NON AKTIF, KURSI ADM ‘PANAS’

Manado, MS

Karir politik Aditya Anugrah Moha (ADM),  kans tamat. Legislator senayan utusan Sulawesi Utara (Sulut) yang terjerat kasus dugaan suap hakim, akhirnya dinon-aktifkan  dari kepengurusan di partai maupun keanggotaan di fraksi Golkar.

Politisi muda yang duduk di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) itu pun  berpotensi akan segera diganti atau Pergantian Antar Waktu (PAW). Sederet nama suksesor mulai mengkristal. Utamanya, kader-kader Golkar yang ikut dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) daerah pemilihan (Dapil) Sulut, 2014 silam.

Manuver untuk berebut satu-satunya kursi Golkar di DPR mulai memanas. Meski belum ada putusan inkra terhadap kasus indikasi suap yang menyeret legislator Beringin dua periode itu. Nama Jerry Sambuaga, mencuat. Itu menyusul kedekatan putra Theo Sambuaga itu dengan elit-elit Golkar.

Disusul Victor Mailangkay dan Feine O.M. Waas Awuy. Nama Stefanus Vreeke Runtu (SVR) juga ikut disebut-sebut. “Sekarang yang lagi panas  di internal partai soal PAW ADM. Karena ADM sudah dinon-aktifkan sementara,” beber sumber resmi yang meminta namanya untuk tidak dikorankan.

“Ini akan jadi pertarungan yang sengit. Ada yang usul, penggantinya caleg yang maju di Pileg 2014 lalu, tapi ada pula usul kandidat lain. SVR juga masuk nominasi. Namun kader di pusat juga banyak yang suka,” sambung kader Golkar itu.

Ia pun memprediksi PAW terhadap ADM, tak akan menunggu sampai putusan inkra. “Soalnya sudah ada yang bermanuver. Kan lumayan, akan duduk hampir dua tahun menjadi legislator senayan,” ungkapnya lagi.

“Tapi dari sisi peluang, Jerry Sambuaga yang kuat. Selain mendapat suara terbanyak kedua setelah ADM di Pileg lalu, ayahnya (Theo Sambuaga, red), merupakan salah satu tokoh berpengaruh di Golkar. Jadi ia (Jerry, red) yang berpotensi besar gantikan ADM,” timpalnya.

Kepastian penon-aktifan sementara ADM disampaikan Wasekjen Golkar, Dave Akbarshah Fikarno. “Kan sudah otomatis ditersangkakan dengan OTT, cuma itu tidak otomatis juga langsung diberhentikan atau digeser posisinya. Tapi sementara waktu dinonaktifkan, karena dia (ADM, red) tak bisa menjalankan tugas-tugasnya," ujar Dave di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10) kemarin.

"Cuma ya posisi dia baik di DPR atau di partai akan menunggu kepastian proses hukum apakah sudah masuk ke pengadilan atau sudah sampai inkrah baru kita bisa menentukan sikap," imbuhnya.

Dave menyebut Golkar belum akan menjatuhkan sanksi kepada ADM. “Penonaktifan biar dia fokus permasalahan yang dihadapi. Tapi belum ada pemecatan atau pemberhentian. Kita akan mengikuti proses hukum yang berlaku,” timpalnya.

Diketahui, politikus Partai Golkar ADM dijerat KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (6/10) akhir pekan lalu. Aditya diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono, terkait putusan banding, Marlina Moha Siahaan yang merupakan ibu kandungnya.

Marlina merupakan Bupati Bolaang Mongondow dua periode berturut-turut, 2006-2016.  Marlina telah divonis 5 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado dalam  kasus Korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp 1,25 miliar. Namun Marlina melakukan banding.

Dari OTT, KPK mengamankan SGD 64 ribu. Namun, diduga total commitment fee sebesar SGD 100 ribu dalam kasus ini. OTT dimulai saat penyerahan uang suap terjadi di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat dari Aditya kepada Sudiwardono.

TUNGGU IKRA, DPP BERI BANTUAN HUKUM

Rasa solidaritas masih diberikan Partai Golkar untuk ADM. DPP memastikan belum akan memberikan sanksi terhadap politisi Beringin yang terjerat OTT KPK, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau inkra.

"Kami menunggu keputusan yang bersifat inkrah," lugas Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syazidly kepada, Minggu (8/10).

Ace mengatakan, saat ini partainya masib mempelajari kasus yang menjerat Adit. "Kalau dilihat dari kasusnya, tidak ada tindakan yang merugikan keuangan negara. Karena ini kan bukan korupsi, tapi tindakan suap," ucap Ace.

Malah Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada  legislator senayan dari Dapil Sulut itu. Itu disebut sudah menjadi prosedur di partai untuk memberi bantuan kepada para kader yang terjerat masalah hukum. "Secara prosedur, Partai Golkar akan melakukan pembelaan. Melakukan pembelaan terhadap ADM,"  timpal anggota Komisi II DPR itu.

Sikap Golkar itu dipertegas Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. “Golkar tentu sesuai protap yang ada, Partai Golkar secara otomatis menugaskan kepada Bidang Hukum dan HAM sekaligus Badan Advokasi Partai Golkar untuk melakukan pendampingan kepada siapapun kader yang ada," kata Idrus Marham di Kantor DPP Golkar.

"Terlepas yang bersangkutan juga ada penasehat hukumnya, tetapi sesuai dengan protap Golkar tetap menugaskan dari badan advokasi," tambahnya.

Idrus mengklaim Partai Golkar selalu mengingatkan para kader agar menjauhi korupsi. Peringatan itu berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan seperti dalam forum Munas hingga Rapimnas.

"Nah peringatan DPP Partai Golkar itu jelas dan karena itu bilamana ada kader yang kena OTT dan melakukan pelanggaran, saya katakan itu juga kita tidak menginginkan itu," ucap Idrus.

Pun begitu Golkar menghargai langkah yang dilakukan KPK. Pada prinsipnya, kata dia, KPK dan Partai Golkar memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi. "Tapi ternyata masih ada (kader yang tertangkap) dan kita juga dari Partai Golkar yah tentu mengharagai proses proses yang dilakukan KPK," tandasnya.

ADM bersama hakim Sudiwardono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.  Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HAMKA BELUM TAHU PENGGANTI ADM

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Sulut, Hamka Kadi, ikut angkat suara menyikapi isu PAW ADM, pasca terseret kasus dugaan suap hakim. Salah satu legislator Golkar dapil Sulawesi Selatan itu mengaku belum mengetahui siapa sosok pengganti ADM.

“Kalau soal itu (PAW ADM, red), kita belum tahu penggantinya siapa. Kan belum,” ujar Kadi kala dikonfirmasi harian ini terkait wacana PAW ADM, Senin (9/10) kemarin.

Ia mengaku ADM akan diberikan sanksi bila sudah ada putusan inkra dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan bersalah.  “Nanti kalau sudah ada putusan hukum baru diberikan sanksi. Tunggu saja proses hukumnya dulu,” ungkapnya.

Anggota komisi IV DPR RI itu, menyatakan jerat hukum yang mendera ADM, itu merupakan urusan pribadi yang tidak berkenaan dengan kepentingan partai. Pun begitu, partai akan memberikan pendampingan hukum, bila diminta oleh ADM. “ Itu ka masalah pribadi ADM. “Ini kan masalah pribadi dari AAM. Tapi kalau pun dia meminta pendampingan hukum dari Golkar kita akan berikan,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Komisioner KPU Sulut Ardiles Mewoh, ketika diminta tanggapan soal wacana PAW terhadap ADM, mengaku itu kewenangan KPU RI. “Itu bukan kewenangan kita (KPU Sulut), melainkan kewenangan KPU pusat,” bebernya.

Pun begitu, Ardiles menjelaskan untuk proses PAW anggota DPR, harus melalui pengusulan partai. “Itu partai menyurat dulu ke lembaga DPR baru kepada partai. KPU hanya menindak-lanjuti surat dari DPR. Artinya KPU hanya mengikuti regulasi yang ada,”  terangnya.

“Dan jika ada usulan PAW dari partai, semestinya penggantinya merupakan caleg yang memiliki suara kedua terbanyak di Pileg 2014 lalu,” tandasnya.(dtc/kcm/tim ms)

Komentar