Pansus Hak Angket ‘Dilawan’, KPK Banjir Dukungan

PEMBENTUKAN Panitia Khusus (Pansus) Angket oleh sejumlah pihak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah memicu protes. Diduga menjadi ‘senjata’ pelemahan lembaga antirasuah, Pansus Hak Angket tuai ‘perlawanan’.

Misalnya pengajar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) bersama Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas memberi dukungan KPK untuk menolak hak angket. Mereka menilai ada tiga cacat hukum dari pembentukan Pansus. "Terkait rencana hak angket di DPR maka kami menilai pembentukan panitia angket cacat hukum karena 3 hal: subjeknya keliru, objeknya keliru, dan prosedurnya salah," sebut Ketua APHTN-HAN Mahfud MD dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/6).

Subjek dan objek yang keliru disebut Mahfud karena dari sudut pandang sejarah, hak angket diadopsi dalam Undang-undang Dasar (UUD) untuk mengawasi pemerintah. Sementara secara semantik (bahasa) yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3 UU MD3 KPK tidak termasuk dalam pengertian 'pemerintah'.

"Di penjelasan, pemerintah yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Di luar itu bukan lembaga pemerintah, seperti KPK bukan lembaga pemerintah," tegasnya.

Selanjutnya, kumpulan para pakar hukum tata negara itu menyebut penggunaan hak angket ini hanya modus anggota DPR untuk menyerang KPK yang kian gencar membongkar perkara korupsi. "Modus menggunakan hak angket adalah pola baru untuk menyerang kredibilitas komisi anti rasuah dalam membongkar perkara korupsi. Tentu sebagai upaya corruptors fight back, langkah hak angket terhadap KPK terlihat sangat dipaksakan dan cenderung melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi keterangan tertulis APHTN-HAN dan PUSaKO.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dia beserta 4 wakilnya akan menyatakan sikap resmi terkait dengan pengguliran dan pembentukan pansus angket KPK oleh DPR. Hal itu diputuskan setelah jajarannya menerima masukan dari para ahli. "Besok pagi kita berlima, pimpinan, sudah sepakat mengenai sikap kita. Karena sudah dua hari kita mendapatkan masukan dari para ahli," kata Agus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Dia menyebut para ahli mengatakan Pansus Angket KPK cacat hukum. Karena itu, pihaknya akan segera mengambil sikap. "Saya pertama gini, tadi kan, kemarin sama tadi ada masukan dari ahli hukum tata negara, bahkan tadi ada kajian dari Asosiasi Ahli Hukum Tata Negara. Itu pertama kita akan merapatkan sikap KPK terhadap angket ini," tuturnya.

"Karena kalau saran ahli, ini cacat hukum. Makanya kami akan tentukan sikap," ucap Agus.

Pengguliran angket KPK sendiri menuai banyak kritik. Dari ahli hingga seniman menyatakan angket yang digalakkan DPR hanya akan melemahkan dan mempersulit kinerja KPK.

Presiden Joko Widodo pun ingin KPK tetap kuat. Presiden Jokowi menolak jika ada upaya mendegradasi lembaga antirasuah tersebut. "Jadi kita perlu KPK yang kuat, KPK yang independen, dan pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita bersama untuk pemberantasan korupsi. Dan pemikiran ini harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan keputusan. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, tidak boleh," kata Jokowi, Selasa (13/6).(dtc)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado