Proses perekaman KTP-el di Dinas Dukcapil Minsel.(foto: ist)

MINSEL BUTUH TAMBAHAN 16 RIBU BLANKO KTP-EL

Kadis Dukcapil Akui Stok Aman

 

Amurang, MS

Antusias warga untum mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) cukup tinggi. Terbukti, hanya dalam beberapa bulan saja, puluhan ribu keping blanko KTP-el, ludes. Kini, stok blanko KTP-el di Minsel tinggal 1.000 keping.

Kendati demikian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Minahasa Selatan (Minsel),  Drs Corneles Mononimbar mengatakan, stok blanko KTP-el di Minsel tidak perlu dikhawatirkan. "Stok blanko KTP-el aman. Memang saat ini tinggal seribu keping, namun sudah pada tahap permintaan di Kementerian Dalam Negeri. Kebutuhan saat ini sekira 16 ribu keping blanko lagi," aku Cor, sapaan akrab Kadis Dukcapil Minsel itu.

Dikatakannya juga, telah berulang kali dia mengajak warga Minsel untuk melakukan perekaman, agar mereka bisa mendapatkan KTP-el. Sebab kata dia, dokumen kependudukan berupa KTP, sangat dibutuhkan dalam berbagai macam hal. "Saat ini, urusan apa saja selalu membutuhkan KTP. Kalau masyarakat belum memiliki KTP, urusan mereka akan terhambat," jelas Cor.

Memang kata dia, ada beberapa warga yang terhambat dalam pencetakan KTP-el. Hanya saja, kendalanya bukan karena ketiadaan blanko, tapi karena data pribadi yang bersangkutan. "Ada warga yang sudah merekam, namun data diri mereka belum terkonfirmasi di data pusat. kejadian seperti ini sering menjadi kendala. Namun kalau dihitung, jumlah mereka tidak lagi banyak," paparnya.

Dipaparkannya juga untuk persoalan eKTP yang datanya sempat 'tersangkut' disatelit sudah sebagaian selesai. Dari 4 ribuan yang bermasalah, kini tinggal 200-an. Ditargetkan sampai akhir tahun nanti sudah tidak ada persoalan, sehingga semua warga dapat terlayani.

Sementara itu, dokumen kependudukan lain, tidak lagi menjadi masalah. Blankonya melimpah di Kantor Dinas Dukcapil. "Untuk administrasi kependudukan lainnya seperti KK, akte kelahiran, akte kematian, warga hendaknya dapat lebih pro aktif. Begitu pula dengan pemerintah kelurahan dan desa. Dikarenakan masih banyak warga belum memiliki akte. Sedangkan pemerintah sangat membutuhkan data-data kependudukan untuk membuat dan melaksanakan program," pungkasnya.(rul mantik)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado