Olly Dondokambey dan Steven Kandouw

OD-SK Warning Pejabat Pembangkang

Manado, MS

Resistensi antar pejabat di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menyeruak. Ulah sejumlah pejabat eselon III dan IV yang bersikap tak patuh dan bahkan melawan perintah atasannya (pejabat eselon II), jadi penyebab.

Laporan adanya pembangkangan hirarki birokrasi di jajaran Pemprov Sulut tersebut akhirnya sampai ke telinga Wakil Gubernur Steven Kandouw. Hal itu dibebernya saat menyampaikan sambutan pada apel kerja awal bulan Maret di Kantor Gubernur Sulut, Senin (5/3).

"Ada laporan yang masuk ke saya bahwa masih ada pejabat eselon III dan IV yang tidak loyal terhadap atasannya. Lantas bagaimana jadinya kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kalau tidak ada kerjasama tim," sesal Kandouw.

Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak buruk pada capaian kinerja Pemprov Sulut, khususnya di masing-masing SKPD. "Pastinya itu tidak sesuai dengan harapan pimpinan (Gubernur Olly Dondokambey)," lugasnya.

Gubernur Olly dalam sambutan saat Penandatanganan Kontrak Kinerja Bersama Kepala SKPD Lingkup Pemprov Sulut yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur, pada hari yang sama, ikut menjawab polemik tersebut. Dia menegaskan, kalau ada pejabat eselon III dan IV yang melawan pejabat eselon II dan tidak sepaham dengan kinerja, tentu ada aturan yang mengatur.

"Pokoknya kalau ada jajaran pejabat eselon III dan IV yang membangkang terhadap pejabat eselon II, tanggung resiko sendiri. Sebab pejabat yang tidak loyal terhadap atasan pasti tidak bakal mendapatkan promosi ke jabatan eselon II," tegas Olly.

Di sisi lain, bagi Kepala SKPD yang baru saja menandatangani kontrak kerja, Gubernur meminta untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana aturan yang berlaku. "Saya minta kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulut tetap bekerja sesuai aturan yang ada. Karena, saat ini kalian sudah melakukan penandatangan kontrak kinerja dengan kami (OD-SK) dalam rangka menunjang semua program ODSK menuju Sulut Hebat yang sejahtera," ucapnya.

Penandatanganan perjanjian kontrak kerja dengan Pemprov ini diharapkan untuk dilakukan sebagaimana sesuai aturan yang ada. "Saya ingatkan kembali bagi semua Kepala SKPD, bersama-sama kita melakukan penandatanganan perjanjian kerja, mari kita tepati, laksanakan tugas, pacu kinerja sebagaimana aturannya," kunci Olly. (sonny dinar)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.