LEGISLATOR SULUT SUPPORT YASTI, PT CONCH MELUNAK

Manado, MS

Gerak menyerang yang dibangun Yasti Soepredjo Mokoagow terhadap PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC), memantik gelombang dukungan dari wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut). Sederet pelanggaran yang terendus dilakoni perusahaan tambang itu, jadi pemantik. Teranyar, PT Conch melunak. Sejumlah syarat yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) siap ‘diteken’.

Drama ketegangan pasca penutupan PT CNSC, kembali memicu rekasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut. Kritik tajam legislator gedung cengkih lagi-lagi menyasar perusahaan asal Negeri Tiongkok ini. PT Conch dinilai kangkangi aturan negara.

Legislator Sulut, Julius Jems Tuuk, mendukung langkah penyegelan yang dilakukan Bupati Yasti  Mokoagow terhadap aktivitas PT Conch, di Desa Lolak, Kabupaten Bolmong. Ia menjelaskan, apa yang dilakukan Bupati Yasti semata-mata untuk menjaga marwah pemerintah Republik Indonesia (RI).

Diakui, kehadiran PT Conch di Indonesia, khususnya Sulut, merupakan hasil kunjungan kerja antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Cina beberapa waktu lalu. "PT Conch ini merupakan perjanjian G to G antara presiden RI dengan Perdana Menteri Cina. Jadi investor PT Conch ini benar-benar merupakan hasil kunjungan presiden RI ke Cina beberapa waktu lalu," papar Tuuk, akhir pekan lalu.

Namun wakil rakyat Tanah Totabuan ini menyayangkan sikap PT Conch yang belum memiliki izin namun sudah membangun pabrik.  "Di sisi lain investasi kita bertambah. Cuman disayangkan orang-orang yang ada di PT Conch ini ketika datang belum mengurus izin. Itulah yang mengganggu keberadaaan Bupati Bolmong. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini belum mengantongi izin," tegasnya.

Sebenarnya masyarakat Bolmong menyambut baik kehadiran PT Conch di daerah tersebut namun dari sisi ‘Bobasaan’, dalam istilah adat Bolmong, hal ini tidak ada. "Dari sisi adat Bolmong tidak pernah pamit. Nah, pamitnya seperti apa? Kamu harus mempunyai izin," tutur Tuuk. “Bolmong butuh investasi tapi janganlah dengan cara-cara yang arogan," sambungnya.

Di sisi lain, ia menyayangkan sikap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan sejumlah masyarakat yang merusak beberapa bagian bangunan perusahaan tersebut. "Akan tetapi tindakan yang dilakukan Satpol-PP dan beberapa masyarakat itu sebenarnya tidak diperbolehkan," kunci politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Kicauan tegas juga didendangkan Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh. Wakil rakyat kritis ini pun kembali mengorek masalah tenaga kerja (naker) di PT Conch. Ini karena pihaknya sempat menemukan kurang lebih 500 pekerja asing yang tidak menggunakan visa tenaga kerja.

“Kami menemukan juga ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja. Padahal dalam undang-undang tenaga kerja harusnya 60 persen dari lokal dan 40 persen dari tenaga kerja asing,” pungkas Legoh, Senin (12/6) kemarin, di ruang kerjanya.

Selanjutnya, gaji untuk karyawan ternyata tidak sesuai upah minimum provinsi (UMP). Upahnya bervariasi tapi di bawah dari standar yang sudah ditetapkan. “Ada gaji satu juta, ada satu setengah juta dan ada dua juta tapi variasinya ini di bawah UMP yang 2,6 juta. Ada juga barang-barang di perusahaan di sana yang tidak diverifikasi. Itu harus diverifikasi. Dari mana barang itu datang dan digunakan untuk apa,” jelasnya.

Menurutnya, masalah tersebut memang butuh campur tangan pemerintah. PT Conch diharapkan menghargai aturan yang berlaku di negara ini. “Kita menghargai investor tapi jangan menabrak kebijakan negara,” kuncinya.

 

6 SYARAT PEMKAB BOLMONG SIAP DITAATI

Sikap tegas Bupati Bolaang Mongodow, Yasti Soepredjo Mokoagow, terhadap PT CNSC yang tidak mengantongi sejumlah izin, akhirnya berbuah manis. Perusahaan melunak kepada Bupati dan menyatakan siap mengikuti semua proses perizinan serta mematuhi segala keinginan pemerintah kabupaten.

Dalam keterangan pers, usai rapat tertutup yang dihadiri manajemen PT CNSC, Asisten III Roy Roring, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut A B Tinungki, Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Sekda Tahlis Galang, serta dinas terkait, Senin (12/6) kemarin, Bupati Yasti menegaskan, PT Conch siap mengikuti apa yang menjadi permintaan Pemkab. Sedikitnya kata Bupati, ada 6 poin yang menjadi kesepakatan.

“Di antara 6 poin itu yakni, soal tenaga kerja. Dimana PT CNSC akan mempekerjakan tenag asing sebanyak 25 persen dan tenaga lokal sebanyak 75 persen. Itupun baru di tahun pertama. Jika dalam tahun berjalan sudah ada tenaga kerja lokal yang bisa memegang peralatan di dalam perusahaan, maka tenaga asing perlahan akan dipulangkan,” terang Yasti.

Sementara, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut A B Tinungki, mengatakan pihaknya masih menunggu satu surat dari Kementerian ESDM agar perizinan perusahaan segera terpenuhi. “Jadi masih ada satu surat yang kita tunggu. Kalau sudah ada, maka semua izin yang diperlukan perusahaan akan segera diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi,” beber Tinungki.

 

PERKARA DI POLDA MASIH BERGULIR

Komunikasi antara Pemkab Bolmong dan PT Conch telah tercipta. Namun proses hukum terkait kasus pengrusakan yang dilaporkan pihak PT Conch ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulut masih terus berproses.

'Ancaman' Praperadilan yang sempat dikumandangkan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, terkait penahanan tiga anggota Satpol-PP Bolmong,  tetap diseriusi Korps Bhayangkara. Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito melalui juru bicaranya (Jubir), Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo, kepada Media Sulut, Minggu (11/6) menjelaskan, Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang menjadi hak dari setiap tersangka untuk diajukan dan hal tersebut akan menjadi sarana kontrol terhadap benar tidaknya proses penyidikan pidana.

“Jika diajukan malah bagus juga bagi kita, karena akan menjadi sarana kontrol sehingga mekanisme penyidikan tersebut tidak timbul kekeliruan dalam prosesnya. Artinya akan lebih menguatkan progres sidik tersebut,” terangnya.

Saat ditanya soal langkah apa yang akan dilakukan pihak Polda jika memang Praperadilan tersebut dilayangkan, Tompo mengaku tidak ada persiapan yang diatur karena pihaknya sudah memastikan akan berupaya melaksanakan penyidikan dengan optimal.

“Tidak ada yang perlu kita siapkan untuk menghadapi praperadilan karena kita sudah pasti akan berupaya optimal melaksanakan penyidikan dalam batasan prosedur,” tambahnya.

Lebih lanjut ketika ditanya, jika proses praper belum diajukan apakah Polda Sulut tetap akan memproses ketiga tersangka oknum Satpol-PP tersebut, Tompo pun menegaskan akan tetap memproses sampai tuntas kasus pidana ini.

“Kita punya tanggung jawab untuk memproses tuntas kasus pidananya,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya 3 anggota Satpol-PP Kabupaten Bolmong ditangkap Tim Polda Sulut, Rabu (7/6) tengah malam. Tindakan itu memantik reaksi kritis Pemkab Bolmong.

Kepala Dinas Satpol-PP Imran Nantudju menilai, apa yang dilakukan oleh Tim Manguni Polda Sulut merupakan tindakan penculikan. “Petugas saya ditangkap tengah malam secara paksa oleh Tim Manguni Polda Sulut. Padahal sebelumnya belum ada pemanggilan sama sekali,” ketus Imran.

“Ada tiga petugas Satpol-PP yang ditahan oleh Polda Sulut dan dijemput paksa di rumah masing-masing, di antaranya, Sahadin Mokodompit, Agustian Manoppo dan Freke Rasubala,” ungkap Nantudju.

Pihaknya akan berupaya membebaskan tiga anggota tersebut. “Kami pasti akan upayakan pembebasan tiga anggota kami sebab mereka tak bersalah. Apa yang dilakukan saat pembongkaran bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di PT Conch sudah sesuai aturan yang ada,” tandas Imran.

Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap Polda Sulut. “Saya akan Praperadilan Polda Sulut karena apa yang dilakukan oleh anggota (Satpol-PP) sudah sesuai dengan perintah dan peraturan perundang-undangan. Harusnya, bukan hanya kaca jendela yang dipecahkan tapi bangunannya yang akan diruntuhkan. Jadi kasus ini saya Praperadilankan,” kunci Yasti. (arfin tompodung/endar yahya/rhendy umar)

 

Daftar Kesepakatan Antara PT CNSC dan Pemkab Bolmong:

  1. Penyerapan tenaga kerja harus 75 persen dan dalam tahun berjalan, tenaga kerja asing harus dipulangkan, terlebih jika sudah ada tenga kerja lokal yang tahu mengoperasikan teknologi yang dimiliki perusahaan.
  2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bolmong, harus memiliki BUMD di PT CNSC.
  3. Gaji karyawan mengikuti penetapan upah dari Pemerintah Provinsi.
  4. PT CNSC harus menaati Peraturan Daerah (Perda), di antaranya Perda Galian C.
  5. Pemerintah Kabupaten Bolmong harus mempunyai perwakilan Humas di PT CNSC.
  6. Semua berkas perkara yang dilayangkan PT CNSC di Polda Sulut dicabut.

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors