OPINI WDP, ‘CAMBUK’ BAGI PEMKOT MANADO LAKUKAN PEMBENAHAN

Hasil Pemeriksaan BPK Untuk LHP 2016

 

Manado, MS

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016, resmi diumumkan. Dari 15 kabupaten/kota yang menerima LHP, sekira 13 daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk Kota Manado meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara Kabupaten Bolmong, BPK tidak MEMBERIKAN Pendapat (TMP) atau disclamer. Bagi Kota Tinutuan, perolehan WDP tersebut, dinilai mengalami penurunan. Sebab, pada LHP tahun 2015, Pemkot Manado mendapat opini WTP.

Kondisi tersebut disikapi bijaksana Walikota Manado Dr Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL). Bahkan, ia berterima kasih kepada BPK yang sudah melakukan penilaian. GSVL juga memberikan apresiasi bagi Pemprov Sulut yang berhasil meraih predikat WTP.

Kata GSVL, perolehan WDP atas LKPD Pemkot Manado tahun 2016, menjadi ‘cambuk’ bagi jajaran di lingkup Pemkot Manado untuk memperbaiki kekurangan. Menurutnya, meski dirinya bersama Wakil Walikota (Wawali) Mor Dominus Bastiaan SE, baru dilantik mengemban amanah rakyat sebagai pemimpin Kota Manado pada 9 Mei 2016, namun sebagai kepala daerah, dirinya ikut bertanggung jawab atas pencapaian tersebut. Dimana, pemeriksaan LKPD yang dilakukan para auditor BPK dimulai dari Januari sampai Desember 2016.

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap administrasi keuangan Pemkot Manado dilaksanakan bulan Januari sampai Desember 2016. Ini adalah akumulasi selama setahun, meskipun saya dan Pak Mor baru dilantik pada 9 Mei 2016 lalu. Kami menjadikan opini WDP ini sebagai ‘cambuk’ untuk memperbaiki administrasi keuangan kami yang lebih baik kedepannya,” ujar Walikota GSVL.

Sementara, Auditor BPK RI Sjarifudin Mosli SE MM, menegaskan berdasarkan LHP yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD kabupaten/kota tahun 2016 telah dinilai. Dimana, Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasir akrual. Meski demikian, bukan berarti perolehan opini WTP bukan merupakan menjadi jaminan jika daerah tersebut bebas dari korupsi.

“Mendapat opini dari WTP dari BPK bukan berarti kabupaten atau kota tersebut bebas dari praktek korupsi. Tetapi opini WTP bisa dijadikan pendorong semangat bagi kabupaten/kota untuk memperbaiki sistem yang sesuai aturan,” pungkas Musli. Adapun Walikota GSVL saat menerima opini WDP dari pihak BPK didampingi Wawali Mor Dominus Bastiaan SE, Ketua DPRD Manado Norce Van Bone dan Sekda Drs Rum Usulu.

Diketahui, BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2016 kepada 15 walikota dan bupati se-Sulut, di aula BPK-RI, jalan 17 Agustus Manado, Jumat (9/6). Penyerahan LHP tersebut dilakukan Auditor Utama KN VI BPK-RI Sjarifudin Mosli, SE MM yang diterima Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut serta dihadiri Ketua BPK-RI Dr Moermahadi Soerja Djajanegara, SE Ak MM CPA CA, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM.(fiena/*)

Banner Media Sulut

Komentar