Megawati

MEGA KEMBALI DIPOLISIKAN

Jakarta, MS

Konstelasi tanah air gaduh. Perkara dugaan penodaan agama seperti yang terjadi era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mencuat. Teranyar, kasus yang sukses menendang eks Gubernur DKI Jakarta ke jeruji besi itu, menyasar sosok Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Mantan Presiden Indonesia ke-5 dipolisikan.

Putri pahlawan proklamator dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) oleh seorang ulama Pondok Pesantren Al-Ishlah Pamekasan, Madura, Mohammad Ali Salim. Mantan Wakil Presiden (Wapres) ini dilaporkan atas dugaan penodaan agama saat memberikan pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke-44 pada Januari 2017. Laporan itu diterima dan ditandangani oleh Kepala Siaga A SPKT Polda Jatim Komisaris Polisi Daniel Hutagalung dan diberikan nomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM pada Rabu (8/11).

Merujuk materi laporan, Megawati disebut melanggar pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan laporan tersebut. Menurut dia, Megawati dilaporkan atas ucapannya lantaran diduga menyudutkan suatu golongan. “Para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.”

"Kalimat tersebut yang menurut korban sangat menyinggung perasaan umat Islam, terlebih umat Islam di Madura," terang Frans saat dikonfirmasi, Rabu (8/11).

Jelas dia, pelapor tidak mendengar secara langsung perkataan Magawati tersebut, namun mereka mendengar melalui tayangan video di Youtube pada Senin (6/11). “Sejauh ini, Polda Jatim masih melakukan penyelidikan atas laporan yang dilayangkan oleh ulama Jatim itu," tutur Frans.

Posisi Mega sapaan akrabnya semakin terpojok. Pasalnya, dia juga dilaporkan kelompok masyarakat yang menamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. Megawati dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan tindak pidana penodaan agama. LSM Anti Penodaan Agama menuduh Megawati melanggar Pasal 156 huruf a dan atau Pasal 156 KUHP soal penodaan agama. "Laporan itu benar," jelas Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman (51), Selasa (24/1).

Laporan diterima dan ditandangani oleh staf Siaga Bareskrim Polri Komisaris Usman dan diberikan nomor TBL/46/I/2017/Bareksrim. Baharuzaman kini telah mengantongi bukti lapor dengan nomor TBL/46/I/2017/Bareksrim yang ia peroleh berdasarkan laporan polisi nomor LP/79/I/2017/Bareskrim.

Sekira awal tahun 2017 lalu, Megawati pernah dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama ke Bareskrim Polri. Ia disebut melanggar Pasal 156 huruf a dan atau Pasal 156 KUHP soal penodaan agama. Tudingan ini berawal dari penyataan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang menilai Megawati telah menistakan agama Islam saat berpidato dalam HUT PDIP ke-44.

PDI-P: ADA UNSUR POLITIK

Laporan polisi ulama di Madura terhadap Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuat elemen partai berlambang banteng moncong putih, gerah. PDI-P menilai pelaporan tersebut ada unsur politis.

Itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah (Jateng), Kamis (9/11). Dia menjelaskan, laporan terkait isi pidato Megawati di HUT ke 44 PDI-P itu menunjukkan kepentingan politik. Lagipula kejadian sudah 10 Januari 2017 silam. "Dari laporan itu menunjukkan ada kepentingan politik, kejadiannya 10 Januari 2017 lalu, kenapa saat ini dipersoalkan," tandas Hasto .

Menurut Hasto, hal itu merupakan respon kedekatan PDI-P dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya kemudian ada yang berusaha membenturkannya. Atau lebih tepatnya membenturkan persoalan agama dan politik. "Padahal kesadaran kultural dan historis yang ditunjukkan Bu Ketua Umum dalam menetapkan pasangan Cagub Jawa Timur pun itu memberikan penghargaan kesadraan sejarah dan kultural dari NU. Karena itulah, ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan hal tersebut. Sebagai respon kedekatan antara PDI Perjuangan dengan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain," jelas Hasto.

Pihaknya juga sudah mempelajari materi laporan tersebut dan menyatakan PDI Perjuangan akan menjaga martabat Megawati. "Sikap partai jelas, kami berdiri kokoh membela martabat dan kehormatan Ibu Megawati dan PDI-P," tegas Hasto.

"Ingat ketika pak Harto dihujat? Ibu Megawati melarang untuk menghujat pak Harto. Meski Ibu Megawati dan keluarganya menjadi korban pemerintahan yang otoriter, Ibu Megawati tetap menghormati posisi pak Harto saat itu," katanya.

Hasto juga menilai elektabilitas PDI-P memungkinkan ada pihak yang bergerak untuk membeturkan. Ia pun menyayangkan karena berpolitik tidak seharusnya seperti itu. "Jika ada pihak yang benturkan PDI-P, sebagai upaya politik karena elektabilitas PDI-P tinggi. Melihat kemungkinan Pak Jokowi yang diterima oleh rakyat. Berpolitik itu dengan etika, cara berkeadapan berdasar nilai Pancasila," sembur Hasto.

PDIP menilai pelaporan itu tidak memiliki nilai hukum. "Hak untuk setiap orang untuk mempertahankan argumentasinya. Jangan setiap orang bisa mengatasnamakan orang lain apalagi macam-macam mengatasnamakan umat, tidak boleh," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP, Junimart Girsang, Rabu (8/11) malam.

DIDUGA PICU ISU SARA DI PILKADA

Dilaporkannya Megawati oleh ulama di Madura, mulai memunculkan sederet penilaian. Bahkan, Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menduga, laporan terhadap Ketum PDI-P ke kepolisian, untuk memicu isu SARA jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim. "(Laporan kepada Megawati) patut dicurigai sebagai upaya memulai mengobarkan isu SARA dalam Pilkada Jawa Timur," kata Basarah melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Sebab, Megawati dilaporkan dengan tuduhan melakukan perbuatan yang menyatakan permusuhan atau kebencian terhadap golongan tertentu pada pidatonya di HUT PDI-P pada 10 Januari 2017.

Basarah menambahkan, hal itu terjadi 11 bulan lalu. Ia mempertanyakan mengapa laporan tersebut baru dilayangkan kemarin ketika mendekati momentum Pilkada Jatim. Namun, ia memahami bahwa setiap orang bisa melaporkan siapa pun ke kepolisian meskipun tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan atau penyidikan jika tak memenuhi unsur pidananya.

"Apalagi jika laporan polisi tersebut didasari motif menimbulkan masalah SARA yang dapat menciptakan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Pihaknya memercayakan proses hukum sepenuhnya kepada Polda Jatim. Anggota Komisi III DPR itu berharap, polisi bisa sigap dan berhati-hati menangani kasus tersebut sehingga tak berkembang menjadi masalah sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat di Jatim.

Di sisi lain, Basarah meminta segenap kader PDI-P khususnya di  Jatim tak terprovokasi propaganda yang menciptakan suasana yang tak konduaif jelang Pilkada.

PELAPOR TAK TAKUT DIADUKAN KE POLISI

Terkait laporan Megawati atas dugaan penodaan agama di Mabes Polri, Baharuzaman menyatakan, tidak takut dengan ancaman PDI-P. Ia merasa langkahnya mempersoalkan pidato Ketum partai berlambang kepala banteng itu tepat. "Ini negara hukum, jadi itu hak mereka. Saya siap dilaporkan," sebut Baharuzaman di Jakarta, Selasa lalu.

Baharuzaman menilai Megawati menyinggung rukun iman kelima Islam saat berpidato pada perayaan HUT ke-44 PDIP. Tak hanya umat Islam, menurutnya perkataan Megawati tentang konsep kehidupan manusia pasca kematian pun juga melukai perasaan penganut agama lain. "Saya punya banyak teman Kristiani. Mereka beribadah karena ingin masuk surga. Sementara surga itu ada di hari akhir, setelah kehidupan fana," ucapnya.

Kolega Baharuzaman di Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Damai Hari Lubis, mengatakan kelompoknya ingin mendorong kerukunan umat beragama yang didasarkan toleransi.

Damai berkata, laporan mereka merupakan ujian atas penegakan hukum yang adil. Ia pun mengklaim kelompoknya sebagai pelopor penegakan hukum atas penodaan agama.

Politisi PDIP Junimart Girsang mengancam akan melaporkan balik Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama ke kepolisian. Menurutnya, tindakan tegas kepolisian dibutuhkan untuk menghentikan laporan laporan penodaan agama yang kini kerap terjadi. "Kami akan bersikap tegas. Jika laporan itu tidak ada bukti dan fakta, kami akan mengambil tindakan hukum," tuturnya.

Untuk diketahui, Baharuzaman (51), adalah mantan Ketua FPI Jakarta Utara. Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, Baharuzaman sudah lama menanggalkan jabatan tersebut. "Baharuzaman sudah lama tidak jadi Ketua FPI Jakarta Utara, sekarang dia di LSM," kata Novel, Senin (24/1).

Saat melaporkan Megawati ke Bareskrim Polri, Baharuzaman mencantumkan pekerjannya sebagai Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengaku akan mempelajari laporan yang dibuat Baharuzaman itu terlebih dahulu. "Saya belum mengerti laporannya bagaimana," ujarnya.(cnn/dtc/jp/kmp/trb)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado