MARAK PENYIMPANGAN, JOKOWI GAET KPK BIDIK DANDES

Jakarta, MS

Kucuran dana desa (Dandes) digerogoti ramai-ramai. Jerat hukum yang menyeret para kepala desa ke jeruji besi belum mampu menghentikan aksi itu. Presiden Joko Widodo pun berhasrat turun mengawasi langsung di daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut diajak turun tangan.

Jokowi bakal menggandeng korps antirasuah untuk mengawasi penggunaan dana desa. Mengingat, tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun untuk dandes.   "Saya nanti ke desa bapak-bapak tidak sendirian loh. Saya akan bawa KPK," ujar Jokowi sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5).

Anggaran dandes yang cukup besar itu dapat dinilai akan bisa membuat desa lebih berkembang bila terserap dan dimaksimalkan dengan baik.  Sebaliknya, bila dandes tidak dikelola sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka kepala desa bisa terjerat hukum.

“Makanya dandes harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan serta kepentingan masyarakat desa,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu dihadapan para kepala desa yang hadir, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, serta sejumlah pejabat negara lainnya. 

Jokowi berjanji akan intens melakukan perkunjungan di daearh untuk memantau pengelolaan dandes. “Tidak hanya sekali saya akan turun ke daerah. Tapi akan sering berkunjung ke daerah untuk mengecek pengelolaan dan pengetahuan warga mengenai dana desa yang diterima,” janjinya.

Para kepala desa pun diinstruksikan untuk  harus memberi tahu dan mensosialisasikan dana desa yang diterima, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Detail penggunaan juga harus diinformasikan kepada warga.   "Aparat pengawasan, betul ini (dana desa) diawasi agar nanti ada outcome yang baik," kunciu mantan Wali Kota Solo ini.

BANYAK ADUAN PENYELEWENGAN

Laporan penyelewengan dana desa sangat tinggi. Fakta itu diungkapkan Komisioner KPK Alexander Marwata.  "Kami menerima pengaduan dari masyarakat, banyak sekali itu penyimpangan-penyimpangan dana desa," sebut Alex di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/5).

Sampai akhir tahun 2016 saja, KPK menerima sebanyak 300 laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana desa. Namun, persoalannya KPK tidak berhak menyelidiki perkara itu. Sebab, kepala desa sebagai subyek dana desa bukanlah termasuk penyelenggara negara.

Oleh sebab itu, KPK melimpahkan laporan itu ke Inspektorat Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi atau ke aparat pengawasan internal pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi untuk ditindaklanjuti.

"Oleh sebab itu, kami ingin memberdayakan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) supaya efektif mengawal dana desa agar betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat desa," jelas dia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo sebelumnya menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa.

Menurut Eko, dari 600 laporan yang masuk, 300 di antaranya sudah tindaklanjuti, sedangkan sebagian tidak lengkap dan dinilai hanya pelanggaran administratif saja.

"Kebanyakan para pengurus dana desa tidak tahu administrasinya. Dari 300 laporan itu, kita sudah laporkan ke polisi dan KPK dan sebagian sudah ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan dan operasi sapu bersih pungli dan sebagainya," ungkap Eko kepada sejumlah wartawan di Kabupaten Alor, NTT, Senin (20/3).

Eko menjelaskan, setiap ada penyelewengan dana desa, ia meminta segera dilaporkan ke pihaknya karena sudah ada satuan tugas dana desa, dan tentu dilaporkan melalui telepon secara gratis ke nomor 15040. Dari laporan itu, lanjut Eko, pihaknya akan melakukan analisa dan langsung menindaklanjutinya dengan memberikan data itu kepada penegak hukum.

PENGAWASAN LEMAH

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengakui adanya kelemahan dalam mengawasi dana desa yang digulirkan pemerintah pusat. Hal itu terlihat dari banyaknya laporan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Sepanjang 2016, Kemendes menerima 932 laporan dugaan pelanggaran penyalahguna dana desa dari masyarakat.

"Kalau tidak diantisipasi akan ada transmigrasi korupsi ke desa. Kami khawatir itu akan terjadi," aku Sekretaris Jenderal Kemendes Anwar Sanusi di Lembaga Administrasi Negara, belum lama ini. Meski demikian, Anwar menilai jumlah pelanggaran itu terhitung kecil dari 74.910 desa yang ada. Anwar menuturkan, modus penyelewengan dana dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Misalnya, pembangunan pagar rumah kepala desa, studi banding anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke Jakarta, pembelian sepeda motor hingga pembuatan lapangan tembak di desa.

Untuk meningkatkan pengawasan desa, Kemendes mengandeng sejumlah elemen. Di antaranya, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat sipil. Anwar berharap penyerapan dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi.

Pada 2016, dari total dana desa nasional sebesar Rp 46,90 triliun terserap 96,32 persen. Hingga 12 Maret 2017, berbagai infrastruktur dasar di pedesaan telah terlaksana, seperti 66.884 km jalan desa, 12.596 unit irigasi, 5.119 km jembatan, dan 1.819 pasar desa.

SISTEM PELAPORAN AKAN DIPERMUDAH

Kabar baik bagi pemerintah desa. Sistem aplikasi keuangan desa akan dibuat secara sederhana agar tidak menyulitkan dalam pembuatan pelaporan.

Angin segar itu disampaikan Presiden Joko Widodo. Ia telah menginstruksikan lembaga negara terkait, untuk membangun sistem aplikasi keuangan desa. Sistem itu digunakan setiap desa untuk melaporkan penggunaan dana desa kepada pemerintah pusat. "Tolong mulai dibangun sebuah sistem aplikasi keuangan desa yang simpel, yang sederhana," pinta Jokowi di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5).

Jokowi melihat, laporan penggunaan dana desa masih cukup ruwet. Laporan keuangan terdiri dari berlembar-lembar halaman dan sulit untuk dipahami secara sederhana.

Apalagi, jika keruwetan laporan tersebut disertai juga dengan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran desa. "Enggak usah laporan itu bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang, untuk apa? Laporan seperti itu untuk apa? Enggak ada gunanya," ketusnya. "Yang penting itu simpel, sederhana, gampang dicek, gampang dikontrol dan diawasi. Prinsipnya begitu," lanjut dia.

Dengan sistem aplikasi keuangan yang sederhana itu, Jokowi juga berharap ada pertanggungjawaban aparatur desa yang betul -betul kongkret atau riil.

"Tidak hanya di tulisan, tapi lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya di pelaporannya, tapi kongkret, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai kita basa-basi dengan laporan, tapi barangnya enggak nongol," tandas Jokowi.(kcm/cnn)

Banner Media Sulut

Komentar