Acara kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman

OD-SK Target Evaluasi Pelayanan Publik

Terima Masukan Ombudsman

Manado, MS

Komitmen mengembangkan kualitas kepemerintahan meletup dari Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK). Duo Birokrat Bumi Nyiur Melambai itu merespon baik masukan pihak Ombudsman. Ikhtiar, hasrat dan tekad menyejahterahkan masyarakat pun dijabal.

OD-SK mengapresiasi ombudsman yang telah memberikan penilaian dan saran terhadap pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Mutlak bagi semuanya untuk mematuhi Undang-Undang (UU), serunya sembari menambahkan tahun 2017 ini sesuai amanat ada banyak kewenangan kabupaten/kota yang dilimpahkan ke provinsi.

 “Yang paling dahsyat untuk bidang pendidikan, dimana konsekuensinya kami mengeluarkan dana Rp400 miliar, tapi inilah komitmen pak Gubernur Olly bahkan Sulut merupakan provinsi pertama yang membayar kewenangan ini,” kata Wagub Kandouw dalam acara kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman, Rabu (13/12) di ruang CJ Rantung.

Terlepas itu, lanjut Kandouw, Pemprov Sulut menerima penilaian dari Ombudsman. Ke depannya Pemprov Sulut akan dievaluasi dan melakukan introspeksi.

“Terkait surat resmi yang ditujukan Ombudsman kepada Pemprov, saya rasa kami sudah sesuai protap. Karena kalau ada surat dan undangan langsung, kami segera meresponnya apalagi itu surat dari Ombudsman,” tukasnya berharap ke depan surat Ombudsman harus resmi dan jelas.

Diketahui, hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking.

Seperti penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan. Kemudian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil. Selanjutnya, penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan.

Terkait pelayanan publik, pihaknya berkomitmen tahun depan harus lebih baik dari tahun ini dan diyakini akan tuntas bersama. “Namun, no body perfect,” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sulut, Helda Tirajoh mengatakan, setiap tahun sejak dari 2013 terus dilakukan penilaian memberikan sarana pelayanan publik.

“Waktu lalu Ombudsman ingin mengadakan pertemuan dengan Pemprov Sulut tapi tidak sempat bertemu, bahkan kami menyurat resmi langsung tapi tidak diberi kesempatan,” katanya.

Ditambahkannya, sistem penilaian ombudsman berbeda dengan instansi lain. Dimana Ombudsman turun langsung di lapangan untuk mewancarai setiap Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Hal ini sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 yakni menerima pengaduan, memberi saran perbaikan, mengevaluasi terhadap instansi publik serta kepatuhan yang semata-semata untuk pelayanan publik,” pungkasnya dalam kegiatan yang turut dihadiri pejabat eselon 2 di lingkup Pemprov Sulut dan pihak Ombudsman.

“Ombudsman juga sebagai penyelenggara publik, menyusun pelayanan publik juga memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diawasi seperti barang jasa dan administrasi,” ujarnya seraya menambahkan parameternya ada di dasar hukum.

“Sedangkan sanksinya dari teguran tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat.Tapi sebelumnya kami melakukan pemanggilan bersifat undangan disamping adanya akses kerahasian pelapor,” ucapnya menuturkan ketentuan pidana yang menghalangi pemeriksaan akan disanksi dua tahun penjara dan denda uang. (tim ms)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.