Massa F-KUI SBSI menggelar demo di Manado, Selasa (2/5)

Massa SBSI ‘Goyang’ BPJS Kesehatan dan PT PLN

Persoalan Tenaga Kerja Dikeluhkan ke Pemprov Sulut

 

Manado, MS

Peringatan May Day 1 Mei, masih bergema di Bumi Nyiur Melambai hingga Selasa (2/5) kemarin. Ratusan buruh kembali turun jalan. Di bawah bendera Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (F-KUI) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), massa melontarkan sederet tuntutan untuk pemerintah dan sejumlah perusahaan.

Massa terlihat bergerak dari kompleks Stadion Klabat Manado kemudian menyambangi Kantor BPJS Kesehatan, Kantor Gubernur Sulut dan Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo.

Lewat selebaran, mereka menegaskan, menolak upah murah dan menuntut cabut PP 78 tahun 2015 karena merupakan salah satu biang kerok persoalan pengupahan murah di Indonesia. Mendorong pemerintah RI untuk terus membangun perumahan murah dan layak untuk kaum buruh Indonesia. Mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden dan DPR RI untuk segera membuat regulasi yang melindungi hak - hak buruh yang dipekerjakan oleh pemerintah.

Pernyataan sikap itu juga menggariskan jika para buruh menolak outsourching. Mendorong Gubernur Sulut untuk segera membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sulut. Mendesak BPJS Kesehatan segera melakukan perubahan terhadap regulasi mengenai sistem pelayanan BPJS Kesehatan karena mekanisme pembayaran denda saat ini birokrasinya terlalu panjang dan ribet.

Mereka juga meminta aparat menindak tegas atau penjarakan pengusaha nakal yang tidak melaksanakan undang - undang ketenagakerjaan. Menindak tegas oknum pengawas di Disnaker Provinsi Sulut yang coba - coba melakukan konspirasi dengan pengusaha untuk mengambil keuntungan di balik jeritan para buruh.

“Jangan bebankan iuran denda BPJS kepada buruh/pekerja tetapi bebankan denda tersebut kepada perusahaan. Kami minta pengawasan BPJS harus benar - benar dilaksanakan,” teriak Koordinator Aksi, Romel Sondakh dan Direktur LBH KSBSI Sulut, Frangky Mantiri, secara bergantian di depan Kantor BPJS Kesehatan.

Soal ketersediaan obat di Rumah Sakit (RS) ikut dikritisi. Menurut mereka, ada obat yang tidak tersedia di RS dan lebih banyak obat yang tersedia di luar RS sehingga para pekerja/buruh harus mengeluarkan biaya sendiri.

“Evaluasi pelayanan BPJS kepada masyarakat dan buruh/pekerja. Harus ada perubahan pelayanan dan administrasi di BPJS Kesehatan. Kami minta apa yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan. Tingkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan buruh/pekerja,” tandas mereka.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado, Greisty Borotoding terlihat menyambut dengan apresiasi aksi tersebut. Ia menjelaskan, massa bisa menyampaikan keluhan dengan data yang lengkap. “Soal obat – obatan, semua obat dijamin oleh BPJS dan jika ada keluhan di RS agar disampaikan ke pihak RS untuk diperbaiki. Mari kita perjuangkan hak - hak peserta karena jika kami sendiri maka tidak bisa sehingga kami minta bantuan dari serikat buruh dan pemerintah,” jelasnya.

“Untuk pelayanan administrasi, pelayanan kami mempunyai tanda waktu pelayanan, baik yang ada di loket kantor cabang dan di rumah sakit. Rata - rata pelayanan kami 3 menit dan pelayanan kami sampai jam 5 sore. BPJS tidak berkenan menerima iuran dari peserta dan semua iuran dari peserta harus lewat bank atau kantor pos,” terangnya.

Sementara, di Kantor Gubernur Sulut, massa melalui Sondakh dan Mantiri mengeluhkan masalah tenaga kerja di Kota Manado. “Kami minta ada ketegasan dari pemerintah jika ada organisasi buruh yang belum terdaftar tolong daftarkan mereka lewat undang - undang serikat buruh/serikat pekerja yaitu lewat Disnaker dan bukan lewat Kesbangpol,” sebut Mantiri.

Mereka juga mengeluhkan soal outsourching di PLN dan persoalan - persoalan lain seperti peralihan buruh, selisih THR dan keterlambatan bayar gaji, denda BPJS hingga PHK sepihak oleh PLN.

Di hadapan massa, Pemprov Sulut melalui Kabid Pengawasan Disnaker, Sandi Kaunang menyampaikan jika undang - undang yang ada memihak ke buruh dan tidak ada yang memihak kepada pengusaha. “Saat ini kami mendapati 159 surat pengaduan dan 96 surat pengaduan sudah kami tangani terkait kasus buruh. Apabila masih ada kekurangan pelayananan, itu karena anggota kami masih terbatas dan sarana prasarana kami masih terbatas,” tampik Kaunang.

Ketegangan terjadi ketika massa mendatangi Kantor PT PLN Wilayah Suluttenggo. Aksi saling dorong antara massa dengan pihak security dan aparat kepolisian tak terhindarkan karena massa tidak diizinkan masuk ke dalam halaman kantor.

Di situ, para pendemo kembali menegaskan sederet persoalan yang telah disampaikan ke Pemprov Sulut. Mereka pun mengancam, akan mogok kerja selama 2 minggu jika tuntutannya tidak ditanggapi.

Sekitar pukul 14.23 Wita, massa diizinkan masuk ke halaman Kantor PT PLN, kemudian dilakukan pertemuan antara 10 orang perwakilan dari massa yang didampingi oleh Romel Sondakh dan Jack Andalangi dengan General Manager PT PLN Wilayah Suluttenggo, Baringin Nababan dan mediator Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Sulut, Anisa Moerio.

“PT CPI banyak pelanggaran soal upah buruh yang selalu terlambat. PT CPI juga selalu terlambat membayar BPJS yang berdampak pada denda,” keluh Romel Sondakh di hadapan Nababan.  

Ia juga mengeluhkan selisih THR yang sampai saat ini belum diselesaikan, persoalan kontrak yang ditandatangani di masing - masing Rayon yang dianggap ada perbedaan pada pasal - pasalnya. “Pelaksanaan jam tugas sudah lebih 40 jam namun tidak ada pembayaran lembur,” kata Sondakh.

Persoalan peralihan yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan khususnya di Kosmi dan PT Cals juga dikeluhkan.

Mediator, Anisa Moerio menegaskan jika pihak PT PLN memang harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan mitra mereka. “Kami akan teliti persoalan ini (pengalihan perusahaan) dan apabila ada pelanggaran dalam persoalan ini maka akan kami tindaklanjuti sesuai dengan amanat undang – undang,” tandasnya.

Sementara, GM PT PLN Wilayah Suluttenggo, Baringin Nababan berjanji akan menuntaskan sejumlah persoalan yang dikeluhkan para buruh.

“Saya tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan sehingga dengan keberadaan rekan - rekan tentu bisa membantu kami,” aku Nababan.

“Saya sudah mencatat semua aspirasi dari para buruh dan saya akan bantu memfasilitasi pertemuan antara para buruh dengan perusahaan dan akan mengundang Disnaker Provinsi Sulut,” sambungnya. (tim ms)

Banner Media Sulut

Komentar