MMS Tolak Tuduhan JPU


Episode tak berujung kisruh korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow masih bergulir. ‘Bara’ pun tetap tersaji di meja hukum. Aksi saling ‘serang’ Terdakwa MMS alias Marlina dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kotamobagu berlanjut.

JPU tak melemah dengan Pledoy (pembelaan) yang diajukan MMS dalam persidangan beberapa waktu yang lalu. Sikap JPU tersebut tak membuat MMS gentar. Sebaliknya MMS malah semakin menguatkan komitmennya, dengan mengakui jika dirinya tak pernah melakukan aksi korupsi berbandrol Rp 1,6 Miliar tersebut.

Dalam sidang agenda Duplik (tanggapan) Kamis (13/7), atas Replik (jawaban penggugat) yang diajukan JPU Rabu (12/7), Penasehat Hukum (PH) MMS, Chandra Paputungan, kembali menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan setelah pembayaran TPAPD untuk triwulan I,II,III dan IV di tahun 2010, telah selesai direalisasikan. Dalam arti, sudah dibayarkan kepada aparat desa yang berhak menerima dana tersebut, sewaktu MMS menjadi Bupati.

"Hasil pemeriksaan BPKP pada tanggal 26 Maret 2012, menunjuk pada kerugian keuangan negara yang dilakukan setelah masa jabatan terdakwa, dimana dana TPAPD pada triwulan III raib dan tidak dibayar di saat bupatinya adalah Salihi Mokodongan," ujar Chandra dalam sidang kemarin.

"Untuk kerugian negara yang dijelaskan serta ditemukan oleh BPKP, telah dipertanggungjawabkan oleh Ferry Sugeha, Cimmy Wua, Ikram Lasinggarung, Farid Asimin. Mereka sudah dihukum oleh Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, dan sudah menjalaninya," terangnya.

Selain itu Chandra menjelaskan, mengenai ekspos tanggal 1 April tahun 2015, di Kejaksaan Agung yang sangat jelas, tepat dan objektif pada kajian hukum pidana dan hukum acara pidana sebab perkara ini tidak cukup bukti untuk diajukan di Pengadilan. "Karena ketidakcukupan bukti tersebut, telah terbukti JPU melimpahkan sebanyak tiga kali berkas tersebut ke Pengadilan Tipikor yang berakibat ditolak Eksepsi JPU oleh pihak Majelis Hakim," tandasnya.

Setelah mendengar duplik tersebut, Ketua majelis Hakim Sugiyanto dan hakim anggota anggota Halidjah Waliy dan Renny langsung menunda persidangan pada Rabu (19/7), dengan agenda putusan.

Diketahui, terdakwa MMS telah didakwa bersalah JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (rhendi umar)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado