Tersangka SM dikawal aparat Kejari Minahasa sesaat sebelum dibawa ke Rutan Kelas II-B Tondano.

Oknum ASN Minahasa Ditahan


Terjerat Perkara Korupsi DAK Dikpora Tahun 2012 

 

Tondano, MS

Lembaran hitam perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minahasa tahun 2012 silam, kembali dibuka.

 

Satu per satu oknum yang diduga ikut mengerat uang rakyat yang seharusnya disalurkan untuk kemajuan dunia pendidikan, terkuak.

 

Setelah sebelumnya menyeret dua oknum pejabat di Minahasa sebagai terdakwa, masing-masing berinisial HDR dan JT, Rabu (18/10) kemarin, giliran tersangka SM alias Syerli yang harus menjalani proses hukum.

 

Oknum yang diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minahasa itu resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa beberapa saat usai penyidik polisi menggelar proses penyerahan tersangka dan barang bukti.

 

Tersangka akan dititipkan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas II-B Tondano berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : Print-904/R.1.11/Ft.2/10/2017 yang diterbitkan pihak Kejari Minahasa.

 

"Penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kelancaran proses hukum lanjutan, sehingga bila diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut bisa langsung dihadirkan secepatnya tanpa harus memanggil yang bersangkutan," jelas Kepala Kejari Minahasa, Saptana Setyabudi SH.MH yang dikonfirmasi melalui Kasi Intelejen, Ryan Jerry Untu SH.MH.

 

Kedepan, kata Untu, pihaknya akan fokus menyempurnakan berkas administrasi, termasuk penyusunan bahan dakwaan bagi tersangka. "Setelah semua administrasi yang terkait dengan perkara ini rampung, maka berkas perkaranya akan kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Manado," sebutnya.

 

Tersangka Syerli bukan satu-satunya yang terjerat dalam pusaran perkara dugaan korupsi DAK Dikpora Kabupaten Minahasa tahun 2012. Sebelumnya, ada dua oknum pejabat yang duluan diseret ke meja hijau, yakni oknum berinisial HDR yang kala itu menjabat Kepala Dikpora Minahasa, dan JT yang kala itu menjabat Kepala UPTD Dikpora. Keduanya sudah lebih dulu menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Manado dan telah berstatus terdakwa.

 

Sedangkan tersangka Syerli ikut terlibat dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara dengan cara meminta para Kepala UPTD Dikpora untuk memberikan dana kepada terdakwa HDR, yang kala itu menjabat Kepala Dikpora Minahasa. Dalam upayanya itu, tersangka menghubungi para Kepala UPTD melalui telepon.

 

Atas perbuatannya itu, tersangka Syerli diduga telah melanggar sejumlah pasal, yaitu primair pasal 2 Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) atau pasal 56 KUHPidana, dan subsidiair pasal 3 Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) atau pasal 56 KUHPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

 

 

Meledaknya dugaan korupsi ini bermula pada pertengahan 2016 silam. Kala itu, SM bersama HDR dan JT ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Polres Minahasa.

 

Kejanggalan semakin terendus ketika hasil audit Badan Pengawas Keuangan Daerah dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara, mengungkap adanya kerugian negara sebesar Rp 851.927.030.

 

Dalam perkembangan selanjutnya, penyidik melakukan split terhadap berkas perkara ketiganya. Berkas perkara untuk tersangka SM dipisahkan.

 

Diketahui pula, dua oknum lain yakni DR dan JT dalam satu berkas perkara sudah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipidkor Manado. Keduanya menerima vonis dari majelis hakim, yaitu hukuman penjara selama 1,2 tahun untuk DR dan 1 tahun penjara bagi JT.

 

Namun putusan tersebut memicu 'perlawanan' dari pihak JPU. Dengan pertimbangan bahwa vonis yang dijatuhkan pengadilan bagi terdakwa DR terlalu ringan, JPU akhirnya memutukan untuk melakukan upaya banding.

 

Namun hasilnya tak seperti yang diharap. Pengajuan banding dari pihak JPU ditolak Pengadilan Tinggi Manado. Malah, terdakwa DR mendapat keringanan hukuman dari vonis awal yang dijatuhkan selama 1,2 tahun menjadi 1 tahun penjara.

 

Upaya hukum terakhir ditempuh JPU dengan melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun sampai saat ini, belum ada putusan resmi dari pinak Mahkamah Agung terkait pengajuan kasasi tersebut. (jackson kewas)

 

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado