PANGGUNG POLITIK DIKEPUNG KELOMPOK RADIKAL

Jakarta, MS

Radikalisme terus merayapi seluruh ruang kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip toleransi Bhineka Tunggal Ika digempur. Aktor-aktor gerakan radikal bahkan tengah membungkus panggung politik. Pilkada serentak 2018, Pemilu  hingga Pilpres 2019 kini jadi target bidikan.

 

Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo melihat saat ini panggung politik dikepung oleh kelompok radikal. Hal itu disampaikannya dalam diskusi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) bertajuk 'Kekuatan Nasionalis Dalam Kepungan Kelompok Radikal'.

 

"Kita semua harus bersama-sama menghadang kelompok radikal yang jelas-jelas berbagai kegiatan yang mereka lakukan sangat mencederai prinsip toleransi Bhineka Tunggal Ika dan gotong royong. Dan juga jelas bertentangan dengan prinsip ideologi Pancasila," katanya saat membuka diskusi di Hotel Arya Duta, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

 

Dia menjelaskan, memasuki tahun 2018 situasi politik akan semakin memanas, terutama memasuki Pilkada serentak 2018 dan mendekati Pemilu 2019. Karyono menilai sampai hari ini panggung politik telah dikepung oleh kelompok radikal.

 

"Kalau kita lihat dalam kaleidoskop politik selama 2016 sampe hari ini panggung politik kita seolah dikepung oleh gerakan radikal," tuturnya.

 

Menurutnya, hal itu tak terlepas dari panggung ruang publik yang masih diwarnai oleh berbagai isu mengandung unsur SARA, hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam. Bahkan serangan mereka semakin membabi buta dan ugal-ugalan.

 

Dia mencontohkan, saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang belum lama mendapat serangan berbau SARA. Pidato Kapolri dipenggal sehingga mengubah subtansi makna, sehingga terkesan menyinggung sejumlah ormas Islam.

 

"Kita tonton Youtube hasil penggalan pidato Tito itu seolah-olah hanya mengatakan organisasi di luar Muhammadiyah itu membahayakan NKRI," ucapnya.

 

"Bahkan Presiden juga gak luput dari serangan mereka, isu PKI juga menyerang, Presiden dituduh keturunan PKI, istana dituduh sebagai sarang PKI, begitu juga PDIP dituduh sebagai sarang partai komunisme. Bahkan kepala BIN Budi Gunawan tak luput," tambah Karyono.

 

Ia mengungkapkan, serangan yang ditujukan kepada kepala negara dan tokoh nasional tersebut sebagai upaya melemahkan pemerintahan. Baginya, kelompok tersebut kerap melanggar etika, moral dan konstitusi.

 

"Saya kira elemen bangsa harus mengonsolidasi untuk melakukan perlawanan kepada kelompok radikal tersebut," tutupnya.

 

WARNING WIRANTO

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mewanti-wanti adanya upaya dari kelompok radikal untuk menunggangi perhelatan-perhelatan politik yang akan berlangsung sepanjang 2018 dan 2019.

 

Seperti diketahui, kedua tahun itu adalah waktu Indonesia mengadakan perhelatan politik besar, yaitu Pemilihan Kepala Daerah serentak, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.

 

Menurut Wiranto, kelompok radikal bisa memanfaatkan suhu politik yang memang memanas untuk mengganggu ketentraman dan ketertiban, serta memecah belah persatuan rakyat.

 

"Selama periode itu, ekstremisme dan radikalisme. Misalnya dalam bentuk ujaran kebencian, akan dapat memanfaatkan media online dengan rupa propaganda politik. Juga kampanye hitam, untuk memenangkan kekuasaan," jelas Wiranto.

 

Wiranto menyampaikan, cara antisipasi bisa ditempuh para kontestan politik yang berlaga dengan senantiasa mewaspadai arah kampanye mereka melenceng, karena ditunggangi kelompok-kelompok itu.

 

Sementara itu, menurut Wiranto, pemerintah pusat bertindak supaya memanasnya suhu politik, hanya mencapai taraf yang wajar, serta tidak berpotensi menimbulkan konflik yang mengganggu masyarakat.

 

"Karena kan Pilkada, Pilpres, adalah suatu proses yang mulia. Proses demokrasi yang mulia, karena kita memilih pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin lokal maupun pemimpin nasional," sebut Wiranto.

 

PERTARUNGAN JOKOWI VS RADIKALISME

 

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat, kelompok radikalisme di Indonesia bakal berperan dalam Pilpres 2019. Mereka diprediksi akan bersatu melawan petahana, Joko Widodo.

 

"Jadi, Pilpres 2019 nanti menjadi pertarungan antara Jokowi dengan kelompok radikalisme," tandas Boni.

 

Kelompok radikalisme itu tidak sendirian. Sebab, jumlah mereka terbilang masih kecil. Mereka justru diprediksi akan dirangkul oleh kelompok agama-politik yang cenderung bersifat pragmatis.

 

Kelompok agama-politik ini, lanjut Boni, salah satunya berbentuk partai politik.

 

Kedua kekuatan tersebut,  cenderung menggunakan isu-isu irasional untuk menggerus kepercayaan publik terhadap lawannya. Dalam konteks Pilpres 2019, tentu lawannya adalah Jokowi.

 

"Kalau terhadap Jokowi, dibilang PKI-lah, anti-Islam dan isu-isu lain yang irasional. Dia tidak berteriak soal kinerja, dia tidak berbicara tentang apa yang sudah dikerjakan Jokowi," terang Boni.

 

Isu tersebut pun berpotensi merasuki masyarakat Indonesia yang disebut Boni 60 persen tidak memiliki pemahaman politik yang baik.

 

"Sebagian besar pemilih Indonesia itu akan memilih sosok berdasarkan isu tertentu, atau figur yang sedang dihebohkan atau mengikuti mobilisasi yang dilakukan misalnya oleh ketua RT, RW dan sebagainya," ulas Boni.

 

Lebih-lebih, isu tersebut bisa mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh sebab itu Boni berharap masyarakat mulai menggiatkan literasi terhadap isu-isu tertentu yang muncul, terutama isu agama terhadap calon presiden.

 

DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN POLITIK

 

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), TNI Laksamana Madya (Purn) Soleman Ponto mengatakan, hanya ada tiga isu yang dimainkan untuk meraih kekuasaan di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis.

 

"Tiga isu itu saja muter-muter, yang ujung-ujungnya untuk menjadi pemimpin," sebut Soleman.

 

Dari perspektif demokrasi, cara-cara seperti ini lazim dilakukan. Ia memberi contoh bagaimana proklamator Ir Soekarno berupaya menyatukan kelompok nasionalis, agamis dan komunis di Indonesia agar mendapatkan dukungan dari mereka dengan mengeluarkan gagasan 'Nasakom'.

 

Demikian pula dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Soleman memprediksi, isu yang cenderung dimainkan pada 2019, yakni isu agama dan komunis.

 

Ia yakin isu tersebut hanya untuk merangkul kelompok-kelompok radikal di Indonesia demi menjatuhkan lawan. Kelompok radikal itu pun hanya dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperbesar kekuatan.

 

"Untuk menuju Pilpres, harus ada dukungan. Untuk dapat dukungan itu, harus ada penyatu, seiya-sekata. Nah, radikalisme ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan dukungan," lanjut Soleman.

 

Oleh sebab itu, Soleman mengingatkan agar masyarakat Indonesia kritis terhadap isu yang berkembang menjelang Pilpres 2019. Apalagi jika isu itu cenderung bersifat negatif serta berkaitan dengan sosok calon presiden.

 

"Selama masyarakat Indonesia masih menginginkan Indonesia ini beragam, berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, radikalisme yang cuma dijadikan alat politik itu tidak usah kita takutkan," tandas Soleman.

 

"Mau dijual kayak apapun isu radikalisme itu, tapi kalau enggak ada yang beli, hasilnya nol. Makanya itulah perlunya pencerahan bagi masyarakat bahwa jika Pancasila dan pilar bangsa lainnya itu membawa kesejahteraan," kunci Soleman. (mrd/kom/viv/cnn)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.