Foto: Richard Sualang

Minim Koordinasi, Usulan Dinkes Soal DAK 2018 Dinilai Rendah

Manado, MS

Usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Manado untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 mencapai Rp6,5 Miliar. Nilai tersebut dianggap rendah, sebab mulai diusulkan dari tahun 2017 hingga finalisasi di bulan Maret tahun 2018 ini.

Demikian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Richard Sualang, Selasa (10/4) kemarin.

“Dana permintaan itu masih tergolong kecil karena akan dibagi-bagi untuk berbagai bidang kesehatan masyarakat Kota Manado,” beber Sualang.

Bahkan, politisi PDIP Manado itu mengakui, tidak mengetahui usulan Dinkes tersebut. Itu disebabkan kurang berkoordinasi dengan pihak DPRD Manado.  “Timbul pertanyaan, mengapa hal tersebut nanti diketahui pihak DPRD Manado setelah melakukan Kunker (kunjungan kerja) di Kemenkes (Kementerian Kesehatan),” tanya Sualang.

Semestinya, dengan koordinasi yang baik antara Dinkes dan DPRD, pihaknya akan turut melakukan lobi-lobi di pusat, agar DAK 2018 akan mengalami peningkatan.

Ketua DPC II PDIP Manado membeberkan, anggaran yang turun tersebut terbagi dalam dua kegiatan. Untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp1 Miliar dan sisanya digunakan dalam bentuk alat kesehatan (Alkes).

Sualang menduga, kurangnya nilai alokasi DAK tersebut, karena tidak memenuhi syarat. Artinya, untuk perencanaan program oleh Dinkes masih dianggap lemah. “Persoalan ini akibat terlalu yakin akan kemampuan sendiri tanpa saling harmonisasi apik dengan mereka (DPRD, red) sebagai sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah,” ketusnya.

Untuk itu, pihaknya berencana memanggil Dinkes Manado terkait penyelarasan program, terlebih untuk DAK. Sebab, pemanfaatan DAK akan memberi dampak luas bagi masyarakat. “Bukan itu saja, penetapan program sebagai usulan itu bisa ditunjang dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga agenda-agenda kesehatan kecil dapat ikut terbungkus dan tak tertunda-tunda lagi,” tuturnya.

Selanjutnya, DPRD mempunyai hak menyerap aspirasi dari masyarakat melalui Dinkes, selaku penyelenggara teknis. “Dana DAK yang diterima kecil maka beban APBD akan terus membesar dan masyarakat lambat mendapatkan pelayanan maksimal pemerintah. Kita akn memanggil mereka (Dinkes, red) karena sudah lama tak berurusan. Dan, mereka harus mematuhinya sehingga masyarakat terbantu pelayanan, khususnya kesehatan,” tandas wakil rakyat menyandang gelar Dokter ini. (devy kumaat)

 


Komentar