Donny Rumagit

Panwaslu Minahasa Jaring Puluhan Pelanggaran Pilkada

Tondano, MS

Taring Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa teruji. Akselerasi dalam menangani pelanggaran di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, tegas dilakukan. Teranyar, puluhan penabrak aturan berdemokrasi terjaring panitia ad hock yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilu itu.

Hingga bulan Mei 2018, sudah ada sekitar 30-an pelanggaran sampai ke meja Panwaslu Minahasa. Baik dalam bentuk laporan maupun temuan yang telah diproses di lembaga pengawas pemilu tersebut. Jenis pelanggaran yang dilakukan yakni pelanggaran administrasi, kode etik, pidana dan sengketa.

“Sesuai amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, kewenangan Panwas sudah lebih besar. Pertama, melakukan pengawasan setiap tahapan yang ada dengan mengedepankan aspek pencegahan. Kedua, penanganan pelanggaran dan ketiga penyelesaian sengketa. Dimana panwas bertindak sebagai adjudicator atau bertindak sebagai hakim untuk memutuskan sengketa yang ada,” tegas Ketua Panwas Kabupaten Minahasa, Donny Rumagit.

Salah satu pelanggaran mengemuka adalah kasus pidana yang menyeret oknum hukum tua. Ia kemudian divonis oleh pengadilan tinggi, selama 1 bulan penjara dan denda Rp5 juta rupiah. Kejadian ini merupakan pertama di Sulawesi Utara (Sulut) dan hanya sebagian di Indonesia yang telah melakukan vonis kepada hukum tua serta memenjarakannya karena melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon).

“Itu dilakukannya (oknum hukum tua, red) dengan foto bersama salah satu paslon dengan mengangkat jari symbol dukungan. Selain itu, ada 5 oknun ASN (AparaturSipil Negara) yang telah direkomendasikan pada komisi ASN dan 13 perangkat desa yang telah direkomendasikan pada hukum tua karena hadir dalam kampanye salah satu paslon. Sementara sisanya adalah pelanggaran administrasi,” ungkap Rumagit.

Pantauan Panwas sekarang ini, para kandidat dan tim sukses (timsus) berupaya sedemikian rupa untuk meraih kemenangan, sekalipun menabrak aturan. Dalam menyikapinya maka Panwas terus bekerja keras dengan intens melakukan sosialisasi terkait larangan-larangan dalam kampanye seperti pasal 69 Undang-Undang nomor 10. “Tapi evaluasi sementara bagi kedua kandidat, pelanggaran paling banyak dilakukan dan yang menonjol yaitu pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang tidak sesuai aturan, jam SPPT (Sistem Potensial Point Target) yang dikeluarkan oleh kepolisian sampai jam 5 namun kedua paslon melanggar dengan tetap berkampanye melewati batas waktu yang ada,” jelasnya.

Pada prinsipnya menurut Rumagit, Panwaslu tetap mengedepankan aspek pencegahan. Apabila peringatan tetap tidak diindahkan maka Panwaslu bakal menggunakan kewenangan lainnya yaitu melakukan penanganan pelanggaran. “Dan s1aat ini juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) diberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi calon apabila paslon melakukan pelanggaran administrasi, seperti politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif,” pungkasnya seraya menambahkan, kekuatan regulasi terkait pemilu sudah lebih baik ketimbang sebelumnya.

Sementara itu, sesuai dengan indeks kerawanan Pilkada yang dirilis Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan hasil evaluasi Pilkada 2012, Minahasa dalam tahapan kampanye masuk rawan terkait pelanggaran mobilisasi ASN dan politik uang. Meski begitu baginya, aturan sekarang sudah lebih ketat. Utamanya bagi pejabat ASN, hukumtua, anggota polisi dan TNI. Sanksinya sangat jelasya itu pidana bagi yang melanggar. “Bagi panwaslu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran, kendalanya yaitu batas waktu yang diberikan hanya 5 hari bagi kami. Ini sangat singkat untuk melakukan penanganan pelanggaran. Mulai dari menghadirkan saksi, terlapor atau pelaku, menemukan barang bukti sampai pada kajian dan rekomendasi,” kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.