tanda tangan tetangga meski terjadi penolakan. Pengembang juga sebaiknya menerima persetujuan warga. Kan, tetangganya sudah meminta kalau boleh ada jarak dengan tidak menempel,” sambungnya.

Diakui Yudi, salah satu warga yang keberatan terkait pembangunan tersebut, saat awal proses pembangunan, masyarakat sekitar sempat melakukan protes, karena diduga tidak memiliki IMB. Dengan tegas, ia menyatakan tidak akan membubuhkan tanda tangan sebelum pihak Dego-Dego melakukan pengeseran pembangunan. Apalagi, tinggi bangunan sudah melampui batas atau melewati rumah lainnya. “Jelas di sini dan terungkap dalam pertemuan kalau mendirikan bangunan harus ada IMB, kalau berlangsung terus ini kan dipertanyakan,” ujar dia.

Rapat terbuka terus berlangsung alot hingga sore hari. Kesan tak menerima tetap diusung sejumlah warga di sekitar area pembangunan.

“Kami mencatat fungsi pengawasan Pemkot perlu dipertajam, apa lagi pihak kelurahan. Untuk itu, kami meminta pembangunan perlu dihentikan sementara dan meminta mediasi di tingkat kelurahan,” pungkas Binti.(devy kumaat)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado